Ingat, Kemandirian Pangan Dimulai dari Reforma Agraria

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Kemandirian pangan akan tercapai jika program reforma agrarian berhasil dilaksanakan. Karena itu, reforma agraria yang sudah mulai dilakukan, hendaknya direalisasikan semuanya bagi pencapaian kemandirian pangan itu.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN), Ahmad Rifai dalam sebuah diskusi yang digagas Aliansi Masyarakat Milenial untuk Reforma Agraria (AMIRA) di Jakarta.

Ahmad Rifai mengatakan, kemandirian pangan bisa dicapai dalam beberapa cara, termasuk via pembagian tanah kepada masyarakat petani untuk dikelola sebagai ladang pertanian.

“Kemandirian pangan bisa terwujud dengan menjadikan Petani sebagai pilar utama. Dan juga rakyat memiliki alat produksi sendiri untuk mengembangkan kehidupannya, menuju kehidupan yang sejahtera,” tutur Ahmad Rifai.

Menurut dia, langkah pemerintahan sekarang yang membagi-bagikan sertifikat kepada rakyat miskin kerap dimaknai keliru dan bahkan diplesetkan. Meski begitu, pembagian sertifikat itu menjadi salah satu upaya menuju kemandirian pangan.

“Kalau aktivis, oposisi yang mengatakan seritifikat itu hoaks sekali lagi itu keliru. Sertifikat itu ada,” ungkap Rifai.

Lebih lanjut, Rifai mengakui, dalam menjalankan reforma agrarian, pemerintahan Jokowi-JK menggunakan dengan cara soft. Agar reforma agraria berjalan dengan baik, tanpa menimbulkan gejolak serta kegaduhan.

Di samping redistribusi lahan, pembagian bibit tanaman pertanian dan lain lain, pelaksanaan RA juga dilakukan di hilir, dengan cara bagi-bagi sertifikat.

Untuk itu, Rifai menyerukan, program Reforma Agraria harus didukung sepenuhnya oleh rakyat, agar ke depan ada keadilan dalam penguasaan lahan.

“Kemandirian pangan bisa terwujud dengan menjadikan Petani sebagai pilar utama dan juga rakyat memiliki alat produksi sendiri untuk mengembangkan kehidupannya, menuju kehidupan yang sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Bincang Reforma Agraria yang dipandu oleh Vivin Sri wahyuni, Mantan Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND) Cahyo Gani Saputro mengemukakan, masalah agraria bukan hanya soal tanah saja, melainkan apa yang dijabarkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sampai saat ini, masih ada ketimpangan kepemilikan lahan, contohnya hanya 4,14% lahan kawasan hutan yang dikuasai Rakyat.

“Ketimpangan kepemilikan lahan inilah yang kami amati menjadi latar belakang bagi pemerintah JKW-JK untuk melaksanakan Reforma Agraria,” ujarnya.

Cahyo Gani Saputro menyampaikan, saat ini reforma agraria terkait persoalan sertifikasi tanah sebagai upaya Jokowi mengubah mainset dan mainstream, yang mana dahulu mengurus sertipikat tanah dinilai sulit, lama, dan mahal.

Kini, lanjutnya, sudah mudah, cepat dan gratis. “Reforma agraria saat ini untuk menjawab ketimpangan penguasaan lahan terutama lahan hutan,” katanya.

Bahkan, lanjutnya, dengan direbutnya Freeport, Blok Rokan dan PT Newmont Nusatenggara menjadi milik Indonesia, adalah bukti implementasi reforma agrarian. Langkah itu juga menjawab apa yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Termasuk menjawab, upaya masyarakat sipil atas Putusan MK terkait UU SDA harus dijadikan pijakan pembuat UU agar kedaulatan air sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

“Dan peraturan di bawahnya tidak boleh lagi terjadi penyelundupan hukum,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) ini.

Sedangkan Ketua Persaudaraan Mitra Tani Ridwan Darmawan mengatakan, reforma agraria jangan hanya berhenti pada pembagian lahan saja, tetapi harus menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia.

“Yang dilakukan Jokowi dalam reformasi agraria menjadi suatu harapan baru. Lantaran mencoba mengubah ketimpangan sistem reformasi agraria yang dulunya lebih cenderung kepada pemilik modal dan penguasa, kini mulai bertahap diserahkan kembali ke rakyat kecil,” ujarnya.

Ridwan menyarankan agar pemerintah mengsinkronisasi dengan pasal lain yang berhubungan dengan pertanian. Ada UU perlindungan petani, lahan pangan berkelanjutan.

“Harus ada lex specialist lahan panahan, dan ini harus ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah,” tuturnya.

Desi dari Kornas Jokowi menyampaikan, Reforma Agraria di era Jokowi-JK tidak hanya memberi sertifikat tanah saja, tetapi juga memberikan bibit tanaman pekebunan bagi penerima sertifikat tanah tersebut.

Hal senada juga diutarakan Keluarga Besar Marhaenis Dr Benny Soedhiro. Menurutnya, sekarang ini dibutuhkan land refomland concolidation, serta pelayanan prima.

Dia menegaskan, land reform dan land konsolidasi bukan untuk tanah saja, tetapi juga tanah di laut dengan membuat batas-batas lahan kepada petani rumput laut dan garam.

“Untuk mendukung keberhasilan reforma agraria, ASN harus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan melayani apa yang dibutuhkan masyarakat, inilah yang disebut layanan prima,” pungkas Benny Soedhiro. (Jhon R)

Baca Juga  Mengadu Rugi Rp 25 Miliar, Warga Asing Minta Bantuan ke Jampidum Kejaksaan Agung

Share this post

PinIt
scroll to top