Menkumham dan Dirjen PAS Gagal Berantas Peredaran Narkoba

Jakarta, Demokrasi Rakyat – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) dianggap gagal memberantas peredaran dan bisnis haram di lembaga-lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Masih maraknya peredaran narkoba di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi salah satu tolok ukur kegagalan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Mekumham) dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) dalam menjalankan tugas, fungsi dan pengawasannya dalam pemberantasan narkotika di lapas-lapas.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti-Narkoba, Tawuran dan Anarkis (DPN Gepenta) Birgjen Pol (Purn) Parasian Simanungkalit kepada Rakyat Merdeka, saat menggelar jumpa pers, Rencana Penganugerahan Bapak Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis kepada Joko Widodo, di Markas GEPENTA, Perumahan Perdana, Jalan Perdana Blok I No 13, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, Senin (11/03/2019).

Ditegaskan Parasian Simanungkalit, saat ini tidak sedikit lapas yang menjadi sasaran pemakai dan pengedar narkoba. Hal itu diperparah dengan adanya jaringan mafia yang telah menyusup ke berbagai segmen masyarakat, sehingga pemberantasan narkoba sering tidak tepat sasaran di Lapas.

“Pemberantasan kejahatan dan peredaran narkoba selama ini bagai ciluk ba. Kucing-kucingan. Hal itu harus dihentikan, proses dan penegakan hukum harus tetap dilakukan,” tutur Parasian Simanungkalit.

Parasian Simanungkalit juga mempertanyakan banyaknya pengguna narkoba di dalam lapas itu sendiri. “Itu semua ulah dan kerja-kerja mafia narkoba. Bisnis haram narkoba itu memang sangat menggiurkan, dan setiap pemain menyetor jumlah uang yang tidak kecil ke atasannya. Ini yang harus dibongkar,” tutur Parasian Simanungkalit.

Fungsi pengawasan yang dilakukan Dirjen PAS dan Kemenkumham, menurut dia, sangat lemah dan begitu rapuh.

“Inilah kegagalan Menteri Hukum dan HAM serta Dirjen PAS, yang tidak bisa mengawasi dan menindaktegas para pelaku kejahatan narkoba,” ujarnya.

Baca Juga  Sekjen KSBSI: Kebijakan CEPA Harus Diwaspadai, Bisa Merugikan Buruh

Perlu diketahui, lanjut Brigjen Pol Purnawirawan Parasian Simanungkalit, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia telah sering meneken sejumlah surat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Hukum dan HAM maupun dengan Dirjen PAS.

Nyatanya, lanjut dia, hingga kini peredaran dan kejahatan narkoba di lapas tidak kunjung surut. Hal itu terjadi, dikarenakan hampir semua pejabat di Kemekumham dan Dirjen PAS tidak menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya yang ketat.

Seharusnya, menurut Simanungkalit, para pengguna narkoba tidak mesti masuk ke dalam penjara. Sebab, nyatanya, semakin banyak penghuni Lapas yang terkena, maka semakin lama juga peredaran dan kebutuhan berlanjut di Lapas.

“Bisa dilakukan dengan pendekatan kemaanusiaan. Hukuman Sosial, dan lain sebegainya. Tetapi harus dipastikan dulu bahwa mereka diperiksa dan diproses hukum yang sah,”ujar Simanungkalit.

Pendekatan pemberantasan narkoba melalui rehabilitasi, juga menjadi  salah satu solusi. Menurut Simanungkalit, peraturan perundang-undangan juga mengakomodir hal itu.

Di Pasal 127 KUHAP, lanjutnya, setiap orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba, harus diproses hukum dan maksimal hukuman 4 tahun penjara.

Sedangkan peran serta masyarakat untuk memberantas kejahatan dan peredaran narkoba diatur pada pasal 108 KUHAP.

“Anggota masyarakat atau siapapun yang melakukan tangkap tangan kepada pengguna dan atau pengedar, bisa melakukan penangkapan dan segera menyerahkannya ke Kepolisian,” ujarnya.

Selain itu, lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga lainnya diketahui harus menerapkan metode IPWL yaitu Instansi Penerima Wajib Lapor.

“Rehabilitasi boleh, tetapi harus sudah diproses hukum, dan proses hukumnya tidak mesti dipenjarakan,” ujarnya. (Jhon R)

 

 

Share this post

PinIt
scroll to top