Pemerintah Harus Segera Melakukan Pemutakhiran Data Nelayan

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Pemerintah diminta segera melakukan pemutakhiran data nelayan. Sebab, di daerah, banyak kartu nelayantidak diberikan kepada nelayan.

Pemutakhiran data nelayan itu perlu segera dilakukan untuk memastikan kartu nelayan benar-benar diberikan kepada nelayan serta mendapat manfaatnya.

Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa menyampaikan, temuan bahwa kartu nelayan dimiliki yang bukan nelayan membuktikan distribusi dan pendataan nelayan selama ini tidak tepat.

“Temuan kami, ada ratusan masyarakat nelayan di Labuhan Pidang yang tidak mengerti mengurus untuk mendapat kartu nelayan. Masalah yang muncul ketika banyak kartu nelayan itu justeru diberikan ke mereka yang bukan berprofesi nelayan,” tutur Rusdianto Samawa, Minggu (25/11/2018).

Di lapangan, lanjut dia, Front Nelayan Indonesia (FNI) dan Tim Rusdianto Center menemukan ada pemegang kartu nelayan yang bukan nelayan. Sehingga, apabila ada bantuan dari pemerintah, maka yang dapat adalah orang yang memiliki Kartu Nelayan, padahal bukan nelayan.

“Di Labuhan Pidang Sumbawa ada ratusan orang yang bukan nelayan tapi pemegang kartu nelayan. Ditambah lagi, banyaknya masyarakat Nelayan tidak memiliki Kartu Nelayan,” ujarnya.

Problem ini terjadi mulai dari Dusun Penobo, Sili, Maci hingga Labuhan Pidang. Saat ini, lanjut dia, pihaknya masih menginventarisir masalah dan tahap pengumpulan KTP masyarakat Nelayan.

Sebenarnya, menurut Rusdianto, prosedur yang ditempuh untuk mendapatkan kartu nelayan cukup mudah, yakni melalui pendaftaran di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota (sesuai domisili KTP) dan verifikasi oleh Desa terkait kesesuaian pekerjaan dan kependudukan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/Permen-KP/2016). Dari ketidakterurusan Kartu Nelayan Labuhan Pidang itu, berdampak pada ketidaktersediaan asuransi.

Sebagai pelaku ekonomi pesisir, menurut Rusdianto, ibu-ibu perlu mendapatkan kartu itu, sebab mereka selalu berupaya semaksimal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian keluarga nelayan. Seperti yang disampaikan seorang ibu bernama Khadijah (umur 57 tahun).

Dijelaskan dia, emak-emak nelayan sebagai pelaku ekonomi pesisir tidak mengerti maupun program asuransi bertujuan untuk membantu keluarga nelayan agar dapat hidup lebih layak dan terbantu sementara penghasilan terus anjlok.

Rusdianto melanjutkan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus berusaha maksimal untuk memberikan kartu nelayan bagi seluruh nelayan di Labuhan Pidang. Kartu Nelayan sudah jelas dapat memberikan kemudahan dan jaminan perlindungan sosial bagi warga yang kehidupannya bergantung dengan hasil laut.

“Kartu Nelayan di seluruh pesisir Sumbawa perlu pemutakhiran data sehingga program pemerintah pusat tersebut dapat disambut antusias oleh para nelayan dan mendapat keberkahan yang mesti dinikmati,” tutur Rusdianto.

Menurut dia, bagi ratusan masyarakat Nelayan Labuhan Pidang bahwa Kartu Nelayan memiliki banyak manfaat. Selain sebagai identitas, kartu ini bisa digunakan untuk keperluan seperti syarat untuk bergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE), mengajukan bantuan, kemudahan membeli bahan bakar minyak, hingga asuransi jiwa.

Nelayan Labuhan Pidang sendiri didominasi nelayan tangkap, yang memang mencari ikan di laut. Sedangkan nelayan budidaya perikanan masih sedikit. Artinya, mereka termasuk pekerja yang berisiko tinggi sehingga sudah seharusnya mendapat perlindungan melalui asuransi juga dapat membantu mengurangi beban resiko kecelakaan diri, serta santunan atas musibah kematian para nelayan.

Padahal proses stratifikasi pemberian Kartu Nelayan sudah ada pendefinisian tentang nelayan, namun belum spesifik pada perbedaan tingkat nelayan itu sendiri, antara lain nelayan juragan, nelayan kecil, nelayan buruh (ABK), nelayan tradisional, nelayan perempuan dan lain-lain.

“Pendefinisian menjadi penting agar program yang dijalankan tepat sasaran. Hal ini penting agar bantuan tidak salah sasaran,” ujarnya.

Agar Program Kartu Nelayan tepat sasaran, maka perlu ada penggalian data melalui serangkaian penelitian khusus yang melihat tentang kehidupan nelayan perempuan dan penggalian kebutuhan nelayan juga sangat diperlukan.

Hal itu sebagai upaya memberikan dukungan kepada para nelayan, terutama emak-emak masyarakat pesisir, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka agar mandiri secara ekonomi.

Untuk mengentaskan kemiskinan, lanjutnya, masyarakat pesisir perlu menggalakkan Gerakan Pemberdayaan Emak-Emak. Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus melakukan terobosan program pemberdayaan masyarakat Emak-Emak itu.

“Tentu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan sosial sesuai karakteristik masyarakat pesisir (nelayan) dan cakupan pemberdayaan, maka pemberdayaan nelayan patut dilakukan secara komprehensif,” ucapnya.

Dia mengatakan, menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (2002), pembangunan yang komprehensif, memiliki ciri-ciri, pertama,berbasis lokal (melibatkan sumberdaya lokal sehingga return to local resource dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Sumberdaya lokal yang patut digunakan adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

Dua, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan yakni menitikberatkan kesejahteraan masyarakat dan bukannya peningkatan produksi.

Tiga, berbasis kemitraan. Kemitraan yang mutualistis antara orang lokal atau orang miskin dengan orang yang lebih mampu, untuk membuka akses terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik atau profesional, serta pergaulan bisnis yang lebih luas.

Empat, secara holistik atau multi aspek. Pembangunan mencapai semua aspek, setiap sumberdaya lokal patut diketahui dan didayagunakan.

“Dan kelima, berkelanjutan. Keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri, mencakup aspek ekonomi dan sosial,” ujar Rusdianto. (Jhon R)

Baca Juga  Calon Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi dan Ma’ruf Amin Daftar ke KPU RI

Share this post

PinIt
scroll to top