Nelayan Tradisional dan Pekerja Perikanan Belum Dapat Kepastian Perlindungan HAM

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Hingga saat ini, Nelayan Tradisional dan Pekerja Perikanan Indonesia belum mendapatkan kepastian dan jaminan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Negara melalui pemerintah pun diminta segera memberikan jaminan perlindungan HAM itu.

Hal itu disampaikan, Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata, dalam rangka momentum Hari Perikanan Dunia 2018.

Setiap tanggal 21 November, diperingati oleh sebagai hari perikanan dunia oleh komunitas nelayan tradisional skala-kecil mengenai pentingnya menjaga sumber daya perikanan. Peringatan hari perikanan dunia mengambil tema besar Hak Pekerja adalah Hak Asasi Manusia: bekerja bersama untuk memastikan hak-hak nelayan dan memperkuat perlawanan terhadap perdagangan manusia dan perbudakan dalam sektor perikanan.

Dalam konteks nasional, secara formal diperingati sebagai Hari Ikan Nasional. Menurut Marthin, penetapan hari ikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi.

Pentingnya pangan perikanan ini diperkuat dengan potensi pangan perikanan tangkap yang melimpah hingga lebih dari 12,5 juta ton sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No 50 Tahun 2017.

Namun, lanjut dia, jika membicarakan ikan dan perikanan, tidak lepas dari peran para produsen perikanan yaitu nelayan tradisional skala-kecil, dan petambak ikan baik laki-laki maupun perempuan sebagai produsen utama dalam menyediakan pangan perikanan yang memiliki nilai protein yang tinggi ini.

“Ajakan pemerintah untuk terus mengkonsumsi ikan kepada masyarakat, tidak berbanding lurus dengan upaya untuk melindungi dan memberdayakan mereka dari berbagai ancaman,” tutur Marthin Hadiwinata, di Jakarta, Selasa (20/11/2018).

Sepanjang tahun berganti, lanjutnya, nelayan tradisional skala-kecil, dan petambak ikan, baik laki-laki maupun perempuan di Indonesia, terus menghadapi ancaman yang nyata.

Akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, pengelolaan perikanan dan tanah termasuk perumahan tempat tinggal, pencemaran lingkungan perairan, perubahan iklim dan bencana alam, keselamatan dan kesehatan kerja, sanitasi dan akses air bersih, pendidikan anak-anak nelayan, serta fasilitasi peningkatan kapasitas pengetahuan pengolahan untuk peningkatan nilai.

Ancaman nyata terjadi terhadap pekerja perikanan di industri maupun diatas kapal perikanan besar. Ancaman nyata ini menunjukkan bahwa laut menyimpan potensi kejahatan terhadap perdangangan manusia, pembajakan, penyelundupan dan konflik dapat mengancam keselamatan manusia di laut termasuk masih adanya perbudakan di atas laut.

“Dalam kesempatan kali ini, KNTI berkepentingan untuk mengingatkan bahwa Indonesia telah memiliki instrumen hukum tentang perlindungan dan pemberdayaan pekerja perikanan,” ujar Marthin.

Hal itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Melalui Undang-Undang itu, lanjut Marthin, pemerintah berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tanggungjawab atas penyelenggaraan negara yang berprinsip keadilan.

Namun, implementasi Undang-Undang itu dinilai masih jauh arang dari panggang. “Negara masih absen dalam menghormati, menjamin dan melindungi hak-hak asasi nelayan dan pekerja perikanan,” ujarnya.

Minimnya implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 itu, lanjut Marthin, telah tergambar sejak disahkan pada 14 April 2016 lalu.

“Hingga kini, baru terdapat satu peraturan turunan dari lebih dari 11 peraturan atau implementasi turunan yang harusnya menjadi upaya sungguh-sungguh dari undang-undang tersebut,” katanya.

Dia juga mengingatkan, pemerintah wajib memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil. Ketentuan di UU No 7 Tahun 2016 itu, kata dia, tak diikuti proses yang jelas dalam prosedur dan mekanisme partisipasi.

“Sehingga seringkali nelayan dibiarkan berhadap-hadapan dengan perebutan ruang sumber daya dengan sektoral lain seperti reklamasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur bandara, pelabuhan dan lain-lain,” tutur Marthin.

Kemudian, upaya perlindungan melalui asuransi menunjukkan masih minimnya implementasi UU No. 7/2016. Dari total 2,6 juta nelayan di Indonesia, pemerintah baru dapat mendorong asuransi nelayan meng-cover sedikitnya 19 ribu orang nelayan atau kurang dari 2% dari seluruh nelayan Indonesia.

Karena itu, diperlukan strategi khusus mendorong setidaknya dapat mengcover lebih dari 50% dari seluruh nelayan Indonesia dapat di lindungi asuransi nelayan baik dalam mandiri maupun berbentuk subsidi.

Setidaknya, Marthin Hadiwinata menawarkan, terdapat tiga strategi tersebut yang bisa dilakukan, yakni, pertama, membuka batasan subsidi bantuan premi asuransi terhadap nelayan-nelayan tradisional yang memiliki keterbatasan ekonomi tanpa batas waktu; kedua, bekerja sama dengan organisasi nelayan lokal dalam sosialisasi, pendaftaran, pengawasan, penarikan premi hingga proses klaim; dan ketiga, mengintegrasikan dan mendorong pemberdayaan ekonomi kolektif dalam bentuk koperasi nelayan.

Departemen Riset dan Advokasi DPP KNTI, Henri Pratama menuturkan, untuk perlindungan pekerja perikanan, masih terjadi ironi.

“Di tengah melimpahnya sumber daya perikanan Indonesia, walaupun telah banyak kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan tetapi tidak cukup kuat dalam memaksa pelaku usaha mengubah paradigma untuk melindungi pekerja perikanan. Setidaknya telah ada tujuh kebijakan yang terkait dengan perlindungan pekerja perikanan,” tutur Henri.

Dia pun menyampaikan, ada empat hal lemahnya implementasi dalam melindungi pekerja perikanan baik industri pengeolahan maupun di atas kapal perikanan skala besar.

Pertama, pekerja ABK Nelayan masih belum memiliki kontrak kerja atau perjanjian kerja diatas laut. Sehingga terjadi ketidakpastian hubungan kerja yang menempatkan pihak ABK Nelayan dalam posisi yang lemah dan tidak dapat memiliki kedudukan hukum dalam hubungan kerja untuk memperjuangkan hak normatif dasarnya.

“Sebabnya dikarenakan tiadanya pengawasan lapangan dari pemerintah terhadap perjanjian kerja laut dan juga kewajiban terkait pekerja tidak terintegrasi dalam skema perizinan,” ujar Henri.

Kedua, dari sisi pendapatan atau pengupahan, model bagi hasil perikanan belum sesuai dengan ketentuan mengenai bagi hasil perikanan yang telah diatur sejak UU No. 16/1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang mengatur pembagian 40% hasil bersih pendapatan diperuntukan bagi ABK Nelayan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah masih membiarkan lemahnya perlindungan ekonomi dari ABK Nelayan, disamping konteks pengawasan dan syarat perizinan yang tidak ditegakkan.

Ketiga, minimnya asuransi perikanan bagi ABK Nelayan sebagaiman telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Padahal sebagaimana diketahui bersama, usaha perikanan telah dinyatakan bersama sebagai profesi yang tinggi resiko ancaman kecelakaan laut.

Keempat, pendekatan sertifikasi HAM untuk perusahaan perikanan yang terus-menerus digaungkan oleh Pemerintah seolah-olah hanya di atas kertas.

“Di lapangan, perusahaan tidak mengetahui berbagai kebijakan terkait dengan sertifikasi hak asasi manusia untuk usaha perikanan. Perusahaan tidak mempunyai paradigma yang sama untuk menerapkan dan melindungi hak asasi manusia pekerja dalam kegiatan usaha perikanan,” tuturnya.

Dia menambahkan, saat ini terjadi ancaman perubahan iklim. Oktober lalu, Panel Ahli IPCC meluncurkan hasil riset terbaru yang menyatakan bahwa akan terjadi dampak signifikan yang buruk jika tidak ada upaya untuk mengurangi laju kenaikan suhu tidak lebih dari 1,5o C.

Kenaikan suhu akan berdampak buruk terhadap ekosistem laut dan daratan. Walaupun laporan IPCC menyebutkan lautan di seluruh dunia telah menyerap 90 persen kenaikan suhu yang disebabkan oleh emisi karbon buatan manusia.

“Namun dampak serius dari perubahan iklim akan diterima oleh komunitas nelayan tradisional skala kecil,” ujar Henri.

Sebelumnya, Badan Pangan Dunia-FAO menerbitkan laporan dampak dari Perubahan Iklim terhadap perikanan tangkap dan budidaya.

Setidaknya terdapat empat temuan laporan FAO terhadap dampak yang terjadi terhadap perikanan nelayan tradisional. Pertama, berubahnya dsistribusi dan perliaku migrasi ikan; Kedua, terganggunya pola perikanan tradisional yang harus berubah mengikuti perubahan yang terjadi; Ketiga, komunitas nelayan di perairan lintang khatulistiwa akan mengalami penurunan hasl tangkapan sementara komunitas nelayan di perairan di utara dan selatan akan mengalami peningkatan.

“Dan, keempat, sejalan dengan perpindahan ikan ke perairan yang lebih sejuk, komunitas di bagian tropis akan mengalami kerugian dan komunitas di perairan utara akan mengalami ancaman dimana banyak kapal perikanan yang berpindah ke perairan tersebut,” bebernya.

Ancaman besar perubahan iklim juga terkait dengan bencana yang semakin intens terjadi di Indonesia maupun juga di tingkat global. Data menunjukkan dari keseluruhan bencana alam yang terjadi, 80% nya adalah bencana yang terkait dengan perubahan iklim yang berdampak sosial dan ekonomi yang besar.

Ditambah lagi, Indonesia sebagai bagian negara-negara di Asia Tenggara, tergolong negara rentan bencana iklim bersama dengan wilayah Afrika dan negara kepulauan berkembang.

Sementara, mangrove sebagai salah satu ekosistem penting untuk upaya adaptasi dan mitigasi perubhana iklim dapat menjadi solusi tetapi perlu menghindari upaya pengalihan tanggungjawab khusus negara maju.

Mangrove dapat mengikat dan meyimpan 3 hingga 4 kali karbon lebih besar daripada hutan hujan tropis. Indonesia hendaknya memperlakukan mangrove dengan mendorong kesadaran publik untuk insentif penjagaan mangrove.

Konversi mangrove terjadi salah satunya oleh pembangunan pesisir yang didorong dengan adanya reklamasi di pesisir yang tercatat mencapai 27 wilayah di Indonesia.

Departemen Penguatan Perempuan dan Pendidikan DPP KNTI, Nurhidayah menambahkan, laut haruslah untuk kemakmuran rakyat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa lautan merupakan prasyarat penting untuk kemakmuran rakyat. Laut menjadi penunjang aktivitas manusia dalam berkehidupan.

“Sebutlah, transportasi perdagangan untuk lintas daerah dan lintas Negara, Isu perbatasan wilayah antar negara, hingga mata pencaharian. Setiap hari, ribuan bahkan jutaan orang bertaruh dengan nyawa untuk menghidupi keluarga mereka. Apalagi dengan adanya perubahan iklim semakin membuat kondisi laut tidak mudah diprediksi,” jelasnya.

Bagi Nelayan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam merupakan instrumen penting dalam mewujudkan hak asasi manusia bagi nelayan dan pekerja perikanan.

Tidak hanya pemenuhan mata pencaharian, tetapi juga pemenuhan atas pendidikan, perlindungan dan pemberdayaan.

“Di dalamnya termasuk pendidikan bagi anak nelayan, pengakuan terhadap peran perempuan, kemampuan pengembangan ekonomi, perlindungan lingkungan untuk menghindari pencemaran dan eksploitasi yang mengancam ekosistem laut, penggalian pengetahuan dan budaya masyarakat terhadap laut. Nelayan harus terdidik, mandiri secara ekonomi dan terorganisir,” ujar Nurhidayah. (Jhon R)

Baca Juga  Negara Wajib Lindungi Perempuan Nelayan di Tengah Konflik Agraria

Share this post

PinIt
scroll to top