GMKI Palangka Raya Minta Gubernur Kalimantan Tengah Untuk Pro Rakyat

Ketua Cabang GMKI Palangka Raya Novia Adventy Juran (Fptp : Demokrasirakyat.com)

Palangka Raya, Demokrasi Rakyat – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Palangka Raya menilai posisi kepala daerah  bukan hanya melindungi investor. Tetapi juga harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia, segenap rakyat dan seluruh elemen didalam nya.

“Stetment Gubernur Kalimantan Tengah adalah sebuah kesesatan berpikir dan bertindak yang menunjukan keberpihakan Pemerintah pada perusahaan sawit yang dalam prakteknya telah banyak menghancurkan hutan dan merampas tanah rakyat Kalimantan Tengah itu sendiri,” kata Ketua GMKI Cabang Palangka Raya, Novia Adventy Juran melalui siaran pers yang diterima demokrasirakyat.com di Jakarta pada hari Minggu (9/12).

Menurut dia, Gubernur Kalimantan Tengah harus berlaku dan bertindak adil mengakomodir kepentingan semua pihak dengan bijaksana dan arif.

“Gubernur Kalimantan Tengah harus mematuhi Inpres Moratorium perkebunan sawit yang dikeluarkan September lalu. Yang memerintahkan Kepala Daerah harus melakukan evaluasi terhadap perkebunan-perkebunan Kelapa Sawit yang ada di masing-masing daerah,” kata dia..

Dia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk  memantau Kalimantan Tengah terkait segala perizinan perkebunan yang ada. Hal ini mendorong ransparan dan berkeadilan.

“Kehadiran dan keterlibatan Komnas HAM juga dibutuhkan dalam rangka memantau segala bentuk Pelanggaran HAM yang terjadi akibat konflik agraria yang terjadi di Kalimantan Tengah, kami berharap jangan sampai rakyat menjadi korban akibat dari ambisi Gubernur Kalimantan Tengah yang “ngotot” akan membela Investor,” tambah dia.

Dia juge mengatakan Harus disadari bahwa LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, Ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik.

Baca Juga  Desak Tangkap Pelaku Pembunuhan, Jaringan Wartawan Minta Polri Usut Tuntas Kematian Dufi

“Di samping itu, ormas dan LSM juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Mereka menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial,” kata dia.

Dia juga mendorong agar Gubernur harus berdiri untuk semua pihak, bukan hanya berdiri dan membela kepentingan segelintir pihak saja.

“Ketika pejabat daerah sudah menunjukan keberpihakan nya pada pemilik modal (investor) maka hal itu adalah ketimpangan yang telah memudarkan nilai-nilai demokrasi,” kata dia.

Share this post

PinIt
scroll to top