Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan Tak Tercapai, Keputusan Yang Adil Pun Semakin Sulit Diwujudkan

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Para pencari keadilan yang melalui proses peradilan sering tak dihargai. Terutama jika persidangan itu sudah berurusan dengan kasus yang melibatkan pemerintah, negara, aparat penegak hukum dan juga pengusaha yang memiliki uang banyak.

Alih-alih akan memperoleh keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, sering kali perkara ditangani berlarut-larut. Atau malah melenceng. Disebabkan dugaan unsur kesengajaan pihak-pihak yang berperkara tidak serius dan tidak siap mengikuti persidangan, dengan beragam alasan.

Di persidangan kedua atas gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) terkait Pencemaran Air Danau Toba, unsur pemerintah mangkir.

Dalam kasus yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak di Kawasan Danau Toba (KDT) itu, pihak-pihak yang digugat seperti sengaja mengulur dan bahkan berkelit menyelesaikan persoalan lewat pengadilan.

Pada Selasa 27 November 2018, Ruang Seno Adjie, yang berada di Lantai 3, Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masih sepi.

Jadwal persidangan terkait gugatan OLH yang diajukan Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Gubernur Sumatera Utara, Bupati Kabupaten Simalungun, Bupati Kabupaten Samosir dan Bupati Kabupaten Toba Samosir adalah pukul sepuluh pagi.

Pintu ruangan sudah terbuka, namun belum satu orang pun para pihak yang ada di tempat. Majelis Hakim masih di ruangannya. Para penggugat yakni OLH yakni YPDT, sudah tiba di Pengadilan.

Kuasa Hukum Penggugat—mewakili Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT)—yakni Deka Saputra Saragih, Try Sarmedi Saragih dan Hermanto Siahaan, sudah berada di Pengadilan sejak jam sepuluh pagi.

“Ini jadwal persidangan kedua. Sidang pertama, sudah digelar, dan diminta dijadwalkan sebulan berikutnya. Nah, hari ini adalah jadwal sidang itu. Kami sudah jauh-jauh hari mendapat surat pemanggilan sidang kedua ini,” tutur Try Sarmedi Saragih, salah seorang anggota Kuasa Hukum YPDT.

Sembari memberi waktu, jam berputar terus. Sebulan sudah jadwal yang ditunggu-tunggu ini harus dilakukan. Hingga pukul dua siang, belum ada tanda-tanda akan dimulainya persidangan.

Bagian informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyampaikan, dari jam sepuluh pagi masih menunggu pihak-pihak tergugat.

Sekretaris Eksekutif Yayasan Pencinta Danau Toba Jhohannes Marbun alias Joe mengatakan, jadwal persidangan kali ini merupakan Pemanggilan Sidang untuk kedua kalinya.

Pada pemanggilan pertama, satu bulan lalu, utusan pihak-pihak tergugat hanya dihadiri oleh Kuasa dari Menteri KLHK.

Waktu itu, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda 1 bulan, persidangan akan dilanjutkan 27 November 2018.

“Lagi-lagi, para tergugat tidak hadir pada sidang kedua. Padahal, menurut Hakim, pemanggilan telah dilakukan secara resmi untuk yang kedua kali. Lagi pula, bulan lalu, di persidangan pertama sudah diingatkan, bahwa sidang kedua adalah 27 November 2018,” tutur Joe.

Akhirnya, sidang yang seharusnya dimulai pukul 10.00 WIB, namun dikarenakan masih menunggu para Tergugat, maka sidang dimulai pukul 14.50 WIB. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Diah Siti Basariah, Sunarso, Duta Baskara, dan Panitera Pengganti adalah Mardiana, dibuka. Majelis Hakim menanyakan kehadiran pihak-pihak, tidak hadir. Proses sidang kedua ini hanya berlangsung 5 menit. Sidang ditutup pukul 14.55 WIB.

Majelis Hakim kembali menjadwalkan sidang berikutnya pada tahun depan, yakni di tahun 2019. Majelis Hakim menjadwalkan sidang ketiga untuk satu bulan ke depan, yang jatuh pada tanggal 8 Januari 2019.

Joe Marbun mengatakan, pemerintah harus menegur keras para bawahannya, terutama utusan-utusan yang diperintahkan dan dipersiapkan mengikuti persidangan seperti itu, agar bekerja profesional dan tepat waktu.

“Kami menduga, mangkir seperti ini adalah unsur kesengajaan. Itu mereka sudah tahu jadwal kok. Kok masih saja tidak profesional. Mereka pakai uang negara loh. Bagaimana mungkin mereka akan bisa memberikan pelayanan prima dan adil bagi masyarakat, jika untuk pekerjaan seperti ini pun tidak becus,” tutur Joe.

Melihat komposisi para tergugat, yakni Tergugat I adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Tergugat II adalah Gubernur Sumatera Utara, Tergugat III adalah Bupati Kabupaten Simalungun, Tergugat IV adalah Bupati Kabupaten Samosir dan Tergugat V adalah Bupati Kabupaten Toba Samosir, maka seharusnya mereka hadir.

Selain sudah dijadwalkan sebulan sebelumnya, pihak pengadilan pun mengaku telah mengirimkan surat pemanggilan persidangan kedua, kepada masing-masing tergugat.

“Kalau KLHK kan kantornya di Jakarta, selebihnya di Medan, Pematang Raya-Simalungun, Balige, dan Pangururan, Samosir. Mereka unsur pemerintah semua. Apakah ada alasan tidak punya ongkos ke Jakarta? Atau lupa? Atau tak ada panggilan? Atau sengaja? Satu pun kok tak ada yang hadir. Tak ada pula alasan ketidakhadiran mereka. Ini benar-benar tidak profesional,” tutur Joe.

Seharusnya, jangka waktu satu bulan sudah cukup untuk mempersiapkan kehadiran. “Apalagi pada sidang sebelumnya juga kan telah dilakukan pemanggilan dan diinformasikan,” tambahnya.

Try Sarmedi Saragih, selaku anggota Tim Litigasi YPDT menuturkan, ketidakhadiran para Tergugat menunjukkan ketidakpedulian pihak pemerintah terhadap kondisi Danau Toba yang kian memprihatinkan.

Pemerintah seharusnya hadir sebagai pihak yang juga bertanggungjawab untuk menyelamatkan Danau Toba dari kerusakan lingkungan hidup yang semakin massif.

Para Tergugat sudah dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ini adalah panggilan kedua, namun tidak satu pun dari mereka hadir di persidangan.

Sidang ditunda selama satu bulan ke depan hingga tanggal 8 Januari 2019 untuk memanggil kembali Para Tergugat, karena posisi Tergugat II sampai V berada di wilayah Sumatera Utara.

“Panggilan resmi ketiga kalinya terhadap para Tergugat seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah sebagai Tergugat, agar hadir di persidangan dalam menunjukkan tanggungjawab yang diamanatkan konstitusi untuk melindungi lingkungan hidup,” ujar Try Saragih.

Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Maruap Siahaan mengatakan, sikap pemerintah yang tidak hadir dalam persidangan sangat disesalkan.

“Sejak awal persidangan pemerintah kerap mangkir dan bahkan Kementerian LHK melepaskan haknya dalam persidangan yang lalu,” ujar Maruap Siahaan. Ke depan, dia berharap pemerintah bertindak nyata.

Untuk diketahui, pada sidang sebelumnya, Selasa (30/10/2018), para tergugat yakni Pemerintah Daerah Sumatera Utara seperti Gubernur Sumatera Utara, Bupati Simalungun, Bupati Samosir, dan Bupati Kabupaten Toba Samosir juga mangkir dan hanya dihadiri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Sidang Nomor 550Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst ini adalah sidang gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) yang diajukan Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (selaku Tergugat I), Gubernur Sumatera Utara (selaku Tergugat II), Bupati Simalungun (selaku Tergugat III), Bupati Samosir (selaku Tergugat IV), serta Bupati Kabupaten Toba Samosir (selaku Tergugat V).

Para pihak digugat terkait pencemaran lingkungan yang terjadi pada Air Danau Toba dan pemerintah melakukan pembiaran terhadap kejadian tersebut.

Sebelumnya, hasil audit Bank Dunia yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di hadapan para awak media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Senin (19/11/2018) menyebutkan, kerusakan Danau Toba sudah terlampau parah, salah satu sumber pencemarannya disebutkan melalui aktivitas Keramba Jaring Apung (KJA). (Jhon R)

Baca Juga  Gerak Lawan Gagas Alternatif Dunia Tanpa Bank Dunia

Share this post

PinIt
scroll to top