Berbohong Rangkap Jabatan, Ketua MA Diminta Batalkan Komisioner Komjak Pultoni Sebagai Hakim Adhoc Tipikor

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali diminta menganulir atau membatalkan hasil seleksi dari Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Adhoc Tipikor 2018 untuk nama Pultoni.

Pultoni diketahui masih aktif sebagai Komisioner di Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak), sehingga tidak diperbolehkan menjabat atau mengikuti seleksi sebagai hakim.

Koordinator Pengacara Rakyat, Charles Hutahaean menyampaikan, selain telah tegas dilarang mengikuti seleksi hakim, Pultoni dianggap telah dengan sengaja melakukan pembohongan dan kebohongan kepada institusi Komisi Kejaksaan RI dan kepada MA melalui Panitia Seleksi (pansel) Hakim Adhoc Tipikor 2018.

“Hebat sekali Pultoni ini. Dia bohongi Komisi Kejaksaan, dia berhasil juga membohongi Pansel Hakim Adhoc Tipikor 2018, dan berhasil membohongi Ketua MA Hatta Ali. Manusia ini sungguh tidak memiliki kredibilitas. Masih aktif dalam masa tugas sebagai Komisioner di Komjak, eh sudah diam-diam melamar di tempat lain. Fatalnya, dia telah dilarang regulasi menjadi hakim, namun diloloskan pula oleh Pansel. Kita meminta Ketua MA segera menganulir Pultoni dari Hakim Adhoc Tipikor 2018,” beber Charles Hutahaean, di Jakarta, Rabu (07/11/2018).

Charles Hutahaean yang adalah Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia) itu melanjutkan, dalam Pengumuman Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, Nomor 67/Pansel/Ad Hoc TPK/VIII/2018, Pultoni mengikuti seleksi yang diselenggarakan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X Tahun 2018.

Selanjutnya, berdasarkan hasil Rapat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap X Tahun 2018, yang diselenggarakan pada Jumat 3 Agustus 2018 lalu, Pultoni dinyatakan lulus sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor untuk Pengadilan Tingkat Pertama yakni di Pengadilan Tinggi (PT) Semarang. Pultoni yang memiliki nomor ujian seleksi 111001 itu pun diwajibkan segera mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Baca Juga  Minta Pendampingan Hukum, PT ASDP Gandeng JAM Datun Kejagung

Pultoni juga harus membawa berkas-berkas sebagai bahan pengisian atau lampiran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sesuai formulir yang telah disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dan di situ jelas disebutkan, hasil seleksi yang telah diumumkan tidak dapat diganggu gugat. Artinya, Pultoni kini menjabat sebagai Hakim Ad Hoc dan masih menjadi Komisioner Komjak. Pultoni tidak menjaga integritas diri, pembohong dan tidak menjunjung etika profesinya sebagai Komisioner di Komisi Kejaksaan. Orang ini harus dipecat dan dihukum,” beber Charles Hutahaean.

Charles menjelaskan, Komisioner Komjak diangkat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Maka dia pun harus bertanggung jawab kepada atasannya itu.

Pultoni secara sengaja telah mengangkangi dan melanggara Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 (Perpres 18 Tahun 2011) tentang Komisi Kejaksaan pada pasal 35.

Pasal 35 Perpres 18 Tahun 2011 berbunyi; Anggota Komisi Kejaksaan yang berasal dari unsur masyarakat dilarang merangkap menjadi: a. Pejabat negara menurut peraturan perundang-undangan; b. Hakim atau Jaksa; c. Advokat; d. Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah; e. Pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta; atau, f. Pengurus partai politik.

“Jadi, sangat jelas, Pultoni itu selagi masih menjadi Komisioner di Komisi Kejaksaan, maka tidak boleh menjadi hakim,” tutur Charles.

Charles juga mempertanyakan pimpinan Komisi Kejaksaan RI yang tidak bertindak terhadap ulah Pultoni. “Atas seijin siapa Pultoni mendaftarkan ikut seleksi Hakim Adhoc Tipikor 2018? Atas restu siapa? Pimpinan Komisi Kejaksaan ini juga tutup mata. Mereka ini juga harus diperiksa dan dibongkar,” ujar Charles.

Sebelumnya, Direktur Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Serikat Rakyat Indonesia (LBH Serindo), Bob Humisar Simbolon mengatakan, Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawasan tidak menunjukkan sikap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya karena salah satu Komisioner Komisi Kejaksaan mengikuti seleksi Hakim Ad Hoc pada Tahun 2018.

Baca Juga  GMKI Jakarta Gelar Dialog Pemilu, Habib Novel Fasih Ngomongin Demokrasi

“Salah Satu Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu saudara  Pultoni lebih memilih Hakim Ad Hoc dari pada menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawasan Komisi Kejaksaan,” ungkap Bob.

Menurut dia, Komisi Kejaksaan harus segera membenahi diri dalam memberantas kasus korupsi di tubuh kejaksaan melihat dua tahun terakhir terdapat enam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang tersangka dari unsur kejaksaan.

“Revolusi Mental di tubuh kejaksaan sudah sepatutnya menjadi tugas prioritas Komisi Kejaksaan guna mewujudkan keadilan yang mermartabat di Peradilan Indonesia,” kata dia.

Terkait Kinerja Pultoni, kata dia, Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi dengan cara memecat secara tidak terhormat karena tidak mengakhiri keperioedannya hingga tuntas.

“Saya ragu terhadap Pultoni kenapa lebih memilih Hakim Ad Hoc daripada Komisi Kejaksaan. Apakah beliau melakukan Korupsi di Lembaga Komisi Kejaksaan? biarlah lembaga berwenang seperti KPK yang menelusuri itu,” kata dia.

Dia juga mengingatkan agar panitia seleksi Hakim Ad Hoc untuk memilih Hakim yang berkualitas dan bertanggung jawab akan jabatan yang dijalankan sehingga sebagai hakim pada peradilan korupsi memiliki daya juang dalam memberantas korupsi.

“Kami meminta agar panitia seleksi patuh kepada Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan memilih Hakim yang berintegritas dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Komisioner Komjak Putoni menyatakan, dirinya sedang berupaya mengamankan persoalan itu di internal Komisi Kejaksaan.

“Maaf Bung, Saya diminta teman-teman untuk tidak melayani wawancara terlebih dahulu, sampai ada tindak lanjut di mekanisme internal. Terimakasih. Selamat Berjuang,” ujar Pultoni kepada wartawan ketika dikonfirmasi, Rabu (07/11/2018), tanpa menjelaskan mekanisme apa yang dimaksudkan. (Jhon R)

Share this post

PinIt
scroll to top