Kejari Gelar Rakor Penanganan Perkara Tindak Pidana Berbasis Teknologi

Jakarta, Demokrasi Rakyat – Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) menggelar Rapat Koordinasi untuk memperdalam implementasi Peraturan Presiden Nomot 54 tahun 2018. Perpres itu mengamanatkan penerapan Sistem Penanganan Perkara  Tindak Pidana Secara Terpadu yang berbasis Teknologi Informasi (SPP-TI).

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kajari Jakut) Siswanto mengatakan, kejaksaan yang sekarang dipimpinnya menjadi salah satu daerah yang ditetapkan untuk melaksanakan SPP-TI.

Bahkan, lanjutnya, berdasarkan surat Menkopolhukam Nomor: B72/HK.00.01/03/2019 tanggal 25 Maret 2019, Kejari Jakut memfasilitasi terjalinnya sistem tersebut secara terpadu.

“Karena itulah kami menggelar Rapat Koordinasi Strategi Nasional SPP-TI ini bersama penegak hukum di wilayah Jakarta Utara,” kata Kepala Kejari Jakut, Siswanto di Jakarta, Jumat (12/04/2019).

Siswanto menerangkan, kegiatan tersebut untuk mendukung penerapan aplikasi Elektronik terkait Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK) sebagaimana yang tertuang dalam Perpres 54 Tahun 2018.

“Tujuan rapat koordinasi Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara terpadu yang berbasis Teknologi Informasi (SPP-TI) ini dilakukan untuk penguatan Integrated Ciminal Justice System (ICJS),” katanya.

Dengan SPPT-TI, lanjut Siswanto, bertujuan untuk mewujudkan penanganan perkara yang cepat dan transparan.

Dengan demikian, seluruh peserta koordinasi Stranas sepakat menandatangani kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) ICJS untuk bersama-sama membangun penanganan perkara yang berbasis TI pada masing-masing Satuan Kerja.

“Sepakat untuk saling berbagi data dan membuka informasi penangan perkara yang seluas-luasnya diantara anggota ICJS dalam sistem yang berbasis TI dan sepakat untuk membangun help desk guna membantu para anggota ICJS dalam memperoleh data dan informasi,” tuturnya.

Pada prinsipnya, lanjut Siswanto, semua aparat penegak hukum wilayah Jakarta Utara setuju mempergunakan aplikasi E-ICJS sebagaimana Perpres 54 tahun 2018 yang dicanangkan Presiden.

Baca Juga  Ditengah Pendaftaran Capres, Buruh Harus Tetap Tagih Janji Penetapan UMP Yang Layak

Penerapan Stranas PK dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi, diprioritaskan pada pembangunan Zona Integritas unit-unit kerja menuju WBK dan WBBM dilingkungan APH yang meliputi instansi penyidik kejaksaan, pengadilan dan rutan/lapas.

Dalam kesempatan itu, juga dibahas terkait perijinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Rakor Stranas tersebut dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara beserta seluruh hakim, Polres Metro Jakut, Polres Tanjung Priok, Polres Kepulauan Seribu, Bea Cukai Tanjung Priok, Bea Cukai Marunda Jakut, Imigrasi Jakut, Imigrasi Tanjung Priok, Lantamal III, Rutan Cipinang, Rutan Salemba, Rutan Pondok Bambu. (Jhon R)

Share this post

PinIt
scroll to top