PKPBerdikari Menghadiri Perhelatan Tahunan Bank Dunia dan IMF di Bali

Jakarta, Demokrasi Rakyat-PKPBerdikari menghadiri gelaran acara “The People’s Summit on Alternative Development” yang akan diselenggarakan tanggal 8-10 Oktober 2018 di Sanur, Bali. PKPBerdikari mengirim Arimbi Heroeputri dan Harmi Jafar sebagai utusan resmi.

Acara ini merupakan inisiatif beberapa Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia dan regional untuk menyikapi Pertemuan Tahunan Bank Dunia/IMF yang ke-72, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, tanggal 12-14 Oktober 2018. Kegiatan ini merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur IMF dan World Bank. Diperkirakan 23.000 orang akan hadir, di mana 18. 000 diantaranya berasal dari luar negeri.  mulai dari perwakilan pemerintah, swasta, akademisi hingga organisasi masyarakat sipil (CSO) dari ratusan Negara anggota WB/IMF.

“Penting bagi kami untuk hadir langsung dalam acara ini, agar kami dapat memahami pandangan dan pengalaman masyarakat sipil akan arah pembangunan di Indonesia dan hubungannya dengan Bank Dunia sebagai salah satu sumber donor”, ujar Osmar Tanjung, Sekretaris Dewan Eksekutif PKPBerdikari.

Menyikapi penyelenggaraan event besar ini, beberapa Civil Society Organizations (CSOs) penyelenggara People’s Summit menyatakan bahwa gagasan besar People’s Summit ini adalah “menuntut akuntabilitas Lembaga Keuangan Internasional khususnya Bank Dunia dan IMF”. Kedua lembaga tersebut memiliki sejarah panjang dalam proses pembangunan di Indonesia.

Akan ada 12 diskusi tematik mengenai peran Bank Dunia/IMF, dan arah pembangunan global, khususnya Indonesia, di mana pada akhir acara pokok-pokok pikiran dari People’s Summit akan disampaikan dalam pertemuan Tahunan Bank Dunia/IMF, juga kepada pemerintah Indonesia. Isu yang disoroti antara lain soal korupsi, lingkungan, keadilan pajak, pemulihan aset, pekerja migran dan investasi infrastruktur.

Menurut Osmar Tanjung, hal yang dibicarakan dalam People’s Summit itu senada dengan visi Nawacita 2, 5, 7 dan 8 yang mendorong adanya “tata kelola birokrasi yang baik, kualitas hidup termasuk jaminan sosial, reforma agraria, tentang daya saing di pasar internasional, dan tentang kemandirian ekonomi”.

Baca Juga  Menteri Susi Diminta Segera Revisi Permen 56 Tahun 2016

PKP Berdikari merasa penting menghadiri perhelatan besar ini mengingat, hasil “survei persepsi masyarakat tentang Nawacita” yang dilakukan oleh Pusat Kajian Pengembangan Berdikari (PKPBerdikari) sepanjang bulan Juli 2018. Hal di atas seperti tata kelola, korupsi, pajak, lingkungan hidup, investasi adalah materi hasil survei yang disorot oleh para responden.

Survei yang dilakukan di 131 Kabupaten/kota, di 30 Propinsi ini, menyasar 593 responden yang merupakan pimpinan Ormas/LSM, Nelayan, Buruh, Petani, pelaku usaha menengah, akademisi, jurnalis dan pegawai swasta.

Hasil survei juga merekomendasikan lima program indikatif Nawacita yang perlu dijalankan dan diperkuat di masa mendatang, yaitu: menjaga dan mengolah sumber daya alam khususnya di laut untuk kepentingan Negara; menerapkan pemberantasan korupsi di kalangan ASN; melakukan pemberantasan mafia peradilan; membuka isolasi derah tertinggal; membangun infrastruktur kelistrikan secara merata, khususnya di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Share this post

PinIt
scroll to top