Kebijakan Mutasi GM PTPN III Distrik Labuhanbatu-II Langgar Peraturan PTPN III

Pertemuan Tripartit Disnaker Atas Kasus Mutasi di PTPN III (Foto : Anto Bangun)

Rantauprapat,  Demokrasi Rakyat – General Manager PT Perkebunan Nasional Distrik Labuhanbatu II (GM PTPN DLAB2) melakukan kebijakan yang merugikan karyawannya dengan melakukan mutasi yang tidak sesuai Peraturan Keputusan Bersama PTPN DLAB2.

Korban Mutasi Karyawan PTPN III DLAB2,  Masnilamayanti Rambe mengatakan bahwa kebijakan mutasi yang dilakukan GM PTPN III DLAB2 merugikannya lantaran rencana mutasi tidak pernah dilakukan komunikasi sebelumnya.

“Padahal sesuai PKB di PTPN III DLAB2, Pekerja yang menjadi pengurus Harian SP-Bun Tingkat Perusahaan dan Basis dapat dimuasikan oleh Pimpinan Perusahaan  setelah dibicarakan dengan SPBun Tingkat Perusahaan, kenapa justru tindakan diskriminatif diperlakukan kepada Saya padahal Saya adalah Pengurus Harian SPBun Tingkat Perusahaan, sepertinya para Pejabat PTPN III tidak lagi memiliki hati nurani,”  kata dia kepada demokrasirakyat.com di  Warung Mie Aceh Jln WR Supratman Rantauprapat pada hari Jumat (3/8).

Dia mengatakan bahwa kasus mutasi tersebut saat ini sedang ditangani Disnaker Labuhanbatu Selatan namun hingga tiga kali pertemuan Tripartit pihak PTPN III tidak hadir.

“Pertemuan Tripartit di Disnaker Labuhanbatu Selatan, sudah dilakukan hingga tiga kali namun gagal dan tidak menghasilkan keputusan dikarenakan Rahmatsyah Sataf  Umum DLAB2 yang diutus sebagai  wakil perusahaan tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Mediator dari Disnaker Labuhanbatu Selatan, dan sampai hari ini tidak ada sedikitpun pembelaan dari organisasi kepada Saya “ Tambahnya.

Sementara itu Ketua Umum SPBun PTPN III Tingkat Perusahaan, Tio Handoko ST mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim untuk menyelesaikan kebijakan mutasi yang merugikan Masnilamayanti Rambe.

”Isnya Allah Saya sudah membuat Tim untuk menyeelesaikan permasalahan tersebut pak” kata dia melalui  pesan whatsapp.

Ketua FSPMI PC Labuhanbatu, Wardin mengatakan  bahwa Management PTPN III sepertinya rata-rata kebal dengan hukum, jelas PKB itu merupakan undang-undang antara Managemen dan Pekerja kenapa tidak dipatuhi, seharusnya sebelum terbit Surat Mutasi tanggal 01 Mei 2018 wajib dibicarakan terlebih dahulu dalam Forum LKS Bipartit, apa penyebab dan untuk kepentingan apa dia dimutasikan.

Baca Juga  Sudah 32 Anak Tewas di Lubang Bekas Tambang, Gubernur Kaltim Kok Tidak Ada Tindakan

“Wajar saja Rahmatsyah Staf Umum DLAB2 yang diutus perusahaan untuk mengahdiri perundingan Tripartit di Disnaker Labuhanbatu Selatan tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Mediator, dan terkait dengan kasus BHL sebagaimana yang disampaikan oleh Masnilamayanti sangat benar terutama tentang Upah yang hanya dibayar Rp 20.000 per Hari Kerja,” Jelas Wardin (Anto Bangun)

Share this post

PinIt
scroll to top