Proses Penyidikan Tidak Efektif Dimulai dari Regulasi di Atasnya

Jakarta, Demokrasi Rakyat – Forensic Independent Legal Auditor (FILA) Arnold JP Nainggolan menyampaikan, turunan proses penyidikan tidak efektif dimulai dari regulasi atau perundang-undangan di atas yang kemungkinan besar masih mengalami banyak persoalan.

Menurut Pemerhati Hukum dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini, masih banyak regulasi dan mekanisme yang harus dibenahi.

Salah satunya adalah Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Menurut Arnold JP Nainggolan, regulasi kepailitan yang ada saat ini sebagai sebuah instrumen hukum, belum mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menurut, Pengajar di Fakultas Hukum UKI ini, perlu segera melakukan pembenahan dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut.

Dijelaskan, hingga saat ini, dirinya sudah mencatat dan menganalisis sebanyak 64 Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, yang terdaftar resmi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dapat dilihat pada Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP).

“Perlunya secara mendesak, dilakukan pembenahan atas RUU Kepailitan dan penundaan pembayaran utang itu,” tutur Arnold JP Nainggolan, Selasa (12/03/2019).

Dia menerangkan, dewasa ini, pemahaman terhadap penafsiran Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang atau yang disebut UU KPKPU, yakni, Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya,belumlah memberikan rasa keadilan.

“Pasal itu belum mencerminkan keadilan. Alasannya, tidak secara tegas diatur syarat minimum jumlah hutang jatuh waktu dan tidak mampu membayarsehingga dapatdimohonkan kepalitian,” ujarnya.

Semestinya, lanjut dia, syarat minimum jumlah hutang jatuh waktu yang dapat dimohonkan kepailitan adalah lebih dari Rp 200.000.000.

Baca Juga  Penyerahan Berkas dan Tersangka, Keluarga Minta Ratna Sarumpaet Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya

Mengapa harus di atas Rp 200 juta? Arnold menerangkan, ada dasar yuridis yang menetapkan nilai di atas Rp 200 juta itu sudah ada instrumen peraturan perundang-undangannya. Instrumen yuridis yang melandasinya adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana khususnya dalam Ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 5 Ayat 3 ditegaskan bahwa Penyelesaian Gugatan Perkara Perbuatan Cidera Janji/ Perbuatan Melawan Hukum yang nilai kerugian sebanyak-banyak Rp 200.000.000 dapat diselesaikan paling lama 25 Hari Kerja.

Secara konsep hukum, persamaan dalam UU KPKPU maupun Gugatan Sederhana adalah adanya Perbuatan Cidera Janji atau wanprestatie, atau pun Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad), yang dibungkus dengan adanya pertukaran kewajiban para pihak yang tidak dijalankan sesuai consensus (kesepakatan).

Untuk membedakan cara penyelesaian, melalui UU KPKPU atau Gugatan Sederhana, jelas dapat diukur secara fair melalui syarat jumlah hutang jatuh waktu tersebut.

Oleh karenanya, DPR dan Presiden harus sepakat dalam melakukan penyempurnaan Perubahan Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (RUU KPKPU) dalam Pasal 8 Ayat 4 UU KPKPU, yakni Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi.

Arnold menyebut, norma hukum dalam Pasal 8 Ayat 4 UU KPKPU ini juga belum mencerminkan kepastian dan kemanfaatan hukum. Sebab, belum terlihat adanya pemberian ruang diskresi bagi Hakim untuk memeriksa atau membuat batu uji terkait pembuktian yang disampaikan para pihak yakni Pemohon dan Termohon.

Dengan adanya frasa ”harus” dalam Pasal 8 Ayat 4, lanjutnya lagi, mengakibatkan hakim tidak memiliki pilihan lain selain untuk mengabulkan permohonan pailit dan membuat peristiwa hukum baru, dimana Termohon  atau Pihak debitur, demi hukum kehilangan haknya, tidak dapat menguasai dan mengurus harta kekayaannya dan harus diserahkan kepada Kurator atau Pengurus.

Baca Juga  Relawan AL-JAMIN Catat 4 Kado Keberhasilan Presiden Jokowi Awal 2019

Kondisi ini, menurut Arnold, mendorong Hakim hanya cenderung menekankan pada aspek hukumnya dengan hanya memeriksa apakah perkara tersebut terbukti secara sederhana memenuhi persyaratan kepailitan, tanpa mempertimbangkan aspek tingkat kesehatan keuangan perusahaan yang hendak dipailitkan.

“Ketentuan ini tidak adil bagi debitor yang berada dalam keuangan yang sehat dan memiliki aset yang jauh lebih besar dari utangnya,” ujarnya.

Padahal, Hakim dalam jabatannya secara ex-officio,diperkenankan melakukan penemuan hukum atau rechtvinding, sehingga putusannya dimungkinkan untuk dapat tidak terikat pada suatu Undang Undang.

Caranya, dengan memberikan beban pembuktian kepada Pihak Termohon untuk memperlihatkan Balance Sheet Insolvency. Yaitu, Termohon diuji dan diberi ruang membela diri, dengan menunjukkan Laporan Keuangan, atau dapat juga melalui Profesi Independen yang berkompetensi menilai secara wajar terhadap laporan keuangan yang menunjukkan ketidakmampuan membayar secara finansial.

Di sinilah dapat ditentukan apakah pembuktian dalam permohonan Kepailitan dan PKPU sudah terlihat sederhana atau rumit.

“Apabila pembuktian rumit, maka belum terlihat memenuhi kompetensi absolut Pengadilan Niaga untuk memeriksa, memutus, dan mengadili,” ujarnya.

Bilamana suatu Putusan Pengadilan Niaga terlihat perbedaan pendapat dan pemahaman antara Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi, yang terlihat dari penafsiran yang berbeda atas makna pembuktian sederhana, terlihat tidak memenuhi asas kepastian hukum.

Sebaliknya, Termohon telah nyata membuang waktu dan uangnya secara sia-sia untuk menghadiri setiap sidang dan membayar biaya perkara. Dan, yang tentunya tidak sedikit yang terbuang itu untuk suatu putusan pengadilan yang tidak memberikan penyelesaian masalah.

Menurut Arnold, di sinilah poin utama batu uji Balance Sheet Insolvency Termohon, untuk memperlihatkan solvency atau kemampuan dan kemauan membayar, secara itikad baik atau te goeder trouw.

“Peran serta Kurator pun sebagai Profesi penunjang dalam Kepailitan dan PKPU untuk memahami hal ini sangat diharapkan,” tuturnya.

Baca Juga  Hendak Jadikan Wae Sano Pilot Project Pengembangan Panas Bumi, Warga Desa Protes

Dia menambahkan, untuk menjamin kepastian hukum, alangkah bijaksananya menghapus Ketentuan Pasal 56 Ayat 1 dan mengubah Pasal 59 Ayat 1 UU KPKU, agar Kreditor pemegang jaminan kebendaan berupa gadai, hipotik, hak tanggungan, jaminan fidusia, dapat menjalankan haknya sebagaimana Ketentuan Pasal 59 Ayat 1 diubah menjadi 7 bulan. (Jhon R)

 

 

Share this post

PinIt
scroll to top