Tolak Upah Murah, KASBI Geruduk Kantor Gubernur DKI Jakarta

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Puluhan buruh yang merupakan anggota dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta. Mereka menuntut dilakukannya kenaikan upah minimun yang fair dan menolak kenaikan UMP 2019 hanya sebesar 8,03 persen.

Koordinator Aksi KASBI, Nugraha menyampaikan, kebijakan politik upah murah yang telah berlangsung bertahun-tahun semakin menyesengsarakan kaum buruh. Penetapan Upah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015), semakin menunjukkan rejim Jokowi-JK tidak pro buruh.

Regulasi pengupahan itu, lanjut dia, mengatur sistem penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan formula berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) dan Inflasi Nasional.

Sistem penetapan upah minimum yang mengacu pada PP nomor 78 tahun 2015 dengan formula berdasarkan PDB dan inflasi nasional jelas menambah kesengsaraan kaum buruh.

“Sistem pengupahan ini selalu mendapatkan perlawanan kaum buruh Indonesia,” tutur Nugraha, dalam orasinya, Kamis (01/11/2018).

Dikatakan Nugraha, penyengsaraan kaum buruh berlanjut dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, yang memerintahkan dan mewajibkan para Gubernur Se-Indonesia untuk menetapkan UMP 2019 dan diumumkan secara serentak tanggal 1 November 2018, dan penetapan UMK maksimal tanggal 21 November 2018, dengan mengacu pada pasal 44 ayat (1) dan (2) PP Nomor 78 ahun 2015.

Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagaerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per tanggal 15 Oktober 2018, disebutkan bahwa UMP 2018 di seluruh wilayah Indonesia naik sebesar 8,03%.

Penetapan kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen itu disebut berdasarkan kalkulasi dari inflasi nasional sebesar 2,88 persen, ditambah pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 sebesar 5,15 persen. Sehingga total peningkatan UMP yang ditetapkan menjadi sebesar 8,03 persen.

Selain itu, dalam Surat Edaran itu dinyatakan Gubernur dapat atau tidak wajib menetapkan UMK jika mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP yang sudah ditentukan.

“Artinya, bagi Kabupaten atau Kota yang tidak mengajukan atau merekomendasikan kenaikan upah kepada Gubernur yang didasarkan pada ketidakmampuan, maka di Kabupaten atau Kota tidak ada kenaikan. Itu jelas merugikan kaum buruh,” tuturnya.

Nugraha mengingatkan, sepanjang pengalamannya, celah seperti itu selalu dimanfaatkan perusahaan-perusahaan di Kabupaten/Kota untuk berbondong-bondong menyatakan ketidakmampuannya. Mereka sering melampirkan ketidakmampuannya itu dengan data-data yang sangat mudah dimapunilasi.

Ia juga menyampaikan, di dalam Surat Edaran itu dicantumkan mengenai sanksi bagi Kepala Daerah yang dinilai tidak mendukung Program Strategis Nasional Pemerintahan Jokowi.

“Tentunya, dengan dicantumkannya sanksi yang akan diberikan kepada Kepala Daerah, itu adalah bentuk kebijakan intimidatif dan melampui kewenangan dari seorang Menteri,” ujarnya.

Nugraha mengingatkan, seorang menteri adalah pembantu yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sementara, Kepala Daerah, seperti Gubernur, Bupati maupun Walikota, merupakan hasil dari pemilihan langsung (pilkada) oleh rakyat, sama halnya dengan pemilihan Presiden. “Menaker jangan aneh-anehlah,” ujarnya.

Dia mengatakan, langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang juga menerapkan upah murah dengan berpegang pada PP 78/2015 itu, telah mengingkari janji-janji kampanye sewaktu Pilgub DKI yang lalu.

“Melanggengkan politik upah murah jelas mengingkari janji program oke oce pada saat kampanye Pilgub DKI yang lalu. Itu juga mengingkari komitmen dan kesepakatan Anies lewat perjanjian bersama Serikat Buruh waktu itu, yang mana dia berjanji tidak akan menggunakan formula pengupahan menggunakan rumusan PP 78/2015,” tutur Nugraha.

Nugraha menolak ditetapkannya UMP berdasarkan PP 78/2015. “Itu upah minimum yang dipaksakan dan terpaksa diterima buruh. Upah itu sangat jauh dari standar kalori yang dbutuhkan tubuh manusia,” ujarnya.

Dia menerangkan, berdasarkan hasil Riset Global Nutrition 2016, buruh yang bekerja harus rela membagi kalorinya dengan keluarganya. Tak heran bila Indonesia berada dalam posisi 108 soal gizi masyarakat, lebih tepatnya tergolong gizi buruk.

Nugraha melanjutkan, sejak diberlakukannya PP 78 Tahun 2015 dalam pengupahan, gizi buruh dan keluarganya ditentukan oleh penjumlahan inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto, yang rawan manipulasi. “Alhasil, penghasilan buruh pun merosot tajam,” ujarnya.

Dengan upah minimum di kisaran Rp 3-4 juta per bulan, lanjutnya, upah layak bagi buruh masih sekedar lips service. Padahal, diingatkan Nugraha, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenegakerjaan) saja mematok angka Rp 5,580.037 untuk kebutuhan rata-rata.

Rendahnya tingkat kenaikan upah pada PP 78/2015 jelas membuat kehidupan buruh semakin sulit.

“Apalagi, sejumlah kebutuhan subsidi rakyat seperti BBM dan listrik telah dicabut. Daya beli kaum buruh semakin merosot, dan pada akhirnya berdampak pada ekonomi nasional,” pungkasnya. (Jhon R)

Baca Juga  Tolak #2019GantiPresiden, Cipayung Kupang Minta Cabut Izin Aksinya

Share this post

PinIt
scroll to top