Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan Tidak Optimal

Jakarta, Demokrasi Rakyat – Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus) M Adi Toegarisman mengakui, penanganan perkara tindak pidana perpajakan belumlah optimal.

Hal itu disebabkan adanya pemahaman di tingkat penyidik yang belum sinkron dengan perkara yang ditanganinya.

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (Jamintel) ini menuturkan, memang ada sejumlah faktor lain yang menyebabkan tidak optimalnya penanganan tindak pidana perpajakan itu.

“Diantara, adanya pemahaman penyidik bahwa penerimaan negara lebih utama, sehingga tidak perlu dilakukan penyidikan,” kata Adi Toegarisman, saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi (Rakornas) Penegakan Hukum Pidana Pajak tahun 2019, di Aula Cakti Budhi Bhakti Dirjen Pajak, Jakarta, Selasa (12/03/2019).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Kepala Biro (Karo) Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Badan Reserse Kriminal Polri, Deputi Pemberantasan PPATK, para pejabat Eselon II, III pada Dirjen Pajak, Kejaksaan, Kepolisian dan Kementerian/Lembaga serta Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan se-Indonesia.

Selain itu, menurut Adi Toegarisman, faktor lain adalah hukum acara atau Standard Operation Procedure (SOP) tidak dipatuhi. Sehingga banyak terjadi proses Praperadilan dari tersangka, pengguna faktur fiktif tidak ditindak sehingga tidak ada efek jera atau tidak adil, serta asset tracing tidak maksimal dari awal penyidikan.

Hal itu diperparah karena kerjasama dengan PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pasar Modal, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lain-lain belum optimal.

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kajati DKI) ini menyampaikan, perlu upaya optimalisasi penanganan perkara tindak pidana perpajakan dengan maksimalkan asset tracing.

“Dengan melengkapi berkas perkara laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari  PPATK, OJK, pasar modal dan instansi terkait, untuk memastikan harta benda dari tersangka, prioritas korporasi agar disidik sebagai pelaku atau optimalisasi denda, maupun rasa keadilan yang selama ini dijadikan tersangka pembuat faktur fiktif bukan pengguna,” tutur Adi Toegarisman.

Baca Juga  Kepesertaan Rakyat Miskin dalam Program Jamsos Belum Terpenuhi

Di samping itu, perkara seperti ini pun bisa disangkakan dengan mempergunakan pasal Tindal Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kemudian, perlu diterapkan denda maksimal, pengguna sebagai pihak yang sengaja melakukan kejahatan dan menikmati keuntungan harus disidik.

“Keberhasilan penyidik sama dengan keberhasilan penuntut umum, dan kerjasama intensif maupun sinergitas dengan Jaksa Peneliti untuk membahas syarat  formil dan materil,” jelas Adi.

Dalam kesempatan tersebut, tiga Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), yaitu Kajati DKI Jakarta, Kajati Jawa Barat dan Kajati Jawa Timur menerima penghargaan Mitra Penegakan Hukum Pidana Terbaik Tahun 2018 dari Direktorat Jenderal Pajak yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan. (Jhon R)

 

Share this post

PinIt
scroll to top