Awasi Praktik Politik Uang dalam Pemilu, Bawaslu Banten Ajak GMKI Turun Langsung

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten (Bawaslu Banten) mengajak semua elemen masyarakat, terutama mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang yang diprediksi akan marak dalam proses Pemilihan Umum yang akan digelar April mendatang.

Komisioner Bawaslu Provinsi Banten, Aburasyid Sidiq menyampaikan, tanpa partisipasi masyarakat dan mahasiswa dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu, pihaknya akan kesulitan menegakkan proses demokrasi yang fair.

Hal itu ditegaskan Sidiq saat menerima dan berdiskusi dengan Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Serang, di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Serang, Selasa (12/02/2019).

“Kami sangat menyambut baik dan sangat mengharapkan masyarakat, seperti saudara-saudara kita, kawan-kawan aktivis dari GMKI Cabang Serang ini, untuk berpartisipasi aktif melakukan pengawasan dan mengawasi jalannya Pileg dan Pilpres yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang,” tutur Aburasyid Sidiq.

Sidiq pun mengiyakan bahwa keterlibatan yang pro aktif dalam pengawasan Pemilu sejalan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab Bawaslu.

Sejak awal, lanjutnya, Bawaslu berharap masyarakat melakukan pengawasan yang intens terhadap Pemilu. Termasuk, mengawasi maraknya potensi money politics atau praktik politik uang.

“Dari awal, Bawaslu Provinsi Banten mengupayakan pengawasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal. Ali menegaskan, Bawaslu pun sudah diberikan kewenangan dan dijamin dalam Undang Undang Nomor 7Tahun 2019 dan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018, tentang pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

“Keterlibatan GMKI untuk ikut menjadi Pemantau Pemilu sangat kami sambut baik. Rekomendasi GMKI untuk terlibat dalam agenda pemantau pemilu kita acungi jempol,” ujar Ali.

Ali berharap, GMKI segera menindak lanjuti syarat dan mekanisme pemantau pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 435-447 UU no. 7 tahun 2019 dan Peraturan Bawaslu No. 4 tahun 2018 tentang Pemantau Pemilu.

“Agar GMKI Cabang Serang bisa terlibat langsung menjaga kualitas pemilu, sehingga Pileg dan Pilpres 2019 bisa dikawal dan dijaga integritasnya, dan kiranya Pemilu yang berkualitas dapat tercapai secara bersama-sama nantinya,” tutur Ali.

Ketua Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Serang (GMKI Serang), Richad Fernando juga mengapresiasi langkah Bawaslu yang mengajak dan melibatkan langsung masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Richad mengatakan, Pemilu dan Pilpres bukan hanya hajat partai politik, tetapi pesta demokrasi seluruh rakyat. “Jadi, semua masyarakat punya peranan dalam mengawal pemilu dan pilpres 2019 untuk tercapainya hasil pesta demokrasi yang berkualitas tanpa adanya ujaran kebencian, hoax, dan politik uang,” ujarnya.

Selain Richard Fernando Simanjuntak sebagai Ketua Cabang GMKI Serang, sejumlah fungsionarisnya seperti Kabid Aksi dan Pelayanan Martin Ronaldo Pakpahan, Sekertaris Fungsional Gereja Febrianto Silaban dan Andreas Sihombing diterima dan berdiskusi dengan kedua Komisioner Bawaslu Provinsi Banten itu. (Jhon R)

Baca Juga  Kejahatan Pertambangan Sulit Diusut, Para Elit Politik Menjadikannya Sebagai Bancakan

Share this post

PinIt
scroll to top