Melanggar Hukum, Reklamasi Pantai Balauring Lembata Harus Dihentikan

ilustrasi, Pantai Balauring Lembata (Foto: Dok)

Jakarta, Demokrasi Rakyat – Sejumlah kelompok masyarakat dan Non Government Organization (NGO) yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Pesisir Indonesia (KSPI) Timur meminta pemerintah segera menghentikan Proyek Reklamasi Pantai Balauring Lembata.

Koordinator Forum Masyarakat Adat Pesisir Indonesia, Bona Beding menyampaikan, Koalisi Selamatkan Pesisir Indonesia (KSPI) Timur dan Tim Kuasa Hukum Masyarakat Adat Dolulolong, mendesak reklamasi pantai yang terletak di Pantai Lohu, Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dihentikan secara permanen.

“Harus segera dihentikan, karena terbukti melanggar hukum. Proyek yang dibangun di kawasan masyarakat adat Dolulolong ini, merupakan proyek pribadi Bupati Kabupaten Lembata, Eliaser Yentji Sunur,” tutur Bona Beding, di Jakarta, Jumat (10/08/2018).

Dia juga menyampaikan, KSPI Timur menemukan fakta,  proyek Reklamasi Pantai Balauring dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lembata.

Namun, proyek tersebut tidak ditemukan dalam peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 10 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2017. Proyek itu juga tidak ada di Peraturan Bupati Lembata Nomor 41 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 52 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan kabupaten Lembata.

“Anehnya, walau tidak dianggarkan atau tidak ditemukan dalam APBD 2018 tapi dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata,” ujarnya.

Proyek berupa pembangunan talud pengamanan pantai dengan nilai anggaran Rp 1.718.495.800 dan tersebar di 9 Kecamatan. “Artinya Proyek pembangunan Talud dihapus dan angkanya nihil, namun proses lelang tetap dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata,” tuturnya.

Baca Juga  Jutaan Pemilih Belum Terekam E-KTP, KPU Diminta Segera Selesaikan Temuan Bawaslu

Perwakilan Tim Kuasa Hukum Masyarakat Adat Dolulolong, Mathias Ladopurap mengungkapkan, Masyarakat Adat Dolulolong melalui tim kuasa hukumnya, telah menggugat proyek ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Lembata.

“Dan pada Senin (6/8/2018) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Lembata telah memutus perkara ini,” ujarnya.

Mathias mengatakan, putusan baik gugatan konvensi (gugatan asal para penggugat) maupun gugatan rekonvensi (gugatan balik tergugat) sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Diterangkan dia, Pihak Tergugat, dalam hal ini, Bupati Kabupaten Lembata, Eliaser Yentji Sunur, mengajukan eksepsi dua hal, pertama, terkait legal standing masyarakat adat Dolulolong, yang pada pokoknya mempersoalkan masyarakat adat Dolulolong tidak memiliki legal standing sebagai penggugat.

Kedua terkait eror in persona. “Mengenai eksepsi legal standing oleh tergugat, Majelis Hakim menyatakan tidak beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak. Sedangkan mengenai eksepsi tentang eror in persona dikabulkan Hakim,” ujar Mathias.

Menyikapi persoalan ini, Ketua Tim Kuasa Hukum Masyarakat Adat Dolulolong, Akhmad Bumi menyatakan akan mengambil langkah Banding ke Pengadilan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dia menegaskan, Majelis Hakim dinilai mengabaikan bukti yang terang benderang, diantaranya, Pertama, copy atas asli Perda No 10 tahun 2017 tentang APBD, Dinas Pekerjaan Umum.

Bukti ini menjelaskan tidak ditemukan program, kegiatan, belanja untuk Paket Pekerjaan Reklamasi Pantai Balauring senilai Rp 1.595.100.000.

Kedua, bukti berupa copy atas asli Perbub No 41 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2017 tentang Penjabaran APBD, Dinas Pekerjaan Umum.

Bukti ini tidak ditemukan program, kegiatan, belanja untuk Paket Pekerjaan Reklamasi Pantai Balauring seharga Rp 1.595.100.000.

“Kami akan Banding ke Pengadilan Tinggi Provinsi NTT karena bukti-bukti tidak dipertimbangkan Majelis Hakim,” ungkap Akhmad Bumi.

Baca Juga  Gito Pardede : Sumatera Utara Darurat Korupsi

Sementara itu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang merupakan bagian dari KSPI Timur, meminta Reklamasi di Pantai Lohu dihentikan secara permanen, karena terbukti melanggar hukum dan merugikan masyarakat pesisir di Desa Balauring.

Secara hukum, menurut Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati, proyek ini melanggar sejumlah aturan sebagaimana yang tertulis di dalam UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Diantara pasal yang dilanggar adalah Pasal 21 Ayat 1. “Pasal itu menyatakan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat,” ungkap Susan Herawati.

Selain itu, lanjut Susan, pihaknya mencatat adanya penurunan hasil tangkapan ikan yang dialami oleh 175 keluarga nelayan. “Setidaknya keluarga nelayan di Desa Balauring kehilangan 60 kg tangkapan ikan atau setara dengan 60 ekor ikan setiap harinya setelah adanya proyek reklamasi tersebut. Sebelumnya, mereka biasa mendapatkan tangkapan sebanyak 100 ekor atau setara dengan 100 kg,” tambah Susan Herawati.

Dia juga menyatakan, keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Lembata, khususnya di Kecamatan Omesuri merupakan fakta yang sangat nyata dan tak boleh dinafikan oleh Bupati Eliaser Yentji Sunur.

“Masyarakat Adat Dolulolong adalah pemilik kawasan ulayat wilayah perairan di Desa Balauring. Mereka sudah ada sebelum negara ini berdiri. Bupati ingin mengingkari fakta ini demi memuluskan proyek reklamasinya,” tegasnya.

Dari sisi ekologis, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang juga merupakan bagian dari KSPI Timur, menyampaikan kritik tajam. Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan WALHI Khalisah Khalid menyatakan, proyek ini telah merusak bukit-bukit di Kecamatan Omesuri.

Baca Juga  BMKG Wanti-Wanti Terjadinya Bencana di Sejumlah Wilayah Indonesia

“Bukit-bukit ditambang, dan pasirnya diambil untuk material urukan. Saat ini sebanyak 300 ribu meter kubik pasir telah ditambang dan dijadikan bahan urukan reklamasi. Jika tak dihentikan, penambangan ini akan menyebabkan longsor dan membahayakan masyarakat,” tutur Khalisah.

Selain meminta proyek reklamasi dihentikan secara permanen, Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur (Walhi NTT) Umbu Wulang menyatakan, Koalisi Selamatkan Pesisir Indonesia (KSPI) Timur dan Tim Kuasa Hukum Masyarakat Adat Dolulolong mengajak masyarakat di Indonesia untuk ikut memantau dan mengikuti perkembangan kasus reklamasi ini.

“Reklamasi di Pantai Lohu ini bukan hanya permasalahan masyarakat lokal saja, melainkan persoalan seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Umbu Wulang.(Jhon R)

 

Share this post

PinIt
scroll to top