Kementerian Perhubungan Dibidik KPK

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Kementerian Perhubungan dilaporkan telah melakukan serangkaian tindak pidana korupsi dalam Percepatan Pelaksanan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kini kementerian yang dipimpin Budi Karya Sumadi itu sedang dalam pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Sekjen Lembaga Advokasi Reformasi Indonesia (LARI) Alberto Immanuel, di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Alberto menuturkan, pihaknya menyerahkan sejumlah data dan informasi, lengkap dengan bukti-bukti kuat, terkait adanya tindak pidana korupsi di Kementerian Perhubungan ke KPK.

“Citra Menhub Budi Karya Sumadi makin pekat tercoreng, karena bakal ada lagi sederet nama pejabatnya yang menjadi potential suspect menjadi tersangka. Indikasi korupsi pada sejumlah proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan telah tercium,” tutur Alberto.

Dia merinci, proyek-proyek di Kemhub yang terindikasi korupsi terjadi pada 41 proyek, 23 paket di sektor perkeretaapian, 10 paket di transportasi laut dan 8 paket dirjen perhubungan udara, terbagi atas 224 paket tahun anggaran 2017, dengan total nilai sebesar Rp 28,21 triliun.  Dengan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2 triliun.

Menurut Alberto, modus operandi korupsi yang terjadi umumnya karena kasus kemahalan harga atau mark up. Pada hal, pada tahun 2018, Kementerian Perhubungan telah dinobatkan sebagai Lembaga Kementerian yang pegawainya terbanyak (16 orang) menyandang status terpidana kasus korupsi.

“Amat sangat disayangkan, ini menunjukan kegagalan Menhub dalam melaksanakan dan mengamankan Perpers No. 58 tahun 2017 atas perubahan Perpers No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanan Proyek Strategis Nasional (PSN)” ujar Alberto lagi.

Mengenai proyek-proyek yang perlu ditelisik KPK, Alberto menunjuk yang terjadi di Dirjen Perhubungan Udara sebagai contoh, antara lain paket fasilitas keamanan (X-ray) di 58 lokasi, Pemenuhan Run Way End Safety Area (RESA) dan Obstacle di 6 lokasi, Airfield lighting system (AFL) di 13 lokasi, dan proyek Multiyear Contract 1 paket untuk pengadaan pesawat helikopter kalibrasi dilengkapi dengan FIS di Balai Besar Fasilitas Kalibrasi Penerbangan.

Dia mengatakan, institusi Kementerian Perhubungan memang tengah disorot KPK, akibat terjadinya peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) secara berturut-turut. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berinisial ATB, di OTT oleh Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (23/8/2018) malam.

Sebelumnya, mantan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Bobby Reynold Mamahit juga menjadi pesakitan karena terjerat kasus korupsi terkait pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong tahap III tahun2011.

Pada Agustus 2016, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Bobby. Majelis hakim menyatakan Bobby bersalah melakukan korupsi dalam proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III tahun 2011.  Dia disebut telah memperkaya diri sendiri dan korporasi yaitu PT Hutama Karya juga diperkaya sebesar Rp 19,4 miliar.

Selain itu, dia juga dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 40,19 miliar dari total nilai proyek Rp 99 miliar.

Bobby juga terbukti telah menerima uang Rp 480 juta dari General Manager PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan. Uang tersebut diterima Bobby agar memenangkan PT Hutama Karya dalam lelang proyek tersebut.

Tak hanya terjerat kasus di KPK, lanjut Alberto, PNS pada Ditjen Hubla Kemenhub juga pernah berurusan dengan Tim Satgas Saber Pungli bentukan pemerintah pada Oktober 2016 lalu. Salah seorang yang terjaring adalah PNS Kemenhub dengan jabatan ahli ukur Direktorat Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal Kemenhub, Endang Sudarmono.

Endang ditangkap usai menerima gratifikasi terkait perizinan buku pelaut. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti tabungan senilai Rp 1 miliar, uang tunai sebanyak Rp 95 juta secara terpisah, di lantai 6 sebanyak Rp 34 juta, dan di lantai 12 sebanyak Rp 61 juta.

“OTT ini juga mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo yang langsung mendatangi (sidak) ke kantor Kemenhub usai penangkapan dilakukan,” ujarnya. (Jhon R)

Baca Juga  Tak Kunjung Naikkan Kasus Bank Century ke Tahap Penyidikan, KPK Dipraperadilankan di PN Jakarta Pusat

Share this post

PinIt
scroll to top