Petani Sawit Belum Diberdayakan, Presiden Diminta Konsisten Wujudkan Moratorium

Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Sekitar seratusan petani kelapa sawit yang berhimpun dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berkumpul di Jakarta.

Para utusan petani kelapa sawit yang berasal dari 5 provinsi dan 14 kabupaten dari seluruh Indonesia itu, menggelar Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia. Rembug ini menekankan permbahasan pada Bergotongroyong untuk Moratorium Sawit, ‘Apa yang Perlu Dibenahi dan Dilakukan dari Sawit Indonesia untuk Petani?’.

Para petani sawit mengambil tempat berkumpulnya dan melakukan pembahasan persoalan-persoalan yang mereka hadapi itu di Redtop Hotel & Convention, yang terletak di Jalan Pecenongan Raya, Nomor 72, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/11/2018).

Selain para petani sawit dari SPKS, sejumlah organisasi kemasyarakatan dan juga unsur pemerintah diundang untuk membahas lebih detail kebijakan yang sudah diteken Presiden Joko Widodo, yakni Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuentus Darto menyampaikan, Inpres itu disambut baik oleh para petani kelapa sawit di Tanah Air. Hanya saja, kini dalam proses implementasinya harus diatur dengan penataan yang lebih memberdayakan petani kelapa sawit itu sendiri.

“Presiden mesti segera memutuskan nasib 3 juta orang yang menjual sawit ke tengkulak, dan menindak tegas pelaku deforestasi,” tutur Mansuentus Darto.

Rembug Petani Kelapa Sawit ini dihadiri Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Dono Boestami dan Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho.

Beberapa undangan lainnya yakni, Wakil Bupati Musi Banyu Asin, Pimpinan Organisasi Petani Aspekpir dan Apkasindo, sejumlah pimpinan organisasi masyarakat sipil.

Rembug dimulai dengan pemukulan gong oleh Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho, dengan didampingi Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Dono Boestami dan Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuentus Darto.

Tadinya, para petani sawit berharap, kegiatan itu akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Namun, pihak istana mempercayakan Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho untuk hadir dan memberikan pemaparan sebagai pembicara kunci.

Dalam pemaparannya, Yanuar Nugroho menyampaikan, upaya membenahi tata kelola sumber daya alam, termasuk perkebunan dilakukan dengan beberapa kebijakan di bidang pertanahan, yakni kebijakan reforma agraria, kebijakan penyelesaian tanah dan kawasan hutan dan juga kebijakan restorasi gambut. “Itu yang menjadi arahan Presiden,” ujarnya.

Terkait Inpres Nomor 8 Tahun 2018 yang diterbitkan pada 20 September 2018, Yanuar menuturkan, Inpres itu menekankan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Ipres Nomor 8 Tahun 2018 tersebut, maka perlu dilakukan, pertama, peninjauan kembali atau review atau evaluasi terhadap perizinan yang sudah ada.

Kedua, dilakukan penguatan hilirisasi. Artinya, ada penguatan infrastruktur dan sumber daya yang memperkuat industri turunan dari kelapa sawit, dan ketiga, dilakukannya peremajaan tanaman.

Inpres Nomor 8 Tahun 2018 itu lahir dalam rangka meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk itu, lanjut Yanuar, untuk peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, Presiden meminta para Menteri dan Kepala Daerah, mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota agar melakukan koordinasi penundaan dan evaluasi perizinan.

“Presiden juga meminta dilakukan penundaan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit,” ujarnya.

Kemudian, menyusun dan melakukan verifikasi data dan pendaftaran Surat Tand Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Secara Nasional. Menyusun dan melakukan virifikasi data Hak Guna Usaha (HGU) yang mencakup nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan dan peruntukan.

Membina dan pengawasan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan penundaan dan evaluasi perizinan.

Menunda permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan kelapa sawit. Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru.

“Melapor ke Presiden secara berkala, setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan,” ujarnya.

Dalam lanjutan pemaparannya, Yanuar juga menyampaikan, Presiden menginstruksikan dilakukannya kerja sama multi pihak untuk secara bersama berhenti melakukan deforestasi.

Kemudian, mengoptimalkan kerjasama dengan petani swadaya melalui peningkatan produktivitas petani dan pembelian langsung ke petani.

Melakukan penanganan rendahanya harga jual dengan menghilangkan biaya ekonomi tinggi di lapangan dan menjadikan petani swadaya menjadi salah satu sumber pasokan program pemerintah seperti B20 dan upaya peningkatan konsumsi dalam negeri lainnya.

Membantu petani kelapa sawit swadaya untuk pemetaan, revitalisasi kelembagaan, dan legalisasi lahan.  Dengan upaya ini, petani akan memperoleh ISPO dan sawit rakyat indonesia ada kepastian legalitas untuk menjadi bagian sustainable palm oil.

Kejelasan dan kepastian data, kelembagaan dan legalitas akan memudahkan petani mengakses pendanaan baik dari lembaga keuangan dan BPDPKS.

Kementerian/Lembaga terkait agar dapat membantu petani swadaya dalam mengambil bagian dari revitalisasi perkebunan kelapa sawit. Sebagai ilustrasi, kata dia, BPDPKS membantu pendanaan dan KemenATR membantu penyertifikatan–sebagai bagian dari program reformasi agrarian-dan KLHK untuk penyelesaian tumpang tindih lahan petani swadaya dengan kawasan hutan.

“Para pihak memberikan dukungan untuk berkolaborasi bersama petani swadaya Indonesia dengan prinsip kemitraan yang adil dan berkelanjutan serta menyejahterakan petani,” tuturnya.

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuentus Darto menyampaikan, salah satu tujuan rembug nasional ini adalah mencoba memobilisasi serta menggerakkan semua para pelaku usaha perkebunan di Tanah Air, khususnya di sektor sawit untuk mendukung dan mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

“Inpres ini akan memberikan dampak luas bagi kehidupan petani kelapa sawit. Terlebih, bila semua pelaku usaha terutama penerima izin usaha perkebunan mau dan serius melaksanakannya,” kata Darto.

Selain itu, tujuan lain forum ini untuk mengangkat problem-problem utama dalam tata kelola sawit Indonesia, khususnya di tingkat petani dan kebijakan tentang perkelapasawitan.

“Forum ini juga bakal merumuskan dan merencanakan program perjuangan petani dan organsisasi-organisasi petani kelapa sawit untuk membangun tata kelola petani sawit Indonesia yang dapat memberikan kesejahteraan dan bisa berkontribusi untuk pembangunan sawit berkelanjutan,” ujarnya.

Ia pun berharap forum rembug ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah nasional, kabupaten, dan pelaku pasar sawit, juga institusi keuangan untuk merumuskan keputusan-keputusan rembug nasional petani kelapa sawit.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) melihat kebijakan presiden tersebut sebagai salah satu entry point positif yang dapat memberikan keuntungan riil untuk petani, karena memberi peluang agar petani swadaya mandiri memperoleh pemberdayaan dan mencegah over suppy yang saat ini sedang terjadi. Jika over supply terus terjadi, tandan buah segar (TBS) akan dihargai murah dan bahkan tidak akan tertampung lagi oleh perusahaan-perusahaan.

“Kalau itu terus terjadi, artinya income petani menjadi 0%. Jadi manfaat moratorium ini sangat positif dan memberi banyak manfaat bagi kami para petani sawit swadaya,” jelas Mansuetus Darto.

Beberapa poin penting dari Inpres Moratorium sawit tersebut yang relevan bagi petani kelapa sawit di antaranya adalah pemetaan petani sawit dalam kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), revitalisasi kelembagaan, pelaksanaan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), alokasi 20% dari kawasan hutan dan Hak Guna Usaha (HGU) serta meningkatkan produktivitas petani.

Saat ini, petani swadaya kesulitan mengurus legalitas karena selain biayanya mahal juga belum ada pendekatan yang memudahkan petani untuk lebih cepat.

Jika pendataan dan pemetaan dilakukan dengan baik, itu akan mempermudah penerbitan legalitas seperti Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) ataupun Sertifikat Hak Milik hingga mempermudah petani memperoleh ISPO.

Selain itu, moratorium juga dapat membantu meningkatkan produktivitas petani swadaya. Realita yang terjadi di lapangan menunjukkan, produktivitas kebun petani kurang produktif dan hanya mampu memproduksi Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 12 ton per hektar per tahun. Idealnya, jumlah produksi mencapai 36 ton per hektar per tahun.

Petani sawit mandiri berkontribusi besar dalam produksi minyak sawit nasional. Karena itu, jangan dikira produksi CPO nasional hanya oleh Industri saja tetapi juga para petani memiliki andil besar.

Kurang lebih 30% dari total 43% perkebunan rakyat digarap oleh petani swadaya, dengan Produksi CPO nasional yang diperoleh dari petani mencapai sekitar 15.000.000 ton per tahun. Sehingga sangat disayangkan jika tidak ada pemberdayaan bagi petani sawit swadaya.

SPKS mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk serius merumuskan kebijakan-kebijakan yang memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk para petani serta berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi. Karena deforestasi justru bertentangan dengan komitmen moratorium sawit yang disampaikan Presiden Jokowi.

“Merujuk pada kebijakan moratorium Presiden Jokowi itu, marilah semua pihak bekerjasama untuk berkomitmen melaksanakannya. Kami para petani juga meminta Presiden untuk bersikap tegas kepada pelaku deforestasi karena akan mengganggu arah bisnis sawit ke arah sawit yang berkelanjutan dan merugikan petani yang sudah berpraktek secara lestari,” ujar Mansuentus Darto.

Selain itu, Presiden mesti segera memutuskan nasib 3 juta petani yang menghidupi 17 juta penduduk Indonesia itu untuk segera bermitra dengan pabrik-pabrik sawit skala besar dan pabrik yang tidak memiliki kebun.

Dengan cara itu, petani swadaya bisa lebih baik nasibnya. Penurunan harga sawit yang terjadi saat ini, hingga mencapai Rp500 per kilogram, disebabkan oleh beberapa hal, termasuk adanya pungutan sebesar 50 dolar amerika CPO untuk program B20, over produksi, demandberjalan di tempat, penurunan harga komoditas nabati lainnya, tata kelola pembelian TBS petani yang tanpa pengawasan bagi pembeli pihak ketiga, dan moratorium hutan dan perbaikan tata kelola lahan selama 10 tahun terakhir yang tidak dijalankan secara serius.

Untuk itu, acara rembug nasional petani kelapa sawit Indonesia meminta semua pihak untuk bergotong-royong merumuskan suatu kebijakan yang berpihak dan berkolaborasi perbaikan tata kelola dan pemberdayaan petani sehingga bermanfaat besar bagi para petani sawit kita.

“Presiden harus hadir mengatasi problem-problem mendasar petani kelapa sawit Indonesia, karena sudah lama dibiarkan,” kata Darto.

SPKS adalah organisasi petani kelapa sawit skala kecil yang berkomitmen untuk memperkuat skala keberlanjutan, kesejahteraan dan kemandirian petani melalui pembangunan kapasitas, kelembagaan ekonomi dan fasilitasi akses petani.

Saat ini, anggota SPKS sebanyak 52.000 anggota dan calon anggota sebanyak 50.000 petani kelapa sawit skala kecil. Anggota SPKS rata-rata memiliki luas lahan kurang dari 7 hektar.

SPKS didirikan pada 9 Juni 2006 dan dideklarasikan pada 2012. Organisasi ini bersama anggotanya yakni petani sawit memperkuat skala keberlanjutan, kesejahteraan dan kemandirian petani melalui pembangunan kapasitas, kelembagaan ekonomi dan fasilitasi akses petani dalam berbagai sektor keuangan, kebijakan yang berpihak, dan akses pemasaran dan keberlanjutan. Saat ini, SPKS sudah berada di lima Provinsi dan bekerja di 14 kabupaten di Indonesia. (Jhon R)

Baca Juga  Rupiah Anjlok, Peran Bank Indonesia Dipertanyakan

Share this post

PinIt
scroll to top