Jelang Pilpres Hoax Melanda, Hentikan Pecah Belah Nelayan

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Nelayan di seluruh Indonesia diminta bersatu melawan hoax dan penyebaran informasi bohong yang cenderung memecahbelah.

Dalam proses kontestasi politik menuju Pilpres 2019 ini, komunikasi politik elit cenderung membuat suasana hubungan sosial masyarakat tidak kondusif.

Ketua Maritim dan Nelayan Projo Siswaryudi Heru mengatakan, penyebaran informasi yang tidak benar dan juga politik adudomba cenderung dimassifikasi di kalangan nelayan.

“Hoax harus disetop. Nelayan harus bersatu padu melawan politik pecahbelah dan sikap-sikap politik yang tidak konstruktif bagi nelayan itu sendiri,” tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Kampanye-kampanye politik yang digelar di basis-basis nelayan, lanjut Siswaryudi Heru, hendaknya dilakukan dengan penjelasan yang faktual dan rasional. Menghindari perdebatan yang tidak substansial serta tidak perlu menjelek-jelekkan pasangan lawan.

“Penyajian fakta dan kebenaran itu harus dilakukan. Data-data yang riil tentang nelayan dan kerja-kerja nyata, serta kebutuhan maupun persoalan yang harus dihadapi nelayan sehari-hari, itu saja yang mestinya didialogkan. Jangan malah memelintir informasi lalu menjadikannya alat memecahbelah nelayan,” tuturnya.

Saat ini, lanjut dia, sektor nelayan pun tidak luput dari hantaman informasi hoax. Bahkan, Nelayan hendak diorganisir dengan berbagai cara.

Siswaryudi Heru mengingatkan, hendaknya setiap pihak berpolitik secara beradab, dengan juga menyampaikan dengan cara-cara beradab.

Jika dibenturkan dengan hal-hal yang tidak benar, nelayan terhasut, maka terlalu mahal harga perpecahan yang akan dialami nelayan hanya untuk kepentingan segelintir orang.

Oleh karena itu, lanjut dia, nelayan pun harus cerdas dan jeli melihat dan mendengar para politisi, agar tidak terjebak pada penyebaran informasi hoax yang merugikan nelayan itu sendiri.

Kalau perlu, lanjut dia, nelayan itu sendiri perlu bergerak mengusir para penyebar hoax yang merusak komunikasi dan tatanan kehidupan nelayan sehari-hari.

“Nelayan sendiri nanti yang akan melawan penyebar hoax,” katanya.

Siswaryudi Heru juga mengingatkan, persoalan hoax sangat dekat dengan urusan pidana dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Karena itu, semua pihak harus waspada, dan mesti memilah-milah serta melakukan cross check atas kebenaran informasi yang tersebar di antara nelayan.

“Jangan main hakim sendiri. Hoax pasti akan dikenakan sanksi pidana jika memang terbukti,” ujarnya.

Dia juga meminta penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak terkait untuk bertindak menghentikan ulah segelintir orang yang mengobok-obok nelayan lewat penyebaran info hoax yang memecahbelah.

Siswaryudi berharap, pemilu terlaksana dengan aman dan damai tanpa perpecahan di kalangan nelayan. Dengan tetap mengedepankan kesadaran dan rasa persaudaraan serta kekeluargaan.

Persoalan-persoalan yang terjadi di kalangan nelayan, lanjutnya, bisa diatasi lewat jalur-jalur hukum, pendekatan humanis dan juga saling terbuka sebagai sesama saudara.

“Jika memang ada kinerja atau program yang perlu dievaluasi yang dialamatkan kepada para nelayan, maka ada jalur yang sudah ditentukan untuk menyelesaikannya. Pakailah perangkat-perangkat resmi itu untuk mewujudkan program pro nelayan,” ujarnya. (Jhon R)

Baca Juga  Komisioner Komjak Pultoni Diminta Mundur Karena Rangkap Jabatan

Share this post

PinIt
scroll to top