Perlukah Sekolah Minggu diatur Negara?

Penulis: Jhonsar Lumbantoruan

Banyak yang mempertanyakan maksud dan tujuan dari Rancangan Undang – Undang Pesantren dan Pendidikan Agama. Narasinya bernada protes terkesan dari umat Nasrani karena menilai  RUU Pesantren dan Pendidikan Agama itu mengebiri kebebasan umat kristen memperoleh pendidikan non formal bagi anak-anak  didik.

Dalam memaknai RUU tersebut atau regulasi baru yang menyingung kepercayaan/ Idiologi adalah: curiga! Sehingga pemaknaanya sering bias, subjektif, dan mengarah ke narasi permusuhan.

Yang disorot adalah syarat jumlah anak didik dan izin dari kantor agama, bila pendidikan non formal itu dijadikan menjadi satuan pendidikan.Dua masalah ini kemudian diartikan sebagai diskriminasi Negara kepada umat kristen.

Dalam RUU itu tidak ada pembatasan dan pelarangan dalam penyelenggaraan pendidikan non formal agama Kristen, sepanjang itu tidak dikelola oleh Negara.

Namun, bila pendidikan non formal itu dijadikan menjadi satuan pendidikan, maka menjadi urusan Negara, karena itu perlu syarat dalam mengesahkan legalitasnya.

Satuan pendidikan adalah ranah Negara. Bila kepentingan umum menjadi wilayah administrasi negara, maka persyaratan mutlak diperlukan. Karena ini menyangkut pembiayaan yang ditanggung oleh negara. Satuan pendidikan non formal Agama kristen dibiayai oleh negara.

Satuan pendidikan yang bagaimana dapat diurus dan dibiayai oleh negara? Tentu harus ada syarat dan kriteria. Syarat dan kriteria ini perlu mendapat pengawasan dari Kementerian Agama, dalam hal ini tentu Dirjen Agama kristen Protestan dan Dirjen Khatolik. Disinilah perlunya satuan pendidikan itu harus mendapat persetujuan dari Kementerian Agama.

Memang, dalam pemahaman Orang Kristen, pendidikan agama non formal itu tidak perlu menjadi satuan pendidikan. Tetapi bagi agama Islam, itu harus! bila aturan itu hanya diberlakukan bagi Agama Islam, akan ada kesan terjadi diskriminasi.Karena ini menyangkut alokasi anggaran yang disediakan oleh Negara, maka unsur keadilan harus ditegakkan. Semua agama harus sama-sama menerima fasilitas dari negara.

Baca Juga  GMKI Cabang Palangka Raya Adakan Maper di Pangkalan Bun,  Kotawaringin Barat

Kita tidak boleh melarang agama diluar agama kita menyelenggarakan pendidikan agama non formal. Kita harus menghargai sebagai bentuk toleransi beragama.

*) Penulis merupakan Kader GMKI dan Politisi Partai Solidaritas Indonesia

Share this post

PinIt
scroll to top