Komisioner Komjak Pultoni Diminta Mundur Karena Rangkap Jabatan

Jakarta, Demokrasi Rakyat – Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak) sebagai lembaga pengawasan terhadap Korps Adhiyaksa, semakin tercoreng moreng. Lembaga yang diharapkan memiliki integritas dan menjaga etika yang tinggi itu ternyata diisi pejabat seperti Komisioner Pultoni yang sarat dengan pelanggaran.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto diminta segera mencopot atau memecat Komisioner Komjak Pultoni.

Koordinator Pengacara Rakyat (Perak), Charles Hutahaean mengungkapkan, sejumlah kebohongan yang dilakukan oleh Pultoni sebagai Komisioner Komjak antara lain, mengikuti tes atau rekrutmen Hakim Ad Hoc Tipikor.

Pultoni yang masih aktif sebagai Komisioner di Komisi Kejaksaan, dengan sengaja mengikuti rekrutment Calon Hakim Ad Hoc dengan mengaburkan profesi yang sebenarnya.

“Dia berbohong. Pejabat kok berbohong. Dia menulis pekerjaannya sebagai dosen dalam proses rekrutmen Hakim Ad Hoc itu. Faktanya, dia adalah pejabat lembaga negara yakni masih menjabat Komisioner di Komisi Kejaksaan,” ungkap Charles Hutahaean, di Jakarta, Sabtu (03/11/2018).

Lebih lanjut, Charles Hutahaean yang adalah Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia) itu melanjutkan, dalam Pengumuman Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, Nomor 67/Pansel/Ad Hoc TPK/VIII/2018, Pultoni mengikuti seleksi yang diselenggarakan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X Tahun 2018.

Selanjutnya, berdasarkan hasil Rapat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap X Tahun 2018, yang diselenggarakan pada Jumat 3 Agustus 2018 lalu, Pultoni dinyatakan lulus sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor untuk Pengadilan Tingkat Pertama yakni di Pengadilan Tinggi (PT) Semarang. Pultoni yang memiliki nomor ujian seleksi 111001 itu pun diwajibkan segera mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Baca Juga  Fraksi Partai Hanura Gelar Seminar Strategi dan Antisipasi Pengembangan Industri dan Perdagangan Indonesia

Pultoni juga harus mmembawa berkas-berkas sebagai bahan pengisian atau lampiran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sesuai formulir yang telah disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dan di situ jelas disebutkan, hasil seleksi yang telah diumumkan tidak dapat diganggu gugat. Artinya, Pultoni kini menjabat sebagai Hakim Ad Hoc dan masih menjadi Komisioner Komjak. Pultoni tidak menjaga integritas diri, pembohong dan tidak menjunjung etika profesinya sebagai Komisioner di Komisi Kejaksaan. Orang ini harus dipecat dan dihukum,” beber Charles Hutahaean.

Charles menjelaskan, Komisioner Komjak diangkat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Maka dia pun harus bertanggung jawab kepada atasannya itu.

Pultoni secara sengaja telah mengangkangi dan melanggara Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 (Perpres 18 Tahun 2011) tentang Komisi Kejaksaan pada pasal 35.

Pasal 35 Perpres 18 Tahun 2011 berbunyi; Anggota Komisi Kejaksaan yang berasal dari unsur masyarakat dilarang merangkap menjadi: a. Pejabat negara menurut peraturan perundang-undangan; b. Hakim atau Jaksa; c. Advokat; d. Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah; e. Pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta; atau, f. Pengurus partai politik.

“Jadi, sangat jelas, Pultoni itu selagi masih menjadi Komisioner di Komisi Kejaksaan, maka tidak boleh menjadi hakim,” tutur Charles.

Secara operasional Komjak berada di bawah Kemenkopolhukam. Oleh karena itu, Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Wiranto diminta segera memecat Pultoni dari Komisioner Kejaksaan, serta mengusut adanya serangkaian dugaan pelanggaran dan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkannya.

“Bukan hanya jadi pembohong dan tidak memiliki integritas diri. Pultoni juga diketahui memainkan anggaran Komisi Kejaksaan untuk kepentingan dirinya. Ini harus diusut tuntas. Selain dipecat, dia harus diusut tuntas. Tidak layak manusia seperti itu duduk jadi hakim di republik ini,” tutur Charles.(Jhon R)

 

Baca Juga  Jokowi Pilih Ma’ruf Amin Karena Tokoh Agama Bijaksana

Share this post

PinIt
scroll to top