Menetapkan Tersangka Sebelum Diperiksa, Dirjen Pajak Pun Dipraperadilankan

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Penyidik Pajak dipraperadilankan, lantaran menetapkan tersangka sebelum diperiksa.

Advokat Mangaranap Sirait mendampingi kliennya Puji Rahayu mengikuti persidangan perdana gugatan praperadilan yang dilakukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin 26 November 2018.

Puji Rahayu ditersangkakan atas suatu urusan pajak yang tidak diketahuinya. Dia pun belum pernah diperiksa, namun penyidik pajak telah menetapkannya sebagai tersangka.

“Pemohon telah ditetapkan menjadi tersangka, padahal suratnya baru memberitahukan dimulainya penyidikan,” ungkap Mangaranap Sirait, Rabu (28/11/2018).

Menurut dia, dalam kasus ini penyidik pajak tidak faham mekanisme dan prosedur pengusutan persoalan pajak.

Sebab, aturan hukum formil pajak sangat berbeda dengan tindak pidana lainnya. “Jadi, tidak boleh mentersangkakan dahulu lalu kemudian menyidik,” ujarnya.

Ketentuan itu pun secara tegas tertera pada Pasal 1 ayat (34) UUKUP, yang menyatakan Penyidikan dilakukan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tidak pidana perpajakan serta menemukan tersangkanya.

“Jadi, ada dugaan pelanggaran dalam penetapan tersangka terhadap Puji Rahayu,” ujarnya.

Sebagai anggota masyarakat yang awam hukum, Puji Rahayu telah menjadi korban kejahatan pajak. Oleh karena itu, dia berharap diberikan keadilan oleh hakim yang memeriksa perkara itu.

“Penetapan tersangkanya tidak sesuai prosedur, karena juga sudah melakukan pembetulan,” ujar Sirait.

Pembetulan dalam urusan pajak yang dilakukan Puji Rahayu itu, lanjutnya, diperbolehkan oleh UU KUP. Wajib Pajak diperbolehkan melakukan pembetulan terhadap kesalahan yang terjadi.

Dia menjelaskan, materi gugatan praperadilan yang diajukan yakni tentang permohonan untuk memeriksa tindakan adanya kesalahan prosedur atau hukum fomilnya dalam menetapkan tersangka.

“Karena ada kesalahan hukum formil, maka penetapan tersangkanya harus dibatalkan karena tidak sesuai KUHAP dan UUKUP,” ujar Mangaranap Sirait.

Dia pun berharap, penyidik pajak dan juga majelis hakim praperadilan bisa membaca dan memahami Pasal 39A huruf a junto Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.

Sidang perdana Praperadilan Nomor 158/Pid.Pra/2018 dengan pemohon Puji Rahayu yang mempraperadilankan Dirjen Pajak sudah mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 26 November 2018.

Sayangs sekali, pada sidang perdana itu, Kuasa Hukum Termohon Dirjen Pajak tidak hadir sehingga sidang ditunda Senin 3 Desember 2018. (Jhon R)

Baca Juga  Inilah Kronologis Penganiayaan Sipir kepada Napi Hingga Buta di Lapas Bukit Semut-Bangka

Share this post

PinIt
scroll to top