Kelompok Anti Pancasila Yang Melarang Ibadah Gereja Harus Dilawan

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Negara, Pemerintah, Aparat Hukum dan Seluruh Masyarakat Indonesia didesak untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan, terutama persoalan penutupan dan pelarangan peribadatan di gereja.

Jika dialog dan landasan konstitusional Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pun sudah tidak mempan, maka tindakan-tindakan persekusi, pelarangan, dan aksi-aksi massa yang digelar oleh kelompok-kelompok intoleran yang anti Pancasila harus dilawan dan dibasmi.

Hal itu disampaikan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) menyikapi maraknya penghadangan, penutupan dan pelarangan ibadah dan mendirikan rumah ibadah gereja di sejumlah tempat di Tanah Air.

Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Korneles Galanjinjinay menuturkan, kejadian terbaru adalah pengadangan dan tindakan persekusi yang dilakukan segelintir orang terhadap peribadatan yang dilakukan jemaat di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Philadelpia, Martubung, Medan, pada Minggu, 13 Januari 2019.

“Bangsa ini, negara ini, masyarakat Indonesia, dari dahulu kala selalu mengedepankan dialog terlebih dahulu dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Jika dialog sudah buntu, barulah langkah-langkah lain dilakukan. Nah, ini yang terjadi di GBI Philadelpia Martubung, Medan, kelompok yang melakukan persekusi dan menghadang peribadatan itu adalah kelompok intoleran, yang anti Pancasila, yang tidak Pancasilais, dan tidak bertanya dulu, tidak berdialog, yang seperti itu harus dilawan,” tutur Korneles, dalam siaran tertulis, Selasa (15/01/2019).

Dia mengatakan, negara Indonesia pun kini seperti tidak bertindak atas kejadian-kejadian seperti itu. Bayangkan saja, beberapa kejadian maraknya tindakan intoleransi dalam kehidupan beragama, seperti penutupan 3 Gereja di Kota jambi, pelarangan beribadah di Gereja HKBP Philadelfia Bekasi dan GKI Yasmin Bogor, yang sudah ratusan kali beribadah di depan istana Negara untuk menuntut kebebasan beribadah,namun tidak ada perhatian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setempat.

PP GMKI pun mendesak Presiden untuk mengevaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006, karena Peraturan tersebut adalah akar persoalan sulitnya melaksanakan kebebasan beribadah dan beragama menurut UUD 1945.

Baca Juga  Sah ! Demokrat Dukung Pasangan Probowo dan Sandiaga Jadi Capres dan Cawapres

“Kami juga meminta Mendagri agar mengevaluasi, menertibkan, dan menindak tegas Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah, RT/RW, yang bersikap intoleran dan menghalangi kebebasan umat beribadah dan mendirikan rumah ibadah,” tutur Korneles.

Sedangkan aparatur penegak hukum yang malah diam dan membiarkan kejadian-kejadian itu berlangsung, Korneles mendesak Kapolri agar menindak tegas dan memecat jajaran di bawahnya.

“Pecat bawahannya yang gagal mengantisipasi dan melindungi keamanan kebebasan umat beragama dari ancaman dan tindakan-tindakan persekusi kelompok intoleran,” ujarnya.

PP GMKI menyampaikan, keprihatinan dengan sikap sekelompok anggota masyarakat setempat yang tidak Pancasilais, yang menolak dan menghalangi ibadah jemaat Gereja GBI philadelfia Griya Martubung Medan itu.

“Harusnya masyarakat setempat bisa bersabar sampai jemaat selesai beribadah, barulah berdialog sebagaimana bangsa yang beretika, berbudaya, dan beragama. Bukan sebaliknya menunjukan sikap yang tidak beretika, tidak berbudaya dan tidak beragama. Untuk itu kami menghimbau agar masyarakat setempat maupun masyarakat umum agar dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan yang toleran dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi perpecahan diantara anak bangsa,” tuturnya.

Terkait persoalan ijin, PP GMKI berharap pemerintah tidak mempersulit. Kepada seluruh jemaat dan gereja agar tetap memenuhi persyaratan dan mekanisme kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah menurut konstitusi yang berlaku dalam NKRI.

“Ingat, Indonesia adalah rumah bersama seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila adalah kepribadiannya,” ujar Korneles.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP GMKI David VH Sitorus menuturkan, upaya paksa menghadang dan membubarkan ibadah minggu jemaat GBI Philadelfia Griya Martubung, Medan, Sumatera utara, dimulai dari sejumlah rangkaian kejadian.

GBI Philadelpia sebelumnya beralamat di Blok 6, selama 8 tahun, lalu pindah ke Blok 12 selama 9 tahun.

“Karena bangunan yang dipakai di Blok 12 belum milik gereja, masih kontrak. Kontrak bangunan di Blok 12 berakhir pada 2018,” tutur David.

Melihat ketiadaan bangunan gereja GBI Philadelpia, jemaat bersepakat untuk membangun bangunan gereja di tanah milik Pdt Jan Fransman Saragih. Pembangunan gereja di tanah milik Pdt Jan Fransman Saragih dimulai pada Mei 2018.

Baca Juga  Putusan Hakim Praperadilan Masuk Angin, Pensiunan TNI Angkatan Darat Protes

“Ibadah GBI Philadelpia pertama kali dilaksanakan pada 11 November 2018 dan langsung mendapatkan penolakan dari beberapa masyarakat di Blok 8,” ungkapnya.

Pada Kamis, 15 Novemver 2018, warga melakukan konvoi mengelilingi gereja pada saat ibadah malam dan menggeber suara sepeda motor.

Kronologis berikutnya, pada Minggu, 25 November 2018, warga masuk ke dalam gereja, membuat video ibadah jemaat.

“Jemaat yang sedang khusuk beribadah tidak melakukan perlawanan hingga warga membubarkan diri. Selang beberapa hari, warga yang berkeberatan dengan gereja membuat pengaduan kepada Camat Medan Labuhan,” tuturnya.

Pada Kamis, 6 Desember 2018, atas undangan Camat Medan Labuhan, terlaksana rapat di kantor camat, dengan poin kesimpulan (ada salinan), namun tidak ditandatangi oleh Pendeta.

Dalam pertemuan ini hadir Pdt Jan Fransman Saragih, Camat Medan Labuhan, FKUB, MUI, KUA, Lurah Besar dan kepala Lingkungan (Kepling), Kapolres Belawan, dan Perwakilan Warga.

“Pdt Martin Manullang anggota FKUB Kota Medan dari perwakilan umat Kristiani menyarankan agar Pdt Jan Fransman Saragih memindahkan gereja ketempat lain,” jelas David.

Pada Minggu, 6 Januari 2019, dia melanjutkan, keluarga Hj Nurhalidah, yakniputri dan menantunya, datang ke depan gereja, mendokumentasikan gereja sebelum ibadah dan mengatakan agama Kristen tidak sesuai dengan ajaran Islam. “Mereka meneriakkan agar gereja segera ditutup,” ujarnya.

Pada, Senin, 7 Januari 2019, adanya tembusan surat dari Camat Medan Labuhan perihal instruksi penutupan gereja GBI Philadelpia, namun pada saat terjadinya protes warga (Minggu, 13 Januari 2019) surat tersebut hilang diambil oleh oknum kepolisian Medan Labuhan.

Lalu, di Minggu 13 Januari 2019 itu, pada pukul 06.00 WIB dan diulang kembali pada pukul 09.00 WIB, ada pengumuman dari pengeras suara Masjid Al-Faisal mengajak umat muslim di Blok 8 untuk melakukan perang amal mahruf nahi munkar terhadap gereja GBI Philadelpia.

Selanjutnya, Pukul 09.30 WIB, terjadi aksi protes warga Blok 8 Griya Martubung I terhadap peribadahan di GBI Philadelpia.

Baca Juga  Gelar Upacara Kemerdekaan di Seberang Istana Negara, Umat Kristiani Belum Merdeka

“Tepat 30 menit sebelum ibadah minggu dimulai. Seratusan lebih massa mendatangi gereja setelah diarahkan oleh pihak tertentu. Massa yang hadir tidak keseluruhan warga Blok 8, namun ada yang dari luar lingkungan gereja tersebut,” tutur David.

Massa yang hadir mendesak jemaat menghentikan kegiatan peribadahan dengan meneriakkan “Allahuakbar!”

Massa mengintimidasi akan membunuh jemaat yang mendokumentasikan aksi massa tersebut. Massa melarang jemaat masuk ke dalam gereja dan mengancam dibunuh jika berani masuk bahkan menyuruh jemaat untuk kembali ke rumah masing-masing.

“Tidak sempat terjadi kekerasan fisik, namun intimidasi verbal banyak terjadi,” lanjutnya.

Sebenarnya, ungkap dia, tanah dan rumah yang dijadikan bangunan GBI Philadelpia, dibeli oleh Pdt Jan Fransman Saragih 6 tahun lalu. Hal itu dibuktikan dengan tanda terima bukti pemilikan tanah dari Kementerian ATR-BPN.

“Tanah dibeli dari Ibu Hj Nurhalidah. Sebelum dibangun menjadi gereja, bangunan dijadikan PAUD Jireh. Pembangunan bangunan gereja dimulai pada bulan Mei 2018,” katanya.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja masih dalam proses pengurusan. Sudah ada dukungan 60 jemaat dan 90 dukungan warga sekitar (ada daftar salinan).

“Namun prosesnya mandek dikarenakan lurah tidak mau meleges dukungan warga tanpa alasan yang jelas,” ujarnya.

Nah, pada saat penghadangan, ada anggota polisi di lokasi. Polisi yang hadir tidak mampu menjaga keamanan dan ketertiban dalam peristiwa penghadangan warga.

“Alasannya, agar massa tidak bertindak lebih anarkis. Malah, aparat Kepolisian Medan Labuhan turut mendesak supaya Pdt Jan Fransman Saragih segera mendatangani surat pernyataan penghentian aktivitas ibadah dan pembangunan gereja hingga IMB terbit,” ujarnya. (Jhon R)

Share this post

PinIt
scroll to top