Global Land Forum Tahun 2018 Bahas Konflik Agraria

Bandung, Demokrasi Rakyat –  Global Land Forum Tahun 2018 membahas berbagai persoalaan yang terdiri dari perampasan tanah, konflik agraria, krisis pangan, perempuan dan masyarakat adat. Global Land Forum yang dilaksanakan pada tanggal 24-27 September 2018 di Gedung Merdeka, Bandung dihadiri 1000 peserta dari 84 Negara.

Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Dewi Sartika mengatakan bahwa konflik agraria masih terjadi bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

“Ada sebanyak  450 konflik agraria yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016, naik secara signifikan menjadi 659 pada tahun 2017. Ada jutaan jiwa petani, masyarakat adat, perempuan dan nelayan yang menjadi korban konflik agraria. Kami menantikan Perpres Reforma Agraria untuk segera ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi,” kata dia melalui siaran pers yang diterima demokrasirakyat.com di Bandung pada hari Selasa (24/9).

Pada Forum ini, Dewi mengatakan  situasi-situasi di atas harus segera dijawab oleh komunitas global dan organisasi masyarakat sipil. Melahirkan solusi dan kesepakatan bersama terkait agenda pemenuhan hak-hak tanah masyarakat.

“GLF tahun ini membawa tema “United for Land Rights, Peace, and Justice”, membawa semangat persatuan komunitas global untuk menjawab situasi dan persoalan tanah global. Melalui berbagai isu pertanahan yang akan dibahas, perampasan tanah, konflik agraria, krisis pangan, perempuan dan masyarakat adat ,” kata dia

Menurut dia, pembahasan dalam forum tersebut juga akan membahas mengenai aksi efektif melawan perampasan tanah, mengunjungi kembali reforma agraria otentik, jawaban atas pembangunan global, memastikan kedaulatan pangan, masyarakat adat dan perjuangan perempuan dan kelompok rentan untuk hak atas tanah.

“Kami berharap, melalui spirit Bandung yang mewakili kebebasan, kesetaraan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial seperti yang digemakan Konferensi Asia-Afrika 1955 melalui Deklarasi Bandung, GLF tahun ini dapat melahirkan agenda kerja dengan semangat yang sama untuk memastikan pengelolaan tanah berbasis masyarakat (People-Centered Land Governance),” kata dia.

Baca Juga  Polemik Impor, Bentuk Badan Pangan Nasional Sekarang!

Share this post

PinIt
scroll to top