Masih Banyak Persoalan Nelayan Belum Ada Solusi, Kaum Marhaen Minta Pemerintah Segera Sinkronkan Undang-Undang

Diskusi Media Keluarga Marhaenis

Jakarta, Demokrasi Rakyat-Pemerintah diminta melakukan terobosan untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan nelayan yang masih membelit. Salah satunya,dengan segera melakukan sinkronisasi terhadap berbagai Undang-Undang dan regulasi yang menghambat.

Hal itu terungkap dalam Diskusi Media II dengan tema Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Dalam Era Jokowi-JK, yang digelar oleh Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis (DPN KBM), di Aula Keluarga Besar Marhaenis, Central Cikini Building, Gedung Impression, Jalan Cikini Raya 58A, Lantai 4, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/02/2019).

Ketua Umum Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana menuturkan, hingga saat ini masih sangat diperlukan dorongan dan solusi untuk membantu Nelayan, terutama dalam urusan Kredir Usaha rakyat (KUR) Mikro Nelayan yang hanya terserap 5%, sedangkan lainnya terserap lebih di retail atau perdagangan.

Juga, persoalan bahan bakar (SPBU) untuk nelayan kecil penting untuk segera. “Selain itu, pemerintah sebagai Pembentuk Undang-Undang, perlu segera melakukan sinkronisasi dan harmonisasi Undang-Undang agar tidak multitafsir. Misal, terkait definisi nelayan kecil di Undang Undang Perikanan diatur Kapal Tangkap 5 GT, sedangkan UU perlindungan Nelayan 10 GT,” beber Budi Laksana.

Meskipun, lanjut dia, optimisme dengan good will pemerintahan Jokowi-JK yang tidak lagi memunggungi laut dan nelayan, yang selama Orde Baru penguasaan laut pengelolaan sangat sentralistik, alhasil di tahun 2017-2018 Nilai Tukar Nelayan Naik sekitar 2%.

Selain itu lahirnya, produk hukum yaitu UU Perlindungan Nelayan dan program-program seperti Asuransi Nelayan, Sertifikakasi Lahan Nelayan, KUR Mikro Nelayan, Bank Mikro Nelayan, Bedah Rumah Nelayan sangat membantu Nelayan.

Budi juga masih menyayangkan minimnya peningkatan kesejahteraan nelayan kecil, padahal sebanyak 90 % ikan yang dikonsumsi adalah hasil tangkapan nelayan kecil. “90 % ikan yang kita konsumsi dihasilkan oleh nelayan kecil, ya dihasilkan oleh Si Marhaen,” ujarnya.

Diskusi yang di moderatori oleh Ahmad Tabroni yang juga aktivis organisasi Nelayan ini, dibuka oleh Revrison Baswir selaku Ketua Bidang Ekonomi Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis.

Revrison mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK memperlihatkan komitmennya terhadap pengamalan Pasal 33 ayat 3 di sektor kelautan dan perikanan.

Hal itu dinyatakan dengan menegakkan kembali kedaulatan Indonesia di sektor kelautan dan perikanan, yaitu dengan memerangi praktik ilegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing), dengan cara menenggelamkan kapal-kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia.

Baca Juga  LBH Serindo Minta Menteri Pertanian Buka-Bukaan Soal Data Produksi

“Dalam periode 2015-2017, terdapat 317 kapal nelayan asing yang sudah ditenggelamkan,” ujarnya.

Kemudian, penerbitan regulasi yang berpihak pada Si Marhaen atau Nelayan Kecil sudah mulai terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri KKP No 02 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets).

Menurut Permen ini, terhitung sejak 1 Januari 2017, kapal jenis Pukat Hela dan Pukat Tarik tidak akan dibenarkan lagi melaut. Jumlah kapal yang akan terkena dampak kebijakan ini diperkirakan mencapai 38 ribu unit.

Revrison melanjutkan, langkah berikutnya yang sudah dilakukan Jokowi-JK yakni menerbitkan UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Sesuai amanat UU tersebut, lanjut Revrison, sekurang-kurang terdapat lima hal yang harus dilakukan oleh negara untuk melindungi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, yaitu menyediakan prasarana dan sarana, memberikan kepastian usaha, meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan Kelembagaan Petambak Garam, menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, dan melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim.

“Berdasarkan hal-hal itu, dapat disaksikan betapa kebijakan pemerintahan Jokowi-JK tidak hanya tertuju pada peningkatan kesejahteraan nelayan secara umum, tetapi langsung menukik pada peningkatan kesejahteraan nelayan kecil atau Si Marhaen,” katanya.

Selain Ketua Umum Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana, pembicara yang hadir dalam diskusi yakni Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KTNI) Riza Damanik, dan Pegiat Perikanan dan Kelautan, Andre Notohamijoyo.

Riza Damanik dalam paparannya mengatakan, laut mempunyai potensi yang besar terkait dengan pangan, karena bicara pangan tidak cukup hanya pangan di darat saja, sumber protein hewani yaitu ikan mempunyai kontribusi yang cukup besar, yaitu sekitar 50 persen.

Menurut Riza, di era Orde Baru, asupan protein hewani sekitar 18 kilogram per kapita. Sedang sekarang meningkat hingga 50 kilogram per kapita.

“Dan nelayanlah yang memastikan asupan protein hewani itu bisa kita konsumsi. Jadi, nelayan mempunyai posisi yang sangat strategis,” ujar Riza Damanik.

Baca Juga  Polemik Impor, Bentuk Badan Pangan Nasional Sekarang!

Dia juga menyampaikan, karakter nelayan, yaitu pelaku perikanan adalah pelaku ekonomi kecil. “Jadi, terkait Nelayan sangat tepat menjadi issue oleh Keluarga Besar Marhaenis, karena ini terkait problematika Marhaen yang bersama-sama perlu diurai dan mencari solusi bersama,” katanya.

Riza menuturkan, saat ini upaya Pemerintahan Jokowi-JK sangat optimal, dalam mengatasi ketimpangan penguasaan ikan, terutama, saat ini potensi ikan meningkat menjadi 12,7 digit.

Riza mengatakan, dari sejak kemerdekaan, data yang ada mengenai potensi ikan selalu berada pada posisi 1 digit. “Nah, potensi itu harus bisa dijawab dengan menggantikan kapal-kapal luar dengan kapal-kapal Indonesia dan kapal nelayan,” katanya.

Sedangkan untuk permodalan nelayan, yang mana selama ini pinjaman berbunga tinggi, atau perniagaan yang tidak adil dikarenakan maraknya tengkulak, pemerintah saat ini telah hadir dengan skema pemodalan bank dan nonbank, yaitu melalui Kredit Usaha Rakyat, dan Bank Mikro Nelayan berupa Produk non KUR oleh Badan layanan Umum untuk Nelayan. “Selain itu, ada juga asuransi nelayan,” ujar Riza.

Dia menambahkan, potensi lahan seluas 17,3 juta hektare dari perikanan budidaya, yang kini baru 1,3 juta hektar yang optimal hendaknya dikembangkan.

“Prototipe tersebut dapat mengambil manfaat dari program perhutanan sosial sekitar 12,7 juta hektar yang di dalamnya terdapat juga hutan pantai, seperti di Muara Gembong,” ujar Riza.

Pegiat Perikanan dan Kelautan Andre Notohamijoyo memaparkan, di Oktober 2018 telah dilaksanakan Asean Tuna Eco Labeling sebagai kegiatan guna memenuhi tuntutan pasar ekonomi dunia.

“Sayang kegiatan ini merupakan inisiatif dari Multi Nasional Corporate, bukan Negara,” ujar Andre.

Andre membeberkan, terkait Ikan Tuna yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi, yang merupakan ikan plagis atau hidup di permukaan laut, merupakan ikan yang berada di wilayah southern.

“Artinya, potensi besar ikan tuna berada di Indonesia. Namun perlu diketahui bersama di Samudera Hindia dan Samudera Pasific, ada organisasi yang mengatur penangkapan tuna,” ungkapnya.

Untuk penghasil tuna di dunia, sebesar 26,2 % berada di Asia Tenggara, dan Indonesia berkontribusi sekitar 63 %. Artinya, lanjut Andre, Indonesia merupakan pemain dunia dalam produksi tuna.

Akan tetapi, kata dia lagi, perlu diketahui, penghasil tuna terbesar berada di Afrika yaitu di Seasles. Cukup mencengangkan sebab, negeri itu hanyalah sebuah negara kecil di Benua Afrika.

Baca Juga  PKP Berdikari: Kebudayaan adalah Kebahagiaan

Menurut Andre, ada beberapa hal yang perlu di agregasi dalam persoalan Nelayan, Perikanan dan Kelautan, antara lain budaya melautnya. Misal, di Padang, nelayan menguap ikan tidak sampai di Mentawai. Sedangkan di Bitung, mengalami problematika dalam urusan kapal-kapalnya.

“Sehingga perizinan kapal perlu dipermudah. Apalagi bila melakukan penangkapan tuna bukan harian tapi harus intensif maka diperlukan kapal-kapal penampung yang besar, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh BUMN Perikanan, seperti Periodo dan Perinus. Hal itu dalam rangka memperbesar jumlah produksi tangkap yang bekerjasama dengan nelayan-nelayan kecil. Namun, realitanya Kapal BUMN kecil-kecil dan sedikit,” ungkapnya.

Andre menambahkan, Negara Norwegia merupakan penghasil besar hanya untuk jenis salmon dan chord. Namun Indonesia dapat berpotensi penghasil tuna terbesar dunia dan banyak jenis-jenis yang lain yang potensinya tidak dimiliki negara lain.

Kemudian, katanya, pentingnya menjaga ekosistem terkait perikanan dan kelautan. Seperti di Demak misalnya. “Kepiting rajungan, saat ini ekspornya belum bisa terpenuhi. Namun terdampak karena pencemaran. Selain itu terkait pelabuhan tradisional, misal di DIY, Gunung Kidul, belum optimal dan belum didukung sarana prasarana yang memadai,” tutur Andre.

Persoalan yang juga dihadapi Indonesia adalah persoalan garam, terutama garam Industri. Menurut dia, BUMN Garam sangat perlu segera melakukan konsolidasi atau bekerjasama dengan penambak garam dalam cluster 15 Hektar, dalam suatu koperasi.

Hal itu diperlukan guna memenuhi kuantitas, kualitas dan harga nasional. “Juga demi kemanfaatan ekonomi bagi para penambak garam,” ujar Andre.

Selain itu, lanjutnya, jika diseriusi, program-program pemerintah saat ini dapat menyelamatkan sekitar 8.000 Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) Perikanan dari persoalan utang. (Jhon R)

Share this post

PinIt
scroll to top