Ingin Tampil Transparan Tangani Kasus Korupsi, Kejaksaan Pasang SPDP Online

Jakarta, Demokrasi Rakyat – Institusi Kejaksaan tidak mau dicurigai dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Karena itu, ingin tampil transparan, institusi Adhiyaksa itu pun sudah memasang pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara online. Hal itu pun diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar bisa saling memonitor penanganan kasus korupsi.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus), M Adi Toegarisman menegaskan, pihaknya sudah menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam menangani perkara tindak pidana khusus di seluruh jajaran kejaksaan Indonesia. Penerapan itu lewat pemberlakuan SPDP online.

“Jadi setiap keluarnya SPDP itu akan dilakukan secara online ke Sekretariat Aksi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada di KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi). Dan ini akan terus berkembang sampai ke tahap penuntutan dan eksekusi,” kata Adi Toegarisman, kepada wartawan di Jakarta, Senin (08/04/2019).

Saat ini jajaran kejaksaan juga sudah mempunyai akun yang langsung berhubungan ke Sekretariat Aksi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di KPK.

“Setiap kali melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, SPDP-nya kami sampaikan ke Sekretariat Aksi Bersama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pemberitahuan. Dan ini berlaku bagi seluruh kejaksaan di Indonesia,” ujarnya lagi.

Kebijakan teknis pengendalian perkara ini juga bertujuan untuk menyamakan pemahaman agar semua jajaran kejaksaan lebih transparan dan profesional dalam melakukan penuntutan yang bermuara pada keadilan.

“Kami sudah punya rumusannya. Tinggal nantinya kami akan tuangkan ke dalam Surat Edaran Jaksa Agung,” kata Adi.

Untuk itu, Jampidsus pun mengeluarkan lima kebijakan aksi pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu lingkup tindak pidana korupsi, teknis penanganan perkara korupsi, tentang penyidikan, penuntutan dan eksekusi.

“Termasuk di dalamnya pemberantasan tindak pidana pencucian uang,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta itu.

Baca Juga  Tolak Privatisasi Kelautan, Masyarakat Sipil Gelar Gerakan Rakyat Berdaulat Menjaga Laut Bersama

Saat ini, lanjutnya, pemerintah memprogramkan agar penegakan hukum serius mengurangi korupsi. “Yang menjadi sasaran adalah penegak hukum. Artinya penegak hukum itu ya penegak hukum yang profesional, teknisnya memadai dan integritasnya harus baik,” pungkasnya. (Jhon R)

Share this post

PinIt
scroll to top