Tanah Warga Asli Dikuasai Pengusaha; Ketersediaan Fasos dan Fasum Berantakan

H. Ngatmisih, Ketua Umum Konsultan Pertanahan Arek Suroboyo bersama Warga Jetis Agraria, Ketintang, Surabaya.

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Pemerintah didesak bertindak adil untuk menyediakan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) bagi warga masyarakat di sekitar lokasi tanah yang sudah dikuasai pengusaha dan pengembang.

Selain itu, untuk menghindari bentrokan dan juga persoalan yang kian rumit ke depan, pengusaha atau pengembang yang membeli tanah warga pun harus bertanggungjawab atas ketersediaan fasos dan fasum bagi warga yang bermukim di sekitarnya.

Hal itu disampaikan, Ketua Umum Konsultan Pertanahan Arek Suroboyo (Sultan Aryo) Hj Ngatmisih. Menurut Hj Ngatmisih, banyak persoalan pertanahan kian pelik dikarenakan ketidaktegasan pemerintah menyediakan fasos dan fasum bagi warga. Selain itu, lanjut Ngatmisih, arogansi pengusaha atau pengembang yang membeli dan menguasai tanah warga masyarakat kian menunjukkan adanya hubungan yang runyam dalam masyarakat

“Upaya semaksimal mungkin untuk memperjelas persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang memiliki hak dalam fasos dan fasum harus terus dilakukan. Dan, kami akan membantu memperjelas hak-hak yang semestinya,” tutur Hj Ngatmisih, dalam keterangan persnya, Minggu (14/10/2018).

Hal itu disampaikan Hj Ngatmisih berkenaan dengan munculnya konflik tanah dan ketidaktersediaan fasos dan fasum bagi warga penduduk asli di daerah Jetis Agraria, Ketintang, Surabaya.

Warga pun berdatangan dan berdialog serta meminta bantuan Hj Ngatmisih dkk di Konsultan Pertanahan Arek Suroboyo (Sultan Aryo) untuk menyelesaikan persoalan itu.

Ngatmisih menjelaskan, kasus pertanahan yang terjadi di Surabaya memang kerap mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat. Aktivitas masyarakat terganggu di wilayah Jetis Agraria, Ketintang, Surabaya.

Dia mengungkapkan, lingkungan sederhana ini merupakan perkampungan padat penduduk yang notabene warga asli Jetis Agraria masih menetap disana.

Persoalannya, menurut Hj Ngatmisih, di kampung padat penduduk ini masyarakat terganggu dengan minimnya fasilitas umum untuk masyarakat lingkungan tersebut.

Contohnya, jalan menuju rumah warga yang dulunya ada dua jalan besar yang dapat diakses, sekarang malah hanya tinggal satu jalan utama dan satu jalur kecil menuju ke perkampungan.

Hal ini terjadi akibat pelebaran tempat usaha yaitu Royal Plaza yang membeli tanah dan lahan di sekitar perkampungan warga.

“Kok semua dipaksakan harus lumrag? Hanya dengan menunjukkan surat-surat yang dimiliki oleh pihak Pengelola Royal Plaza. Faktanya, warga menyayangkan ketidakadilan terhadap mereka karena berkurangnya fasos dan fasum. Seharusnya dimaksimalkan, eh malah warganya yang diganggu dan terganggu,” tutur Hj Ngatmisih.

Dia mengungkapkan, sebelum Royal Plaza hadir di lokasi itu, tanah tersebut diperuntukkan sebagai fasum bagi warga Jetis Agraria.

Anehnya, lanjut dia, ketika Royal Plaza masuk, ternyata tidak semua warga bersedia menjual tanah mereka ke pengembang itu.

“Karena pembebasan tidak tuntas. Ada yang belum dibebaskan, termasuk fasum berupa jalan warga tersebut. Warga masih mempergunakan jalan itu, tetapi sekarang dijadikan tempat parkir oleh pihak Royal Plaza,” ujarnya.

Hj Ngatmisih berjanji, hak warga harus dikembalikan. “Kami akan membantu memperjelas hak-hak yang semestinya,” ujarnya.

Sekretaris Konsultan Pertanahan Arek Suroboyo (Sultan Aryo) S. Nurkholis menambahkan, pihaknya harus memastikan tanah dan lahan yang semestinya sebagai fasos dan fasum dikembalikan kepada fungsinya untuk warga.

Sebagai seorang Advokat juga, S Nurkholis mengatakan, pihaknya akan membantu warga Jetis Agraria. “Fasum memang harusnya menjadi hak warga, harus dikembalikan ke warga. Pihak Royal Plaza tidak boleh dzalim kepada warga, meskipun secara surat-surat mereka sudah memiliki. Itu pun harus ditinjau kembali bagaimana semestinya, supaya semua jelas dan tidak merugikan warga sekitar,” ujar S Nurkholis.

Jerry, salah seorang warga Jetis Agraria mengaku telah kehilangan hak mereka untuk memiliki fasos dan fasum di wilayah itu.

“Kami sebagai warga ingin mendapat hak kami dalam menggunakan fasilitas umum yang ada, supaya aktivitas wargapun juga tidak terganggu seperti sekarang,” tutur Jerry.

Dia menjelaskan, sebelum Royal Plaza hadir di wilayah mereka, tidak ada kesulitan bersosial dan juga memiliki fasos dan fasum.

“Saya merasakan kesulitan melalui jalan akses yang sekarang menyempit ini. Jalan yang berisiko tinggi karena di atas gorong-gorong. Saya warga asli di sini tapi merasa terisolir dengan adanya tempat perbelanjaan ini. Harusnya dapat manfaat besar kok kami tapi malah terasingkan,” ujarnya. (Jhon R)

Baca Juga  Dua Nama Jalan Diubah Seenaknya, Warga Surabaya Gelar Demo

Share this post

PinIt
scroll to top