Jaminan Sosial untuk Aparatur Sipil Negara Seharusnya Dikelola BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Sebenarnya Presiden sudah dibohongi para pembantunya, seharusnya dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, jaminan bagi ASN kok malah diserahkan ke PT Taspen. Di sini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hendaknya turun tangan menelusuri adanya dugaan penyelewengan anggaran.

Jaminan Sosial untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JJm), seharusnya dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Hal itu disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, di Jakarta, Selasa (12/02/2019). Dia menjelaskan, masih banyak ASN yang tidak faham dan tidak mengetahui bahwa JKK dan JKm itu menjadi tanggung jawab BPJS Ketenegakerjaan.

Misal, pada Jumat, (8/2/2019) disaat Timboel menyampaikan materi tentang Jaminan Sosial di Kabupaten Siak, Riau, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah itu atau yang sekarang dikenal dengan ASN, belum mengetahui pengelolaan JKK dan JKm.

Bukan hanya ASN di daerah itu yang tidak mengerti, menurut Timboel, para mediator di daerah juga tidak mengetahui. Pengelolaan JKK dan JKm masih dibawah pengelolaan PT Taspen.

“Ternyata masih banyak peserta seminar dari unsur PNS yang belum tahu kalau PNS itu sudah mendapatkan program JKK dan JKm dari PT Taspen. Ketidaktahuan mereka karena mereka belum mendapatkan kartu JKK dan JKm dari PT Taspen. Untunglah ada seorang PNS yang sudah dapat kartu tersebut, sehingga saya dapat menunjukkan contoh kartu JKK JKm bagi PNS dari PT Taspen,” jelas Timboel.

Kemudian, ketika Timboel kembali menanyakan kalau selama ini ada PNS yang mengalami kecelakaan kerja siapa yang mengobati si PNS tersebut? Dijawab dengan polos oleh PNS itu, ya BPJS Kesehatan Pak.

“Kejadian ini bukan baru kali ini saja saya temui. Dari pengalaman saya mengunjungi beberapa kabupaten kota, ketika menghadiri acara tentang jaminan sosial dan bertemu PNS, kerap kali saya bertanya tentang program JKK JKm bagi PNS yang diselenggarakan PT Taspen. Hasilnya tidak berbeda dengan kejadian di Siak itu,” tuturnya.

Baca Juga  Relawan AL-JAMIN Catat 4 Kado Keberhasilan Presiden Jokowi Awal 2019

Dia melanjutkan, sejak hadirnya PP No 70 tahun 2015 yang menunjuk PT Taspen untuk mengelola JKK JKm bagi PNS, hingga saat ini sudah hampir 4 tahun, ternyata PT Taspen belum serius mengelola program JKK JKm bagi PNS.

Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya PNS yang belum memiliki kartu JKK dan JKm dari Taspen. “Ini mengakibatkan masih banyaknya PNS yang belum tahu kalau mereka memiliki JKK dan JKm,” ujar Timboel.

Ketidakseriusan PT Taspen ini juga berkontribusi pada defisit pembiayaan program JKN yang semakin besar. Faktanya, lanjutnya lagi, PNS hanya mengetahui kalau mereka sakit termasuk akibat kecelakaan kerja maka yang menjamin pengobatan mereka adalah BPJS Kesehatan.

“PT Taspen yang menerima iuran JKK, tapi BPJS Kesehatan yang membiayai ketika PNS mengalami kecelakaan kerja. Ini ketidakadilan bagi BPJS Kesehatan oleh PT Taspen,” ungkapnya.

PP No 49 Tahun 2018 sudah diterbitkan. PP itu mengatur penjaminan program JKK dan JKm bagi Pegawai Pemerintah dgn Perjanjian Kerja (PPPK) dan non ASN lainnya, seperti honorer, ke PT Taspen. Kehadiran PP No 49 yang menyerahkan pengelolaan JKK dan JKm bagi PPPK ke PT Taspen, tidak tepat.

“Kenapa tidak tepat? Karena UU ASN menyatakan, pengelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi PPPK berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Demikian juga Pasal 50 PP No 49 ini pun menyatakan pengelolaan JKK, JKm dan JHT bagi PPPK berdasarkan SJSN,” bebernya.

Kalau dinyatakan penyelenggaraan JKK, JKm dan JHT berdasarkan SJSN, maka seharusnya penyelenggaraan itu mengacu pada UU Nomor 40 tahun 2004 yang memiliki 9 prinsip jaminan sosial. Salah satunya, menyatakan pengelolanya adalah lembaga nirlaba, seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga  Kumpulkan Walikota, Bupati, Kadis, Camat, Lurah, Kades, Berantas Pungli!

“Faktanya, PT Taspen adalah perseroan terbatas yang mencari keuntungan. Ini sudah tidak sesuai prinsip SJSN,” ujarnya.

Kemudian, Timboel melanjutkan, di salah satu prinsip lainnnya dinyatakan bahwa hasil investasi dikembalikan bagi kesejahteraan peserta. Nah, kalau hasil investasi di PT Taspen digunakan untuk deviden dan tantiem direksi. “Ini juga sudah tidak sesuai prinsip SJSN,” ujarnya.

Sedangkan Prinsip Gotong Royong, tidak terjadi di program JKK dan JKm. Karena pengelolaan JKK dan JKm bagi PNS diserahkan ke PT Taspen.

“Kalau seluruh ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK, serta pekerja swasta dan seluruh rakyat bergotongroyong membiayaai JKN, kenapa program JKK dan JKm harus diceraiberaikan seperti saat ini? Bila saja seluruh pekerja ASN dan swasta bergotongroyong membiayai JKK dan JKm di BPJS Ketenagakerjaan, maka manfaat JKK dan JKm akan semakin besar lagi diterima ASN dan pekerja swasta,” tuturnya.

Kemudian, jika ditelisik dari sisi biaya iuran, berdasarkan PP no. 66 Tahun 2017 junto PP no. 70 tahun 2015, iuran JKm yang dikelola PT Taspen sebesar 0,72%. Jumlah itu jauh lebih besar, dua kali lipat lebih dari biaya iuran JKm yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebesar 0,3%.

Menurut Timboel, sudah terjadi kelebihan bayar dari APBN selama ini untuk iuran JKm bagi PNS, yang nilainya mencapai Rp 1,2 Triliun per tahun. Dengan hitungan sebanyak 6 juta PNS x 12 bulan x 0.42% x rata2 upah 4 juta.

“Di tengah defisit APBN yang terjadi tiap tahun, Pemerintah malah mengeluarkan biaya lebih dari APBN sebesar Rp 1,2 triliun tiap tahun untuk membayar program JKm bagi PNS,” ujarnya.

Tentunya angka ini akan lebih besar lagi bila program JKm bagi PPPK dan non ASN lainnya diserahkan ke PT Taspen. Padahal, menurut Timboel, kalau mau jujur, justru BPJS ketenagakerjaanlah yang selama ini membantu defisit APBN dengan mengalokasikan sekitar 58% dana kelolaannya, atau sekitar 214,59 triliun, untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN), sementara PT Taspen hanya mengalokasikan 30% dana kelolalaannya untuk membeli SBN.

Baca Juga  Stop Pungli, Aparat Jangan Nyusahin Masyarakat

Dia melanjutkan, selama ini PT Taspen tidak serius mengelola JKK dan JKm bagi PNS. Terjadinya defisit JKN karena PNS menggunakan JKN ketika mengalami kecelakaan kerja dan adanya kelebihan bayar dalam pembiayaan JKm.

“Maka sudah saatnya Pemerintah meninjau ulang seluruh PP yang mengatur pengelolaan JKK dan JKm bagi PNS dan PPPK serta Non ASN lainnya kepada PT Taspen,” ujarnya.

Dengan kondisi seperti itu, menurut Timboel, Presiden Jokowi sudah dipermainkan oleh pembantunya di Kemenkeu, Bappenas, Kemenpan RB, dan Kemeneg BUMN yang memang selama ini terus menginginkan JKK dan JKm bagi ASN dikelola PT Taspen.

Dengan kondisi itu, Timboel menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkenan turun tangan menelusuri adanya dugaan pelanggaran dan penyelewengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya di masing-masing lembaga itu.

“Sebab, jaminan sosial bagi ASN tidak berjalan dengan baik dan terjadi inefisiensi pembiayaan dari APBN. KPK harus turun tangan terkait masalah inefisiensi APBN ini,” ujarnya.

Timboel mengingatkan, sudah saatnya JKK dan JKm ASN dikelola BPJS Ketenagakerjaan, sehingga seluruh program jaminan sosial sesuai dengan UU SJSN.

“Dan memberikan manfaat yang lebih baik lagi kepada seluruh pekerja kita, baik ASN maupun pekerja swasta,” tutupnya. (Jhon R)

Share this post

PinIt
scroll to top