Proses Hukum Lamban Sekali, Hampir Dua Tahun Diproses, Penganiaya Aktivis Lingkungan Baru Ditahan Jaksa

Sebastian Hutabarat, Korban Penganiayaan saat membuat Laporan di SPKT Polres Samosir menunjukkan bercak darah di bajunya

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Aparat penegak hukum diminta segera mengusut tuntas tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada aktivis lingkungan di Kawasan Danau Toba (KDT).

Kasus penganiayaan yang dialami Sebastian Hutabarat dan Jhohannes Marbun, dua orang pegiat lingkungan hidup dari Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) itu, terjadi pada Selasa, 15 Agustus 2017 lalu.

Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Maruap Siahaan, meskipun lamban dan lama, proses pengusutan kasus ini harus dilakukan sampai tuntas.

Seraya mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Samosir dan Kepolisian Resort Samosir yang telah menjebloskan pria berinisial JS (59) ke dalam sel tahanan, Maruap Siahaan berharap kasus-kasus rentetan lainnya harus diusut tuntas. JS diketahui sebagai otak dan pelaku penganiayaan terhadap dua orang aktivis lingkungan itu.

“Penegakan hukum di Kawasan Danau Toba (KDT) adalah salah satu pilar utama mewujudkan KDT menjadi Kota Berkat di Atas Bukit,” tutur Maruap Siahaan, dalam keterangannya, Jumat (25/01/2019).

Maruap menuturkan, kasus-kasus perusakan lingkungan hidup masih terjadi di KDT. Hingga kini, kebanyakan kasus itu tidak tuntas selesai secara hukum, seperti galian C, pencemaran air Danau Toba, dan penebangan hutan ilegal.

Lebih lanjut, Maruap menegaskan, semua perusak lingkungan hidup di KDT harus diproses pidana dan perdata. “Merusak lingkungan hidup adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup dan sekaligus kejahatan kemanusiaan. Di sinilah YPDT konsisten dengan visi dan misinya menyelamatkan dan memulihkan KDT dari pihak-pihak yang merusak lingkungan hidup di KDT,” tuturnya.

Sandi Ebenezer Situngkir, sebagai Kuasa Hukum Para Aktivis yang teraniaya itu menuturkan, sejak awal, pelaku penganiayaan tidak kooperatif dalam proses hokum.

Sandi Ebenezer Situngkir yang juga Ketua Bidang Hukum YPDT menyampaikan, karena merasa merasa memiliki kekuasaan, dikarenakan JS adalah saudara kandung dari Bupati Samosir, sehingga bisa seenaknya melanggar hukum.

Jhohannes Marbun, Korban menunjukkan kondisi tubuh dan baju robek sesaat setelah selamat dari Pemukulan dan Pengeroyokan yang dilakukan oleh JS

“JS sangat tidak kooperatif terhadap upaya pemanggilannya untuk diserahkan Polres Samosir ke Kejaksaan Samosir. JS merasa the have, sehingga merasa nyaman dengan situasi tersebut. Selain merasa the have di Kabupaten Samosir, JS juga merupakan abang kandung dari Bupati Samosir, Rapidin Simbolon,” tutur Sandi.

Baca Juga  Serikat Mahasiswa Muslimin Akan Beri Penghargaan Kepada Artis Maia Estianty

Dia melanjutkan, meskipun sejak awal penanganan perkara ini Bupati Samosir dengan tegas menyatakan tidak akan menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses hukum abang kandungnya, namun pengusutan kasus ini sangat amat lamban.

“Rapidin Simbolon justru meminta aparat penegak hukum di Kabupaten Samosir untuk bertindak profesional dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu termasuk ke abang kandung sendiri,” tutur Sandi.

Dia mengingatkan, setelah JS ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan, maka berkasnya secepatnya dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar bisa segera disidangkan.

Sandi mengatakan, menurut KUHAP, penyidik mesti secepatnya menyerahkan tersangka berikut bukti-bukti yang ada dalam turunan Berkas Perkara.

Rujukan Pasal 140 ayat 1 KUHAP menyatakan, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan tersebut dapat dilakukan penuntutan. Ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

JS dijerat telah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan dan Penganiayaan seperti diatur dalam Pasal 170 KUHP juntoPasal 351 KUHP junto Pasal 333 KUHP tentang Penyanderaan/penculikan/ perampasan kemerdekaan. JS melakukan tindak pidana itu terhadap 2 orang Aktivis Lingkungan Hidup YPDT, yang melakukan advokasi terhadap tambang batu yang dimiliki JS.

Sandi menegaskan, YPDT memiliki sikap menolak tambang dalam bentuk apapun di Pulau Samosir sebagai Pulau Kaldera Toba, yang terbentuk dari letusan Gunung Toba puluhan ribu tahun lalu.

Menurut YPDT, terbentuknya Pulau Samosir terdiri dari lempengan bebatuan dan pasir, sehingga apabila dilakukan penambangan batu dapat mengubah struktur tanah di Pulau Samosir.

JS dan beberapa karyawannya tidak setuju terhadap advokasi yang dilakukan Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat, 2 orang aktivis YPDT yang diutus dari Kantor YPDT di Jakarta.

“Sebenarnya, YPDT sangat kecewa terhadap penanganan perkara ini yang berlarut-larut sampai hampir 2 tahun. Padahal sangat dipahami penanganan perkara tersebut adalah perkara yang tidak sulit,” ujar Sandi.

Baca Juga  Perhutani dan Kejaksaan Agung RI Teken Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum

Pada awal penanganan perkara tersebut, JS juga sempat melaporkan kedua aktivis YPDT tersebut dengan tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Samosir.

Akan tetapi perkara tersebut tidak dilanjutkan dikarenakan YPDT memberikan pemahaman kepada Polres Samosir bahwa Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) dan Aktivis Lingkungan Hidup miliki immunitas menurut UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tidak dapat dipidana.

“Perkara ini juga pernah kami laporkan kepada Kepala Divisi Propam Mabes Polri ketika itu dijabat Irjend Pol Martuani Sormin, juga dilaporkan ke Komnas HAM, Kompolnas,” ujarnya.

Sebagai kuasa hukum, Sandi Situngkir tetap meminta penanganan perkara tersebut oleh Kejaksaan Negeri Samosir dan Pengadilan Negeri Balige dilakukan menurut hukum yang berlaku dan menjatuhkan hukuman maksimal kepada JS.

“Supaya ada efek jera dan proses pembelajaran bagi masyarakat di KDT. YPDT dan Aktivis Lingkungan Hidup akan mengawal kasus ini sampai hukum benar-benar ditegakkan,” ujarnya.

Kejaksaan Negeri Samosir menjebloskan JS (59), tersangka penganiaya dua aktivis lingkungan Sebastian Hutabarat dan Jhohannes Marbun, aktivis lingkungan hidup di kawasan Danau Toba.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Samosir, Aben Situmorangmenyatakan, JS ditahan di Rumah Tahanan Pangururan pada Rabu (23/1/2019).

Penahanan dilakukan setelah pihaknya menerima berkas P-21, berupa barang bukti dan tersangka atas nama JS dari kepolisian yang diserahkan personel Satuan Reskrim Polres Samosir, Briptu Roy Grimslay.

Barang bukti yang diterima berupa satu kaus warna cokelat dengan bercak darah dan satu kaus berkerah warna merah maron dalam kondisi robek.

“Sudah lengkap berkas perkara, tersangka kita tahan. Tersangka cukup kooperatif,” kata Aben, Kamis (24/1/2019).

Penahanan dilakukan selama 20 hari sejak tersangka diterima. Selama itu pula, JPU menyempurnakan surat dakwaan sebelum kemudian dilimpahkan ke pengadilan.

Baca Juga  Kawasan Danau Toba Bertahun-tahun Didera Bencana, Kapan Akar Masalahnya Diatasi?

“Dalam masa 20 hari itu kita sempurnakan dakwaan dan kemudian kasus ini segera kita limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan proses persidangan perkara,” ujarnya.

Aben menyebut, dua jaksa penuntut umum sudah disiapkan dalam kasus ini yakni Juliser Simare-mare dan Antonius Ginting Terhadap JS, jaksa menerapkan Pasal 170 Ayat 1 subsider Pasal 351 Ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Awal kasus ini terjadi saat Sebastian Hutabarat diduga dianiaya tersangka pada Selasa, 15 Agustus 2017. Ketika itu, Sebastian dan Jhohannes melakukan pengamatan terhadap penambangan batu dengan stone crusher di Desa Silimalombu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir.

JS sendiri diketahui kerabat dari Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, merupakan pemilik usaha pertambangan tersebut. (Jhon R)

Share this post

PinIt
scroll to top