Pasangan Capres Saja Patuh, Kok Banyak Pejabat Belum Laporkan Hartanya

Jakarta, Demokrasi Rakyat – Ternyata masih banyak pejabat Negara yang belum melakukan pelaporan harta kekayaannya ke KPK. Selain untuk mencegah penyelewengan kewenangan dan tindak pidana korupsi, seharusnya seluruh pejabat Negara, termasuk pasangan capres 2019 membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menyampaikan, sejauh ini, dua pasangan Capres 2019 telah melaporkan harta kekayaannya. Namun, para pejabat Negara lainnya, seperti anggota DPR dan DPRD, banyak yang tidak patuh.

“Pengumuman LHKPN Pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk transparansi calon penyelenggara negara, sekaligus menjadi uji integritas pasangan calon,” tutur Misbah Hasan, dalam keterangannya, Sabtu (13/04/2019).

LHKPN sendiri diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juga secara tegas diatur juga dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pada Jumat, 12 April 2019, Pukul 12.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis LHKPN Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam laporan tersebut, kekayaan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo sebesar Rp 50.248.349.788 dan Ma’ruf Amin sebesar Rp 12.303.135.325 miliar.

Sedangkan total harta kekayaan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto sebesar Rp 1.952.013.493.659 triliun dan Sandiaga Uno Rp 5,09 triliun.

Misbah Hasan mengapresiasi Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang telah memenuhi kewajiban melaporkan LHKPN dengan baik.

Baca Juga  Anies Baswedan Diminta Copot Dirut Perumda Pasar Jaya

“Karena harta kekayaan pasangan calon harus bisa dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan percayaan publik terhadap calon penyelenggara negara. Laporan tersebut tentu bisa menjadi bahan penilaian masyarakat dalam Pemilihan Presiden.  Jika terjadi peningkatan kekayaan, apakah berasal dari sumber-sumber yang legal, itu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” tutur Misbah Hasan.

Misbah menegaskan, bukan hanya LHKPN Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang perlu dicermati oleh masyarakat, LHKPN anggota DPR dan DPRD yang tergabung dalam koalisi dan menjadi pejabat negara juga harus menjadi perhatian publik.

“Kami himbau, masyarakat juga mencermati laporan kekayaan anggota DPR dan DPRD yang berasal dari Parpol Koalisi pendukung setiap Pasangan Capres,” ujarnya.

Misbah Hasan juga menyarankan adanya punishment yang tegas terhadap pejabat negara yang tidak patuh dalam membuat LHKPN.

“Hukumannya tidak cukup hanya sanksi administrasi, tetapi harus lebih tegas lagi dong. Kami mendorong KPK untuk melakukan investigasi terhadap kebenaran laporan LHKPN Capres dan Cawapres tersebut,” tandasnya.

Manager Advokasi Fitra, Ervyn Kaffah menuturkan, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN per 25 Maret 2019 dari total 553 orang anggota DPR wajib lapor, baru 99 orang atau 17,9 persen yang melapor.

Untuk anggota DPRD, dari wajib lapor 16.798 orang, hanya 4.360 atau 25,96 persen yang melapor.

Sedangkan tingkat kepatuhan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam melapor LHKPN mencapai 63,16 persen.

“Argumentasi sulitnya pengisian formulir LHKPN tidak bisa dijadikan alasan, karena sudah menjadi konsekuensi,” ujar Ervyn Kaffah. (Jhon R)

Share this post

PinIt
scroll to top