Demokrasi Indonesia Terancam

Mahasiswa Gelar Aksi Unjuk Rasa, Sikap Represif Kepolisian Dikecam

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Sikap represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang menggelar unjuk rasa dikecam. Tindakan-tindakan represif seperti itu telah mengancam demokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak menyikapi kekerasan yang dialami mahasiswa pengunjukrasa di Medan.

“Kita mengecam kekerasan dan tindakan represif yang dilakukan kepolisian kepada mahasiswa,” ujar Bastian P Simanjuntak, di Jakarta, Sabtu (22/09/2018).

Dia mengatakan, sekurangnya delapan orang mahasiswa yang mengalami luka-luka dan dua lainnya ditahan ketika aksi represif pihak Kepolisian dalam merespon aksi damai Mahasiswa di Medan, Kamis (20/09/2018).

“Sikap berlebihan yang dilakukan pihak Kepolisian menambah daftar buruk demokrasi kita,” ujar Bastian.

Dia mengecam aksi yang sangat tidak simpatik dari kepolisian. Harusnya, kepolisian mendukung aksi mahasiswa yang menginginkan negeri ini selamat.

“Mahasiswa sebagai penyambung aspirasi rakyat ingin perubahan, karenanya tidak wajar bila pihak kepolisian bersikap kasar terhadap mahasiswa yang harusnya dilindungi,” ujarnya.

Dia pun mendesak, kasus penganiyaan terhadap mahasiswa di Medan harus diungkap. Pihak yang bersalah harus bertanggung jawab.

“Kapolri kalau tidak mampu menertibkan bawahannya sebaiknya mundur. Kasus ini sekaligus mencoreng wajah demokrasi kita, seolah-olah tak ada tempat bagi penyampaian pendapat di muka umum. Kasus penghadangan aktivis Ratna Sarumpaet di beberapa Provinsi dan aksi brutal oleh pihak kepolisian juga patut dicurigai sebagai bagian dari skenario pembungkaman penyampaian aspirasi,” bebernya.

Bastian pun menyebut, Negara dalam keadaan darurat demokrasi akibat aksi represif pihak kepolisian di beberapa Provinsi.

“Kita sangat menyayangkan sikap yang bertolak belakang dengan tupoksi polisi sebagai pengayom masyarakat. Padahal mereka digaji oleh uang rakyat bukan uang penguasa sehingga apapun dalil mereka, sikap represif sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, Pancasila dan UUD 45,” pungkasnya.

Baca Juga  Holding PTPN III Road Show ke Mesir Garap Pasar Afrika

Bentrok antar dua kelompok mahasiswa pengunjuk rasa hingga aksi represif oknum kepolisian di depan Kantor DPRD Sumatera Utara, Kamis (20/9/2018), sangat disesalkan banyak pihak.

Mahasiswa yang tergabung dalam dua kelompok pro dan kontra Pemerintahan Jokowi-JK harusnya bisa menahan diri agar tidak terlibat konflik saat menyampaikan aspirasinya di lapangan.

Sementara petugas kepolisian harusnya memposisikan diri sebagai penengah antar kedua kelompok aksi tanpa diikuti unsur kekerasan.

Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan, Majda El Muhtaj, menyayangkan aksi kekerasan aparat kepolisian dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa.

“Sepatutnya aksi kekerasan aparat Polri dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa kemarin tidak perlu terjadi. Sangat prihatin dan mencerminkan perilaku oknum Polri yang arogan dan jauh dari jati diri Polri yang Promoter (profesional, modern dan terpercaya),” sesal Majda.

Majda berharap Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Agus Andrianto, segera melakukan evaluasi atas kinerja jajarannya agar ke depan tindakan serupa tidak terulang. Apalagi Irjen Pol Agus sudah cukup memahami kultur masyarakat dan mahasiswa di Sumatera Utara.

“Bapak Kapoldasu harus mengevaluasi kinerja jajarannya dengan baik. Sebagai pimpinan Poldasu yang sesungguhnya sangat paham kondisi Kamtibmas di Sumut, sejatinya lebih mampu memahami karakter aksi masyarakat dan selanjutnya mampu menggunakan pilihan-pilihan pendekatan non-represif semaksimal mungkin,” ujarnya. (Jhon R)

Share this post

PinIt
scroll to top