Gito Pardede : Sumatera Utara Darurat Korupsi

ilustrasi, korupsi (Foto: google.com)

Medan, Demokrasi Rakyat – Koordinator Wilayah I PP GMKI Sumut – NAD, Gito Pardede mengatakan bahwa Provinsi Sumatera Utara saat dalam kondisi Darurat Korupsi.

Dia mengatakan bahwa sebelumnya sebanyak 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatra Utara menjadi tersangka korupsi oleh pada bulan maret yang diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatra Utara, Gatot Pujo Nugroho.

“Sampai pada kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah yang tergolong cukup memalukan. Tak kurang satu dekade ini 10 dari kepala daerah disumatera utara terjerat tindak pidana KKN hingga saat ini. Ini raport buruk bagi kita,  Apalagi yang paling segar diingatan kita,  Kasus korupsi yang dilakukan oleh suami dan istri yang tak lain adalah aktor publik Pakpak Bharat santer menjadi perhatian publik. Sebab kasus ini menyeret Kepala daerah di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu Rominggo Yolando Berutu” kata dia melalui siaran pers yang diterima demokrasirakyat.com di Jakarta pada hari Minggu (9/12)

Selain itu dia mengatakan, Sebelumnya Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, 18 November 2018 lalu. Remigo diduga menerima uang suap Rp 550 juta terkait proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat. Uang ratusan juta hasil korupsi tersebut diduga digunakan Remigo untuk keperluan pribadi.

Bahkan, Lanjut dia, Uang suap itu juga diduga digunakan oleh Remigo untuk mengamankan kasus yang melibatkan istrinya terseret kasus korupsi pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Kabupaten Pakpak Bharat pada 2014, namun berdasarkan keputusan Tipikor kasus itu diberhentikan karena Made sudah mengembalikan uang sejumlah 143 Juta kepada inspektorat melalui KPK.

“Kasus ini bahkan sampai menyeret keterlibatan poldasu dalam penanganannya, meskipun Humas Poldasu juga sudah mengklarifikasi keterlibatan polisi didalam kasus tersebut,  kita berharap kasus ini jangan berlarut-larut , Kita menyayangkan penegakan hukum terhadap koruptor di Sumatera Utara tidak objektif . Apabila memang ada keterlibatan polisi dalam kasus tersebut,  KPK harus usut dengan tuntas” ujar Gito.

Baca Juga  Harga Karet Petani di Palas Rp 7.500/Kg

Gito juga mengatakan KPK harus objektif persoalan penindakan dan penyidikan kasus korupsi. Seharusnya KPK sebagai Lembaga independen harus punya sikap transparan terkait penetapan status tersangka terhadap koruptor.

“KPK tidak boleh tebang pilih, KPK juga tidak boleh diintervensi oleh siapapun, hasil penyidikan KPK harus ditangani oleh penegak hukum, ya jangan diberhentikan kasus kalau hanya mengembalikan uang yang dikorupsi, apalagi sama kasusnya dengan beberapa diantara 38 orang anggota DPRD dan eks anggota DPRD Sumut yang dibebaskan hanya persoalan memulangkan uang. ini akan menjadi budaya bagi koruptor-koruptor lainnya” tegas Gito.

Meski begitu, Gito meminta semua elemen masyarakat termasuk pemuda di Sumatera Utara harus tetap berkomitmen menjaga Sumut supaya terbebas dari korupsi.

“Dihari anti korupsi ini Gito menekankan pengusutan tuntas diseluruh kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Utara yang belum selesai dan masih dalam persidangan, GMKI Sumatera Utara siap mengawal penegakan kasus korupsi di Sumut dan kami berharap KPK sebagai institusi khusus penanganan korupsi harus netral dan kokoh dalam menangani nama-nama yang terindikasi menikmati hasil korupsi, dan sampai sekarang semua harus melawan tindakan korupsi, jangan sampai Sumut terus menjadi sorotan publik sebagai daerah korup, dan penegakan hukum harus menjadi panglima dalam menegakkan keadilan” tutup nya.(Ariyadi)

Share this post

PinIt
scroll to top