Aktivis Tani Dikriminalisasi, Kementerian Pertanian Kangkangi Hukum

Sidang Kriminalisasi Penggagas Petisi Rangunan di Pengadilan Jakarta Timur (Foto: Humas Pataka))

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia) Charles Hutahaean menyampaikan, pencabutan gugatan yang dilakukan Pusdatin Kementan terhadap Yeka itu menunjukkan Kementerian Pertanian telah bersengaja tidak menghormati hukum.

Selain menggugat sendiri, kemudian mengkriminalisasi, pihak Kementerian Pertanian dianggap telah mengangkangi hukum sesuka hatinya.

“Ini preseden buruk loh. Hormatilah proses hukum. Kita datang dan menghormati proses hukum. Namun, Pengadilan tidak memberitahu sudah ada pencabutan gugatan per tanggal 2 Januari 2019. Lalu, Kementerian Pertanian melengos begitu saja dengan mencabut gugatan,” tutur Charles, di PN Jakarta Timur, Rabu (08/01/2019).

Dia mengatakan, hendaknya persoalan ini diteruskan dan diduga ada main mata antara Kementerian Pertanian dengan Majelis Hakim di Pengadilan Jakarta Timur itu. “Kok bisa-bisanya sudah dicabut gugatan, kita tidak tahu, kita datang sidang dan mereka hanya sampaikan gugatan telah dicabut. Sembrono sekali,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Serikat Rakyat Indonesia (LBH Serindo) Bob Humisar Simbolon menyampaikan, pihaknya masih akan berdiskusi dan mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya.

“Nanti masih akan kumpul dulu, untuk membahas langkah selanjutnya,” ujar Bob.(Jhon R)

Baca Juga  Lintong Manurung Dorong Industri Nasional Berbasis Pangan, Energi dan Sumber Daya Air

Share this post

PinIt
scroll to top