Tolak Privatisasi Kelautan, Masyarakat Sipil Gelar Gerakan Rakyat Berdaulat Menjaga Laut Bersama

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Masyarakat Sipil menggelar Gerakan Rakyat Berdaulat Menjaga Laut Bersama, sebagai upaya menolak privatisasi laut.

Hal itu juga sebagai hasil Deklarasi Rembug Rakyat Laut, sebagai respon nelayan tradisional dan rakyat pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap ancaman global yang hendak dilakukan sejumlah negara, termasuk pemerintah Indonesia, dan korporasi lewat pertemuan Our Ocen Conference (OOC), di Bali.

Juru bicara Rembug Rakyat Laut, Marthin Hadiwinata menyatakan, Pemerintah Indonesia harus segera memprioritaskan perlindungan terhadap nelayan tradisional, rakyat di pesisir dan pulau-pulau kecil dan pekerja perikanan.

“Gerakan nelayan dunia dan masyarakat sipil progresif segera membangun gerakan dan pengetahuan rakyat untuk melakukan perlawanan di tingkat global terhadap finansialisasi dan privatisasi kelautan,” tutur Marthin Hadiwinata, dalam siaran tertulisnya, Rabu (31/10/2018).

Lebih lanjut, Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) ini menyerukan, pemerintah Indonesia harus memastikan pengakuan dan perlindungan perempuan nelayan dalam kebijakan kelautan nasional dengan standar tinggi hak asasi perempuan.

“Kami meminta agar pembahasan mengenai model-model finansialisasi sumber daya laut dalam bentuk ekonomi biru tidak dilanjutkan,” ujarnya.

Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Rembug Rakyat Laut terdiri dari KNTI, Bina Desa, Jatam, IGJ, IHCS, KIARA, KRuHA, Kontras, SNI, Solidaritas Perempuan, Gerak Lawan.

Marthin menuturkan, nelayan tradisional dan rakyat di pesisir dan pulau kecil mendapat ancaman global berupa upaya menjual lautan sebagai finansialisasi dan privatisasi lautan dengan selubung menjaga laut.

Upaya tersebut secara campur aduk disebut sebagai ekonomi biru yang hari ini mulai didiskusikan tanpa partisipasi penuh rakyat nelayan dalam “Our Ocean Conference.”

Acara tersebut dihadiri oleh pemerintah Indonesia, negara-negara lain, serta dengan perusahaan swasta yang mencemari lautan untuk memprivatisasi dan menjual sumber daya laut dengan dalih menyelamatkan laut.

Baca Juga  PKPBerdikari Menghadiri Perhelatan Tahunan Bank Dunia dan IMF di Bali

“Tetapi, melihat bahasan tematik dan dengan mendiskusikannya sangat ironis karena melarikan tanggung jawab dari masalah yang disebabkan oleh berbagai korporasi swasta yang mengeruk keuntungan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pengelolaan pencemaran laut dibicarakan tanpa menyelesaikan akar masalah pencemaran lautan sebagai akibat di darat dan buta atas sumber pencemar lain seperti industri ekstraktif seperti batubara, limbah cair maupun rumah tangga.

Menurut dia, konferensi Our Ocean Conference bahkan dengan sangat naif membahas masalah pencemaran bersama dengan korporasi pencemar laut.

Kebijakan pencemaran laut tidak dapat diselesaikan jika tidak dikerjakan secara bersama-sama masyarakat yang terhubung langsung dengan laut, yaitu nelayan dan masyarakat pesisir dan pulau kecil sebagai korban dari pencemaran tersebut.

Pencemaran laut dapat diselesaikan dengan menarik tanggung jawab korporasi pelaku pencemar laut dari perusahaan produsen plastik, hingga industri ekstraktif dan industri lain yang secara sembarangan membuang sampah. “Di titik lain, perlu ada pengelolaan air yang benar tanpa privatisasi,” ujarnya.

Kemudian, dia melanjutkan lagi, masalah perubahan iklim hanya berkutat dengan membicarakan karbon biru yang tidak lain adalah pengalihan tanggung jawab pencemar karbon dari kewajibannya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Sebagai solusi palsu, karbon biru mengkomodifikasi mangrove dan meminggirkan nelayan dan masyarakat pesisir dengan ancaman kriminalisasi. Sementara, berbagai masyarakat pesisir telah berupaya membangun kedaulatan pangan dari mangrove akan terancam karenanya,” tuturnya.

Penyebab utama persoalan krisis iklim disebabkan oleh pencemaran oleh energi fosil yang masih terus melanggeng bahkan akan tetap dijaga oleh ekonomi biru.

Sementara perikanan skala kecil adalah korban dari dampak krisis iklim yang tidak pernah masuk dalam arena pengambilan keputusan mengenai upaya menjawab keadilan iklim.

Pengaturan tata ruang laut melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harusnya dapat melindungi wilayah perikanan tangkap nelayan serta menjamin keberlanjutan ruang penghidupan dan akses nelayan terhadap sumber daya perikanan maupun tanah tempat tinggalnya.

Baca Juga  TPJ Meminta Bawaslu Mengawal Kampanye Damai

Namun sebaliknya, temuan-temuan yang ada di lapangan mendorong adanya banyak penutupan ruang laut dan di sisi lain akan tetap menjaga industri ekstraktif seperti tambang dan migas tetap langgeng dengan 9710 ijin tambang.

Marthin mengatakan, jika RZWP3K tidak dapat melindungi wilayah tangkap nelayan, maka rakyat nelayan akan membangun gerakan dan pengetahuan untuk melawan model perampasan ruang laut.

“Kebijakan pemerintah terhadap pencurian ikan dan pengaturan alat tangkap tidak serta merta menjadi keberhasilan. Upacara penenggelaman kapal akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan dukungan kuat nelayan untuk dapat mengelola sumber daya lautnya,” urainya.

Pengaturan alat tangkap tanpa upaya lanjutan mendorong adanya konflik horizontal meningkat tajam di laut. Sementara Pemerintah tidak belajar untuk menyelesaikan akar masalah lemahnya pengawasan sumber daya kelautan yang berkutat antara 13 lembaga memboroskan anggaran untuk pengawasan laut.

“Pemerintah seakan-akan lupa dengan kerangka perlindungan hak asasi manusia yang harus didahulukan daripada pembangunan infrastruktur di laut seperti pelabuhan, pariwisata, reklamasi dan lainnya,” ujar Marthin.

Indonesia telah dengan sadar mendorong adanya Pedoman Perlindungan Perikanan Skala Kecil di Tahun 2014 di tingkat internasional sebagai satu-satunya instrument khusus perlindungan nelayan tradisional dan perikanan skala-kecil yang komprehensif.

Komitmen pedoman tersebut telah diturunkan dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, namun, menurut Marthin, pemerintah seakan-akan tidak sungguh mengimplementasikan.

“Hanya berkutat dalam asuransi, yang telah gagal mencapai seluruh kepada konstituen utama kelautan yaitu nelayan dan petambak di Nusantara. Minimnya implementasi perlindungan terhadap pekerja perikanan menyebabkan masih mengorbankan rakyat,” ujarnya.

Selanjutnya, Rembug Rakyat Laut juga menyoroti, perempuan nelayan perlu perhatian khusus yang seringkali luput dari narasi besar kelautan, termasuk Our Ocean Conference yang sama sekali tidak mendiskusikan masalah perempuan di sektor perikanan.

Baca Juga  Holding PTPN III Raih Potensi Jual Kelapa Sawit ke Mesir Rp 375 Miliar Perbulan di Tahun 2018

Dia menegaskan, kebijakan kelautan perlu untuk secara jelas merekognisi dan melindungi perempuan dalam berbagai kebijakan termasuk dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dan turunannya.

“Perlu ada kesungguhan pemerintah untuk melindungi perempuan di sektor perikanan dengan menggali situasi nyata, mengkaji kembali termasuk memfasilitasi partisipasi perempuan di sektor perikanan dalam kebijakan perikanan dan ruang laut,” ujarnya lagi.

Kemudian, perlu ditegaskan, nelayan tradisional dan perikanan skala kecil secara umum adalah solusi dari masalah yang menghancurkan lautan.

Dia juga mengingatkan, persoalan pencemaran laut tidak akan selesai jika hanya berkutat pada apa yang terjadi di laut, tanpa menyelesaikan sampah di daratan serta bekerja bersama-sama masyarakat pesisir yang menjadi korban.

“Nelayan dan rakyat di pesisir pulau-pulau kecil berperan penting dalam menjawab krisis iklim dengan menjaga mangrove,” ucapnya.

Marthin menuturkan, sebagai penyedia pangan, nelayan dan petambak mendorong kedaulatan pangan yang menjadi solusi menjaga lautan.

“Dengan kepastian akses dan kontrol nelayan terhadap lautan dan sumber dayanya, upaya kegiatan perikanan yang sejalan dengan alam dapat menjadi jalan untuk menegakkan kedaulatan pangan,” ujar Marthin. (Jhon R)

Share this post

PinIt
scroll to top