Alat-Alat Negara Impoten, Radikalisme Berbasis Agama Merebak

Dodi Lapihu, Koordinator Kajian Kebijakan Lembaga Studi Kebijakan Lokal di Indonesia (LSKLI)

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Negara harus segera hadir bagi kebutuhan rakyatnya. Melindungi rakyat, menangkal faham-faham intoleran dan radikalis yang merusak Indonesia harus segera dibasmi. Jika tidak, maka proses disrupsi atau Indonesia perlahan tercerabut dari akarnya, akan terus terjadi dan akan semakin menjadi ancaman serius akan bubarnya Indonesia.

Hal itu disampaikan Koordinator Kajian Kebijakan Lembaga Studi Kebijakan Lokal di Indonesia (LSKLI) ataui Institute for Indonesia Local Policy Studies (ILPOS) Dodi Lapihu, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/12/2018).

Realitas Indonesia hari ini, menurut Dodi, terjadinya kesenjangan ekonomi yang tajam, terjadinya kesenjangan sosial politik dan kesenjangan pendidikan di masyarakat.

Hal ini semakin diperparah dengan menguatnya sentimen berbasis agama. Gencarnya radikalisme dan tindakan intoleran yang memicu kian maraknya konflik sosial dan seringkali disertai tindakan kekerasan. Semua itu malah tampak dibiarkan begitu saja oleh alat-alat negara, tanpa bertindak tegas untuk menjaga keutuhan Negara Indonesia dan tidak melindungi rakyat Indonesia.

“Indonesia hari ini mengalami disrupsi nasionalisme. Disrupsi nasionalisme dimaknai sebagai terserabutnya nilai-nilai fundamental kebangsaan. Nilai dan konsensus kebangsaan diacak-acak guna menciptakan tatanan baru yang melenceng dari cita-cita awal Indonesia yang dibangun di atas keberagaman,” tutur Dodi Lapihu.

Ancaman disrupsi tersebut ditandai dengan meningkatnya intoleransi dan radikalisme yang berakar dari fundamentalisme agama, yang menganggap agama sebagai ideologi. Parahnya lagi, lanjut Dodi, kian banyak penganut ideologi agama seperti ini, sehingga mereka menganggap itu berlaku mutlak terhadap hukum, budaya, dan sistem kepercayaan.

“Sampai tahap agama adalah negara. Hingga akhirnya akan terbentuk religion state sebagai pengganti negara Indonesia yang ada saat ini,” ujarnya.

Atas kondisi itu, alat-alat negara pun mandul, tidak bertindak tegas “Ya, kondisi ini diperparah dengan impotennya alat-alat negara dalam mencegah, dan mandul dalam penyelesaiannya,” ujarnya.

Masyarakat pun perlu tahu, lanjutnya, seringkali negara turun membidani lahirnya produk-produk hukum diskriminatif.

Data dan fakta yang disampaikan Komnas Perempuan mencatat, hingga Agustus 2018 terdapat 421 kebijakan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Surat Edaran yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas.

“Hal tersebut jelas-jelas merupakan ancaman bagi kebhinekaan,” tegas Dodi.

Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia mengalami distorsi dalam pemaknaannya. Pancasila pun dikebiri dalam aktualisasinya. Dodi berharap, semua itu dihentikan, dan kembali kepada Pancasila.

“Ancaman tersebut harus diwaspadai secara kritis dan direspon secara rasional. Pertanyaan mendasarnya adalah mampukah Indonesia kembali pada konsensus yang adil dan non diskriminatif ditengah-tengah ancaman disrupsi nasionalisme?” ujarnya.

Dia mencontohkan, sejumlah peristiwa yang diskriminatif, yang mana Jamaah Ahmadiyah didiskriminasi hingga pada cara-cara kekerasan. Mereka juga terusir dari kampungnya karena dianggap berbeda.

Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram bagi penganut Ahmadiyah. Hal itu langsung disusul dengan penyegelan masjid di Depok. Tindakan itu bahkan diamini oleh Ketua Umum MUI. MUI menganggap tindakan tersebut sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Itu catatan merah. Terus, ada pula ormas bernafaskan agama yang mengobrak-abrik segala sesuatu yang berada di luar standar moral mereka,” ujar Dodi.

Lihatlah, bagaimana Negara melalui pemerintah hari ini juga malah melegalkan intoleransi kepada warga negaranya. Dijelaskan Dodi, kebijakan intoleran yang terbaru dan didukung oleh pemerintah daerah yakni penyegelan tiga gereja di Jambi. Gereja-gereja itu ditutup, hanya karena dianggap mengganggu ormas tertentu.

Sebelumnya, jemaat Gereja HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin entah sudah berapa ratus kali beribadah di depan Istana Negara. Warga negara itu terpaksa beribadah di depan Istana Negara karena gereja mereka disegel. Mereka tidak diijinkan beribadah disana karena tekanan ormas intoleran.

“Belum lagi, pembubaran kegiatan KKR Natal di Bandung oleh ormas intoleran yang tidak diproses hukum sampai saat ini,” ujarnya.

Bahkan, peristiwa seorang ibu yang dihukum pidana karena curhat kepada tetangganya mengenai penggunaan toa mesjid, menunjukkan sudah tidak ada lagi nilai-nilai kebersamaan sebagai sesama anak bangsa Indonesia.

“Dan sampai saat ini masih banyak peraturan daerah yang mendiskriminasi keberagaman masyarakat kita,” ujarnya.

Sebagian fakta-fakta itu, lanjut Dodi, adalah realitas yang menunjukkan secara nyata lumpuhnya alat-alat negara.

“Tindakan menindas, menyakiti, mengintimidasi, dan mendiskriminasi dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran, sedangkan yang ditindas tak punya pilihan selain diam dan menahan rasa sakit,” ujarnya.

Masih banyak tindakan intoleransi dan diskriminasi yang terjadi di republik ini. Republik yang di awalnya dibentuk dan dibangun di atas keberagaman. Realitas keberagaman itu kini dikebiri dengan tolok ukur mayoritas-minoritas, yang didasarkan pada jumlah, zero-sum game.

“Padahal konstitusi tidak ada membedakan kewarganegaraan berdasarkan agama dan etnis,” ujar Dodi.

Kebhinnekaan Indonesia sedang babak belur. Negara absen dari tugasnya untuk melindungi, menciptakan rasa aman, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak rakyatnya.

“Sementara, sebagian masyarakat kita lebih tertarik memperjuangkan hak beragama masyarakat negara lain, ketimbang masyarakat negaranya sendiri. Parah,” ujar Dodi.

Bayangkan saja, lanjut Dodi, anak-anak Bangsa Indonesia kini harus bertanya tentang definisi nasionalisme pada pengungsi eks-Timor Timur yang memilih ikut Indonesia. Para pengungsi yang kini hidup melarat tak terawat, pada para ibu, yang anaknya pulang dalam peti mayat setelah bekerja sebagai buruh di luar negeri, pada para petani yang dikriminalisasi setelah berkonfik dengan korporasi yang mengokupasi lahan mereka.

Atau, tantang Dodi, tanyakanlah pada jemaat Ahmadiyah yang terusir dari kampung mereka, juga tanyakanlah kepada jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia yang entah sudah berapa ratus kali beribadah di seberang Istana. Juga pada peserta aksi kamisan yang hampir 12 tahun ini masih konsisten mengadakan aksi menuntut penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM.

“Mereka mencintai dalam getir, mencintai bangsa ini dalam pedih,” ujar Dodi.

Ditegaskan Dodi, belum terlambat dan harus bergegas kembali ke Pancasila. Dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk membangkitkan Pancasila sebagai memori kolektif bangsa. Pancasila sebagai nilai, cita-cita dan jati diri bangsa tidak boleh pudar, apalagi terdistorsi.

Pemerintah sebagai pemegang mandat konstitusi hendaklah bertindak nyata untuk melakukan dobrakan progresif disertai keberanian dan komitmen dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang pelik ini.

“Mungkin sebagai langkah awal, dapat dimulai dari membersihkan perangkat negara dari orang-orang yang berpikir dan bertindak intoleran, baik dari pejabat di tingkat nasional hingga daerah,” sarannya. (Jhon R)

Baca Juga  Pemblokiran Konten Anti Pancasila Perlu Penjelasan ke Publik

Share this post

PinIt
scroll to top