Aksi Mogok Kerja Ribuan Buruh di Morowali Akhirnya Menemukan Kesepakatan Sementara

Demo Pekerja di PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Aksi mogok kerja buruh yang dilakukan dikawasan pertambangan industri di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), saat ini menemukan kesepakatan sementara antara perwakilan serikat buruh dan pihak manajemen perusahaan. Hal itu disampaikan Handi, Ketua PK IMIP FPE KSBSI Kabupaten Morowali, melalui Nikasi Ginting, Sekjen FPE KSBSI. Dalam keterangannya, Nikasi membenarkan pengurus dan anggota PK FPE PT IMIP Morowali ikut melakukan aksi mogok kerja dengan gabungan serikat buruh lainnya.

Alasan ribuan buruh melakukan aksi mogok kerja disebabkan karena sebelumnya buruh mendesak agar Gubernur Sulteng mengabulkan tuntutan Upah Minimum Sektoral (UMSK) tahun 2019 sebesar 20 persen dikabulkan. Namun, tuntutan UMSK yang dilakukan buruh tidak menemukan titik solusi, sehingga buruh melakukan sikap aksi mogok kerja.

Dikabarkan, aksi yang berlangsung selama dua hari itu, sempat membuat jalanan di Kabupaten Morowali lumpuh, terutama di jalan Trans Sulawesi, kawasan IMIP. Terkait masalah isu penolakan TKA asal Cina yang merebak di media sosial (Medsos) pasca aksi mogok kerja di IMIP, Nikasi menegaskan bahwa isu itu tidak benar.

“Yang benar itu aksi mogok kerja dilakukan karena tuntutan kawan-kawan masalah UMSK belum ada titik solusinya. Sebelum melakukan aksi demo, kawan-kawan pengurus PK FPE KSBSI di PT IMIP juga sudah melakukan konsultasi dengan pengurus pusat FPE KSBSI. Jadi tidak benar aksi demo juga menuntut penolakan TKA asal Cina,” tegasnya, di kantor KSBSI, Cipinang Muara, 25 Januari 2019, Jakarta Timur.

Intinya, dia menegaskan agar masyarakat jangan menelan bulat-bulat isu berita yang belum memiliki informasi dari sumber yang akurat, karena dipastikan isu tersebut bohong (hoax). Untuk itulah dia menegaskan, bahwa sumber yang benar adalah aksi mogok kerja yang dilakukan pengurus dan anggota PK FPE KSBSI PT IMIP adalah masalah tuntutan UMSK 2019 bersama aliansi serikat buruh lainnya.

Baca Juga  Lokataru Sepakat Kerjasama dengan AgriWatch dan Pataka dalam Advokasi Pertanian-Peternakan 2019

Adapun hasil perundingan yang disampaikan kepada Nikasi dari Ketua PK FPE KSBSI PT IMIP dengan perwakilan perusahaan adalah:

  1. Setiap perwakilan serikat buruh/pekerja akan difasilitasi ke provinsi (PALU) untuk berunding dengan Dinas Tenag Kerja (Disnaker) Provinsi Sul-teng dan Gubernur.
  2. Surat mogok kerja akan dicabut sementara pe-tanggal 26 Januari 2019. Bagi buruh/pekerja yang mau masuk kerja nanti malam dipersilahkan, bagi yang besok juga dipersilahkan.
  3. Tidak ada lagi aksi mogok kerja di lingkungan PT. IMIP mulai hari ini sampai ada keputusan selanjutnya.

Kabar terbaru, Handi juga menerangkan sudah mendapat undangan resmi dari Kepala Disnaker dan Transimigrasi Sulteng, dengan perihal undangan rapat menyikapi aksi mogok kerjamengenai tuntutan UMSK 2019.

Intinya, Sekjen FPE KSBSI mengatakan agar pengurus dan anggotannya yang melakukan aksi demo harus tetap mengikuti peraturan hukum dan tidak melakukan aksi kekerasan yang bisa merugikan fasilitas perusahaan dan umum. “Kami dari DPP FPE KSBSI akan tetap mendukung perjuangan kawan-kawan sampai tuntutan UMSK 2019 dikabulkan dan terus melakukan sosial dialog dengan manajemen PT IMIP dan Pemprov Sulteng pasca aksi mogok kerja,” tutupnya. (A1)

Share this post

PinIt
scroll to top