Bantah Intervensi Proses Hukum Penangkapan Kapal, Bakamla Hanya Monitoring Proses Penyidikan

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Sebuah Kapal yang tidak ada masalah ditahan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) tanpa alasan yang jelas.

Selain itu, dalam urusan ini, Bakamlah juga sangat pro aktif melakukan intervensi terhadap kinerja penyidik Mabes Polri terkait adanya dugaan transaksi Bahan Bakar Minyak (BBM) Ilegal. Tindakan itu sangat menciderai proses hukum.

Arogansi Bakamla ini harus dihentikan. Tidak cukup hanya sekelas Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) untuk menegur keras sikap keras kepala dari Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqqerrocman itu, tetapi Presiden Joko Widodo harus turun tangan menindak anak buahnya.

Anggota Majelis Pertimbangan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta Sandi Ebenezer Situngkir mengatakan, arogansi lembaga seperti itu semakin menunjukkan ada yang tidak beres dalam urusan-urusan Bakamla.

“Indonesia ini negara hukum. Arogansi dan intervensi penegakan hukum oleh Kabakamla, sangat melukai proses penegakan hukum. Terutama kepada penyidik di Mabes Polri, mereka dikangkangi oleh orang yang memiliki pangkat Jenderal di Bakamla. Negara ini bukan milik jenderal seperti itu. Presiden Joko Widodo mesti tahu dan menegur keras Kabakamla,” tutur Sandi Ebenezer Situngkir, di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Chief Executive Officer (CEO) PT Nusantara Shipping Line Kapten Ardiansyah menyampaikan, sejak 10 November 2018 lalu, Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar miliknya berhenti beroperasi. Kapal itu ditangkap Tim Sergap Bakamla Belut Laut-4806. Kapalnya dituduh melakukan transaksi Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal dengan Self Propeller Oil Barge (SPOB) Michael-6.

“Tidak benar tuduhan itu. Kapal kami tidak membeli BBM dengan cara begitu di laut. Kami resmi. Saya sudah mengecek ke Nahkoda dan Kelasi di kapal, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tampaknya seperti dijebak,” tutur Ardhi.

Menurut dia, kini ada proses penanganan penyidikan yang dipaksakan di Bareskrim Mabes Polri. “Atas perintah Kabakamla, penyidik yang sudah tidak menemukan adanya kesalahan dan pelanggaran, terus dipaksa harus memroses tangkapan itu,” tuturnya.

Pada hari penangkapan itu, Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar belum lama selesai membongkar muatannya berupa crude palm oil (CPO) yang diangkut dari Sampit ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara.

Saat sedang istirahat, dengan lempar jangkar, tiba-tiba sebuah kapal yakni Self Propeller Oil Barge (SPOB) Michael-6 datang mendekat dan memberi kode  ke kelasi di KTMT Nusantara Bersinar. Maksudnya, hendak merapat dengan melemparkan tali ke bodi kapal.

Sebagaimana kesibiasaan dan juga aturan dalam pelayaran, jika ada kapal yang merapat hendak meminta kebutuhan atau minta tolong, maka wajib diijinkan merapat dan melempar tali. Nah, hal itu pun dilakukan awak kapal MT Nusantara Bersinar.

Baru beberapa lama merapat, setelah tali saling terikat, awak SPOB Michael-6 melompat ke MT Nusantara Bersinar. Berbicara dengan kelasi, rupanya awak kapal itu menawarkan BBM dengan jumlah sebanyak 50 Kilo liter.

Awak dan kelasi Kapal Tengker MT Nusantara Bersinar kaget. Sebab mereka tidak pernah membeli BBM dengan cara ditawarkan begitu di laut. Dengan menolak halus, kelasi mengatakan bahwa MT Nusantara Bersinar sudah memiliki BBM. Kalau pun mau menawarkan, sebaiknya datang ke kantor dan memberikan penawaran resmi.

“Sebab, memang kami membeli BBM secara resmi. Tidak mau beli BBM di laut dengan cara begitu,” tutur Ardhi.

Nah, pada saat penolakan itulah, belum ada terjadi apapun, masih urusan menawarkan BBM, tiba-tiba

Tim Sergap Bakamla Belut Laut-4806 yang dipimpin Kompol Heni Mulyono pun langsung melakukan penangkapan. Tim Sergap Bakamla menuduh telah terjadi transaksi BBM Ilegal.

“Tidak ada surat penangkapan sampai sekarang. Tidak ada juga surat penahanan. Tidak mengerti apa status kapal itu ditahan. Ya sudah, kami tak bergerak. Silakan saja diperiksa dan dicek. Apakah memang kapal kami ada transaksi dan apakah beli BBM ilegal? Kami biarkan, semua diperiksa, dicek, dan tidak ditemukan bukti tuduhan itu,” ujar Ardhi.

Menurut Ardhi, sangat tidak masuk akal penawaran BBM ilegal itu, bahkan kebutuhan kapalnya saja mencapai 1800 kilo liter, kok bisa pula ada kapal mencoba menawarkan BBM Ilegal sebanyak 50 kilo liter dan lalu menuduh kapalnya transaksi ilegal sehingga ditangkap. “Aneh sekali skenario ini. Ada apa ya?” ujarnya.

Meski begitu, Ardhi dan kru kapalnya mengikuti proses yang akan dilakukan. Kapal dibiarkan menggantung—saling terikat tali—selama sekitar 10 hari di laut. Ardhi pun protes, sebab posisi seperti itu sangat berbahaya bagi kapal-kapal lainnya yang lalu lalang di sekitar lokasi itu. Belum lagi tak ada pengamanan dan yang menjaga kapal itu.

“Kalau tali pengikatnya putus atau kalau terjadi apa-apa bagaimana? Itu sangat berbahaya loh,” ujar Ardhi.

Dia pun mengajukan protes ke Bakamla. Pada hari kesepuluh ditahan di laut, kedua kapal, termasuk Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar milik Ardhi, oleh Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priuk dipindahkan ke Jakarta International Container Terminal (JICT) 2.

Selanjutnya, persoalan itu diserahkan ke penyidik Badan Reserse Kriminal Polri di Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter), untuk dilakukan penyidikan. Pelimpahan ke Barerskrim itu atas perintah Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqqerrocman.

Pada Kamis 06 Desember 2018, proses penyidikan di Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Mabes Polri. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni ABK dari Self Propeller Oil Barge (SPOB) Michael-6.

Sedangkan Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar dinyatakan bersih, tidak ada masalah, tidak melakukan transaksi BBM ilegal. Sehingga layak segera dilepaskan, agar bisa beroperasi kembali sebagaimana mestinya.

Anehnya, pada malam hari Kamis 06 Desember 2018 itu, Kabakamla Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqqerrocman melakukan intervensi terhadap proses penyidikan.

Kuasa Hukum Ardiansyah, Sandi Ebenezer Situngkir menyampaikan, mereka kaget ketika mendapat penjelasan dan keterangan dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Mabes Polri, yang menyatakan bahwa sejak magrib hari itu, penanganan penyidikan sudah dipindahkan ke bagian Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Mabes Polri.

“Informasinya, Kabakamla menghubungi Wakapolri yang saat itu berada di Singapura, agar penyidikan digeser ke Dirtipideksus. Penyidik Dirtipiter kesal, kok tak dihargai proses penyidikan yang mereka lakukan. Bakamla tak usah campuri urusan penyidikan,” beber Sandi.

Padahal, lanjut dia, sudah hampir semua maunya Kabakamla diikuti penyidik. Mulai urusan mengecek tangki kapal untuk memastikan tidak ada BBM ilegal, menghadirkan ahli meteorologi untuk mengecek dinding dan lambung kapal, apakah ada BBM ilegal dan seterusnya. Hasilnya, tak ada BBM ilegal di Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar.

Sandi mengatakan, ada sesuatu yang tidak beres dalam proses penangkapan dan penyidikan yang dipaksakan atas perintah Kabakamla itu. Menurut dia, persoalan ini sangat menciderai rasa keadilan dan telah mengintervensi proses hukum tidak pada porsinya.

“Presiden harus turun tangan, ini enggak main-main loh. Memberantas kejahatan kok malah mempermainkan hukum,” ujarnya.

Sandi pun mengirimkan somasi ke Kabakamla agar tidak mengintervensi proses hukum di Kepolisian. Selain itu, Sandi juga meminta agar melepaskan Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar, karena tidak ada bukti tuduhan, sebagaimana hasil penyidik Dirtipter.

Kepala Humas Badan Keamanan Laut (Bakamla) Letkol Mardiono menampik bahwa pihaknya melakukan intervensi proses penyidikan kasus ini di Bareskrim Polri. Menurut dia, proses penyidikan adalah ranah Polisi, bukan ranah Bakamla.

“Bakamla tidak punya wewenang untuk proses penyidikan di Bareskrim. Bakamla sudah menyerahkan prosesnya ke penyidik. Selanjutnya, penyidik yang melakukan proses,” tutur Letkol Bakamla Mardiono, Kamis (13/12/2018).

Sejauh ini, Bakamla pun mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan Mabes Polri. Letkol Mardiono mengatakan, intervensi proses penyidikan tidak bisa dilakukan Bakamla. Dia berharap, penyidik Polri bekerja profesional dalam mengusut kasus ini.

“Kasusnya sudah diserahkan ke Bareskrim. Yang jelas, Bakamla tidak melakukan intervensi, karena sudah diserahkan ke Bareskrim. Untuk proses selanjutnya, itu di Bareskrim,” ujarnya.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Muhammad Fadil Imran mengiyakan bahwa belum lama ini, proses penyidikan sudah digeser dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri.

“Kasus itu sudah dilimpahkan ke Eksus (Ekonomi Khusus),” tutur Brigjen Pol M Fadil Imran.

Selanjutnya, proses penyidikan di bawah koordinasi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus). “Selanjutnya, perkara ini ke Direktorat Tipideksus saja dikonfirmasi, Mas,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Wadir Tipideksus) Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengakui, pihaknya menerima pelimpahan berkas dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Mabes Polri untuk ditindaklanjuti.

Saat ini, menurut Wadir Tipideksus, penyidik tengah melengkapi berkas. “Sudah dilengkapi berkas penyidikannya,” ujarnya.

Selain itu, penyidik juga sudah melakukan pengecekan ke lapangan. “Dan sudah mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara),” katanya.

Wadir Tipideksus tidak yakin kalau proses pemindahan penanganan kasus ini dari Dirtipidter ke Dirtipideksus Bareskrim Mabes Polri akibat adanya intervensi yang dilakukan Kabakamla. “Enggak mungkinlah Pak Kabareskrim diintervensi,” ujar Daniel. (Jhon R)

Baca Juga  Ingat, Kemandirian Pangan Dimulai dari Reforma Agraria

Share this post

PinIt
scroll to top