Hentikan Polemik Lelang Kapal Asing, Serahkan Saja ke Kelompok Usaha & Koperasi Nelayan

Jakarta, Demokrasi Rakyat – Pemerintah diminta sebaiknya menghentikan polemik lelang kapal asing pencuri ikan. Sebaiknya kapal-kapal itu diserahkan kepada kelompok usaha dan koperasi nelayan.

Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengatakan, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kejaksaan hingga Kementerian Koordinator Kemaritiman berpolemik dalam pelelangan kapal asing pencuri ikan hasil rampasan.

“Soalnya, kapal-kapal tersebut kembali ke pemilik asalnya setelah dilelang, kementerian dan lembaga negara menunjukkan polemik kapal yang dilelang dibeli oleh pemilik asalnya dan kembali mencuri ikan di perairan Indonesia,” tutur Marthin Hadiwinata, Rabu (10/04/2019).

Dia menerangkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah menyatakan persoalan kapal asing rampasan yang kembali lagi kepada pemilik asalnya setelah dilelang bisa diselesaikan dengan memperketat pengawasan.

“Akan tetapi mekanisme pengawasan pelelangan belum jelas dan masih perlu dilakukan pengawasan yang ketat,” ujar Marthin.

Lebih lanjut, Marthin mengungkapkan, polemik berlanjut setelah Menteri kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyatakan kekecewaannya sehubungan dengan lelang atas kapal asing pencuri ikan yang dibanderol dengan harga murah.

“Menteri Susi menyayangkan keputusan untuk melelang kapal dengan harga murah menurutnya,” katanya.

Empat kapal berbendera Vietnam yang ditangkap di perairan Natuna, Kepulauan Riau, pada Februari lalu, diduga dipermainkan dengan cara dilelang murah akan dibeli kembali oleh oknum pencuri ikan.

“Menurut Menteri Susi, menenggelamkan kapal adalah amanat undang-undang,” ujar Marthin.

Aturan umum mengenai lelang kapal ikan pelanggar hukum telah jelas tercantum dalam Pasal 76C UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun tentang Perikanan. Pasal 76C UU 45/2009 menjelaskan terhadap Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan dapat dilelang untuk negara.

Selain itu, Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

Terkait dengan polemik tersebut, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia meminta pemerintah menghentikan drama pelelangan kapal asing pencuri ikan dengan menjalankan mandat UU Perikanan.

Marthin menegaskan, berdasarkan Pasal 76C ayat (5) UU No. 45/2009 tentang Perikanan, Pemerintah dapat menyerahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi nelayan.

“Jika diperlukan, Presiden Joko Widodo dapat menerbitkan peraturan presiden untuk mendorong penyerahan kapal asing pencuri ikan untuk dapat digunakan oleh kelompok usaha bersama dan koperasi nelayan. Sehingga aksi perang terhadap pencurian ikan dapat bermanfaat untuk kepada kelompok nelayan secara kolektif melalui Kelompok usaha bersama dan koperasi,” tutup Marthin. (Jhon R)

Baca Juga  Indonesia Peduli Disabilitas, Ketua Kontingen Arminsyah Ajak Semua Pihak Sukseskan Asian Para Games 2018

Share this post

PinIt
scroll to top